KKP Tingkatkan Penggunaan Transportasi Udara untuk Jasa Logistik Perikanan
Kamis, 14 Februari 2019 - 07:39 WIB
KKP Tingkatkan Penggunaan Transportasi Udara untuk Jasa Logistik Perikanan
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin meningkatkan penggunaan transportasi udara dalam penggunanaa jasa logistik perikanan. Penggunaan tranportasi udara dinilai dapat mengatasi kendala jarak yang selalu membebankan biaya logistik perikanan.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) melakukan koordinasi dengan para stakeholder, diantaranya dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan pada 6 Februari 2019 yang lalu di Kantor KKP.
Dalam koordinasi tersebut, Garuda Indonesia telah mengoperasikan 1 dari 4 pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. "Transportasi udara sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak. Namun berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, diketahui tingkat kenaikan biaya transportasi udara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 (Januari) rata-rata mencapai 183%," kata Direktur Jenderal PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto di Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Menurut dia, terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pihak maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya kargo yaitu kenaikan biaya avtur sebesar 40% dan pelemahan kurs rupiah hingga 14%.
"Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha atau ekspor hasil perikanan. Karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20%," terangnya.
Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon. Para pelaku usaha dari Bali, Mimika dan Ambon telah sepakat melakukan kerjasama pengiriman komoditas ekspor (udang) dari lokasi produksi menggunakan freighter Garuda dengan biaya dan volume yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi pertemuan untuk konsolidasi muatan dan kerjasama para pihak dalam distribusi hasil perikanan.
Tahun 2019 akan diinisiasi hub logistik untuk ekspor ikan dari Timur Indonesia via udara bertempat di Makassar. Semua peserta rapat mendukungnya dalam penguatan sarana prasarana untuk distribusi ikan (run way, gudang, penambahan pesawat, dan lain-lain) pada titik daerah produksi dan hub logistik ikan.
Terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KKP bersama stakeholder terkait menetapkan 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu Jangka Pendek, melalui bedah cost structure penerbangan (Kementerian Koordinator Perekonomian diminta sebagai lead), konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerjasama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman.
Untuk Jangka Menengah, dengan mendorong ekspor langsung dari Kawasan Timur Indonesia melalui hub Makassar sembari mengurangi double handling; dan Jangka Panjang dengan menambah armada dan memperbaiki sarana distribusi ikan via udara, membuat hub dan spoke logistic untuk hasil perikanan.
Untuk itu, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) melakukan koordinasi dengan para stakeholder, diantaranya dengan Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan pada 6 Februari 2019 yang lalu di Kantor KKP.
Dalam koordinasi tersebut, Garuda Indonesia telah mengoperasikan 1 dari 4 pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. "Transportasi udara sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak. Namun berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara, diketahui tingkat kenaikan biaya transportasi udara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 (Januari) rata-rata mencapai 183%," kata Direktur Jenderal PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto di Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Menurut dia, terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pihak maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya kargo yaitu kenaikan biaya avtur sebesar 40% dan pelemahan kurs rupiah hingga 14%.
"Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha atau ekspor hasil perikanan. Karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20%," terangnya.
Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon. Para pelaku usaha dari Bali, Mimika dan Ambon telah sepakat melakukan kerjasama pengiriman komoditas ekspor (udang) dari lokasi produksi menggunakan freighter Garuda dengan biaya dan volume yang disepakati kedua belah pihak. Selanjutnya Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi pertemuan untuk konsolidasi muatan dan kerjasama para pihak dalam distribusi hasil perikanan.
Tahun 2019 akan diinisiasi hub logistik untuk ekspor ikan dari Timur Indonesia via udara bertempat di Makassar. Semua peserta rapat mendukungnya dalam penguatan sarana prasarana untuk distribusi ikan (run way, gudang, penambahan pesawat, dan lain-lain) pada titik daerah produksi dan hub logistik ikan.
Terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KKP bersama stakeholder terkait menetapkan 3 langkah yang akan dilakukan, yaitu Jangka Pendek, melalui bedah cost structure penerbangan (Kementerian Koordinator Perekonomian diminta sebagai lead), konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerjasama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman.
Untuk Jangka Menengah, dengan mendorong ekspor langsung dari Kawasan Timur Indonesia melalui hub Makassar sembari mengurangi double handling; dan Jangka Panjang dengan menambah armada dan memperbaiki sarana distribusi ikan via udara, membuat hub dan spoke logistic untuk hasil perikanan.
(ven)
Lihat Juga :
