Perkebunan Swasta Tegaskan Taat Aturan Bangun Plasma

loading...
Perkebunan Swasta Tegaskan Taat Aturan Bangun Plasma
Perkebunan Swasta Tegaskan Taat Aturan Bangun Plasma
JAKARTA - Perkebunan besar swasta (PBS) menegaskan ketaatan terhadap semua aturan yang berlaku di Indonesia, termasuk di antaranya kewajiban membangun atau bermitra dengan petani plasma. Bahkan hubungan keduanya saling menguntungkan.

"Keduanya telah terjadi simbiosis mutualisme. Bahkan untuk petani plasma mendapatkan keistimewaan berupa harga tandan buah segar (TBS) yang lebih tinggi jika dibandingkan petani mandiri," ujar Anggota Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Achmad Mangga Barani di Jakarta, Jumat (22/2).

Bagi PBS, lanjut Mangga Barani, keuntungan yang didapat salah satunya ada kepastian pasokan TBS dari kebun plasma ke pabrik kelapa sawit (PKS) yang dimilikinya. Karena itulah, ketika menjabat sebagai Dirjen Perkebunan, Mangga Barani menginisiasi penerbitan Permentan No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Menurut Mangga Barani, poin penting dari permentan tersebut yakni kewajiban bagi PBS dan Perkebunan Besar Negara (PBN) untuk membangun kebun plasma sekitar 20% dari total konsesi yang dimilikinya. Semangat dari regulasi ini agar rakyat juga menikmati keuntungan dari budidaya perkebunan sawit.



"Tapi perlu dicatat bahwa, kebun plasma yang dibangun PBS dan PBN tersebut tidak berasal dari HGU (hak guna usaha) yang dimiliki PBS maupun PBN. Artinya, kebun plasma itu, tanahnya milik masyarakat yang ada di sekitar kebun PBS maupun PBN," kata mantan Dirjen Perkebunan ini.

Mangga Barani menegaskan kewajiban PBS dan PBN membangun kebun plasma seluas 20% dari total konsesi itu ada sejak terbitnya permentan tersebut, yakni pada tahun 2007. Sedangkan sebelum 2007 tidak ada kewajiban bagi PBS maupun PBN membangun atau bermitra dengan petani plasma. "Jadi salah besar jika dikatakan perusahaan sawit dan PTPN tidak berpihak ke petani kecil," tegas Mangga Barani.

Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan menyebutkan, hingga akhir 2018 total kebun sawit di Indonesia mencapai 14.309.256 hektare (ha). Kepemilikan kebun sawit tersebut terdiri atas perkebunan rakyat seluas 5.807.514 ha, PBN seluas 713.121 ha, dan PBS seluas 7.788.621 ha. Perkebunan rakyat ini terbagi menjadi dua, yakni kebun milik petani mandiri dan petani plasma yang luasnya sekitar 617.000 ha.



Sepintas, kata Mangga Barani, perkebunan swasta tidak taat aturan karena kebun plasma hanya 8% dari total kebun swasta. Namun perlu diingat bahwa budidaya perkebunan kelapa sawit itu ada sejak penjajahan Belanda.
halaman ke-1 dari 2
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top