Perhutani Tuan Rumah Penyerahan SK Hutan Sosial oleh Presiden Jokowi
Perhutani Tuan Rumah Penyerahan SK Hutan Sosial oleh Presiden Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan penyerahan SK program Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) dan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) di wilayah hutan negara yang dikelola Perum Perhutani. Acara tersebut digelar di Wana Wisata Pokland (Pongpok Landak), yang termasuk dalam wilayah pengelolaan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur.
Kegiatan bertema "Hutan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi" ini dihadiri Dirut Perum Perhutani Denaldy M Mauna selaku tuan rumah, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman serta direktur BUMN terkait dan sejumlah pejabat lainnya.
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 3.500 orang peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, anggota LMDH, anggota KTH, dan tenaga pendamping masyarakat.
Acara diawali dengan edukasi kepada masyarakat penerima SK Hutan Sosial, kemdian dilanjutkan dengan penyerahan trofi kepada sembilan tokoh Hutan sosial, penyerahan KUR, penyerahan CSR, serta penyerahan bibit tanaman buah-buahan dari Perhutani dan Kementerian LHK sejumlah 7.000 plances dan alat-alat ekonomi produktif.
"Puncak acara kegiatan berupa penyerahan sebanyak 42 SK Hutan Sosial, terdiri dari empat SK IPHPS dan 38 SK Kulin KK dengan luas 13.976,28 ha untuk 8.941 KK yang meliputi 12 kota/kabupaten yaitu Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Indramayu, Majalengka, dan Sumedang," ungkap Sekretaris Perusahaan Perhutani Asep Rusnandar dalam siaran pers, Jumat (8/2/2019).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemberian SK Hutan Sosial kepada masyarakat agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena setiap tahun akan dievaluasi produktivitasnya. Presiden menambahkan bahwa merupakan tugas bersama untuk mengawal lahan yang sudah diberikan menjadi produktif. "Tidak hanya di Jawa Barat tetapi di provinsi lain, mengingat target luas total Hutan Sosial adalah 12,7 juta hektare," ungkapnya.
Sementara, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dengan jumlah penduduk 50 juta orang, masih terjadi ketimpangan antara desa dan kota di Jabar. Pemberian SK Hutan Sosial ini, tegas dia, akan mengurangi kesenjangan ekonomi tersebut dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah tersebut. Tercatat, Perhutani memiliki luas Hutan Sosial di wilayah kerjanya mencapai 57.137,26 ha.
Kegiatan bertema "Hutan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi" ini dihadiri Dirut Perum Perhutani Denaldy M Mauna selaku tuan rumah, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil, Plt. Bupati Cianjur Herman Suherman serta direktur BUMN terkait dan sejumlah pejabat lainnya.
Kegiatan tersebut dihadiri lebih dari 3.500 orang peserta yang terdiri dari unsur masyarakat, anggota LMDH, anggota KTH, dan tenaga pendamping masyarakat.
Acara diawali dengan edukasi kepada masyarakat penerima SK Hutan Sosial, kemdian dilanjutkan dengan penyerahan trofi kepada sembilan tokoh Hutan sosial, penyerahan KUR, penyerahan CSR, serta penyerahan bibit tanaman buah-buahan dari Perhutani dan Kementerian LHK sejumlah 7.000 plances dan alat-alat ekonomi produktif.
"Puncak acara kegiatan berupa penyerahan sebanyak 42 SK Hutan Sosial, terdiri dari empat SK IPHPS dan 38 SK Kulin KK dengan luas 13.976,28 ha untuk 8.941 KK yang meliputi 12 kota/kabupaten yaitu Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran, Indramayu, Majalengka, dan Sumedang," ungkap Sekretaris Perusahaan Perhutani Asep Rusnandar dalam siaran pers, Jumat (8/2/2019).
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemberian SK Hutan Sosial kepada masyarakat agar dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena setiap tahun akan dievaluasi produktivitasnya. Presiden menambahkan bahwa merupakan tugas bersama untuk mengawal lahan yang sudah diberikan menjadi produktif. "Tidak hanya di Jawa Barat tetapi di provinsi lain, mengingat target luas total Hutan Sosial adalah 12,7 juta hektare," ungkapnya.
Sementara, Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan bahwa dengan jumlah penduduk 50 juta orang, masih terjadi ketimpangan antara desa dan kota di Jabar. Pemberian SK Hutan Sosial ini, tegas dia, akan mengurangi kesenjangan ekonomi tersebut dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Perhutani Denaldy menjelaskan bahwa pihaknya sangat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pemerintah tersebut. Tercatat, Perhutani memiliki luas Hutan Sosial di wilayah kerjanya mencapai 57.137,26 ha.
(fjo)
Explore More