LinkAja Buka Peluang Inklusi Keuangan yang Lebih Luas
Senin, 25 Februari 2019 - 12:27 WIB
LinkAja Buka Peluang Inklusi Keuangan yang Lebih Luas
A
A
A
JAKARTA - Kementerian BUMN memiliki cita-cita yang besar untuk memiliki satu layanan keuangan berbasis elektronik yang bisa dipergunakan diseluruh perusahaan badan usaha milik negara. Untuk mewujudkan ini, Kementerian BUMN menggabungkan sejumlah layanan fintech BUMN menjadi LinkAja sebagai penyedia layanan keuangan berbasis elektronik.
LinkAja merupakan pengembangan dari TCASH, layanan keuangan berbasis mobile pertama di Indonesia, yang hadir sejak tahun 1997.
CFA Director of institutional Equity Sales CGS-CIMB Securities, Kartika Sutandi, menilai penggabungan layanan keuangan menjadi LinkAja adalah langkah yang sangat baik. Menurut Kartika, sudah seharusnya pemerintah hanya memiliki satu perusahaan keuangan berbasis elektronika.
Ia pun mencontohkan Hong Kong. Pemerintah di sana hanya mengeluarkan satu kartu saja yaitu Octopus Card. Untuk melayani masyarakat dan turis yang hendak menggunakan transportasi umum, beli makanan, membeli tiket hiburan, bahkan berbelanja. Pun dengan Singapura, pemerintahnya hanya memiliki satu kartu, yaitu EZ-Link Card.
"Sudah saatnya pemerintah kita memilki satu universal payment system seperti LinkAja. Di Indonesia, e-money baru ada beberapa tahun yang lalu dan semua bank mengeluarkannya. Sebenarnya universal payment system lebih bagus kalau di keluarkan pemerintah karena banyak data yang bisa di dapatkan dari penggunaan universal payment system. Dan sudah seharusnya pemerintah memiliki data tersebut. Sehingga dengan memiliki satu perusahaan layanan keuangan berbasis digital, pemerintah dapat memiliki data keuangan serta behavior masyarakat dan turis yang datang," terang Kartika.
Selain itu, sambung Kartika, dengan satu kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah akan terjadi efisiensi. Karena perusahaan BUMN tidak perlu mengeluarkan Capex (belanja modal) yang besar dan tidak perlu saling 'membakar' uang.
Dan rencana LinkAja untuk masuk melayani pengguna jalan tol, transportasi publik milik negara, pembayaran BPJS dan SPBU Pertamina juga sangat tepat.
"Dengan menjadi penyedia pembayaran di jalan tol, transportasi publik milik negara, BPJS dan SPBU Pertamina maka masyarakat pasti akan menggunakan LinkAja. Pemerintah bisa membuat use case lebih mudah tanpa harus jor-joran membakar uang," papar Kartika, Senin (25/2/2019).
Manfaat lainnya dari kahadiran LinkAja menurut Kartika adalah dapat dijadikan salah satu alat bagi pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan, baik itu bantuan langsung tunai maupun subsidi BBM. Dengan menggunakan layanan LinkAja, pemerintah dapat membuat masyarakat yang tergolong unbanked menjadi banked.
"Sehingga kehadiran LinkAja bisa dipergunakan pemerintah untuk mengawasi penggunaan bantuan yang selama ini dikeluarkan pemerintah melalui dana APBN. Diharapkan dengan adanya LinkAja, kebocoran anggaran subsidi dapat diminimalkan. Selain itu, dengan adanya LinkAja, pemerintah bisa membuat kebijakan subsidi yang tepat bagi warga negaranya," terang Kartika.
Saat ini, LinkAja memiliki berbagai fitur seperti bayar merchant, beli pulsa atau data, bayar beli di HP, belanja online dan berbagai uang. Nantinya LinkAja juga bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran di jalan tol, MRT, LRT, SPBU Pertamina, BPJS, pembayaran PDAM serta mikro insurance.
Sehingga integrasi beragam layanan dari sisi teknologi dan perbankan akan semakin terwujud. Akses masyarakat untuk menikmati fasilitas layanan unbanked juga akan semakin mudah, dengan dukungan kekuatan jaringan layanan telekomunikasi yang sudah terbukti kemampuannya dari keunggulan layanan TCash sebelumnya.
LinkAja merupakan pengembangan dari TCASH, layanan keuangan berbasis mobile pertama di Indonesia, yang hadir sejak tahun 1997.
CFA Director of institutional Equity Sales CGS-CIMB Securities, Kartika Sutandi, menilai penggabungan layanan keuangan menjadi LinkAja adalah langkah yang sangat baik. Menurut Kartika, sudah seharusnya pemerintah hanya memiliki satu perusahaan keuangan berbasis elektronika.
Ia pun mencontohkan Hong Kong. Pemerintah di sana hanya mengeluarkan satu kartu saja yaitu Octopus Card. Untuk melayani masyarakat dan turis yang hendak menggunakan transportasi umum, beli makanan, membeli tiket hiburan, bahkan berbelanja. Pun dengan Singapura, pemerintahnya hanya memiliki satu kartu, yaitu EZ-Link Card.
"Sudah saatnya pemerintah kita memilki satu universal payment system seperti LinkAja. Di Indonesia, e-money baru ada beberapa tahun yang lalu dan semua bank mengeluarkannya. Sebenarnya universal payment system lebih bagus kalau di keluarkan pemerintah karena banyak data yang bisa di dapatkan dari penggunaan universal payment system. Dan sudah seharusnya pemerintah memiliki data tersebut. Sehingga dengan memiliki satu perusahaan layanan keuangan berbasis digital, pemerintah dapat memiliki data keuangan serta behavior masyarakat dan turis yang datang," terang Kartika.
Selain itu, sambung Kartika, dengan satu kartu yang dikeluarkan oleh pemerintah akan terjadi efisiensi. Karena perusahaan BUMN tidak perlu mengeluarkan Capex (belanja modal) yang besar dan tidak perlu saling 'membakar' uang.
Dan rencana LinkAja untuk masuk melayani pengguna jalan tol, transportasi publik milik negara, pembayaran BPJS dan SPBU Pertamina juga sangat tepat.
"Dengan menjadi penyedia pembayaran di jalan tol, transportasi publik milik negara, BPJS dan SPBU Pertamina maka masyarakat pasti akan menggunakan LinkAja. Pemerintah bisa membuat use case lebih mudah tanpa harus jor-joran membakar uang," papar Kartika, Senin (25/2/2019).
Manfaat lainnya dari kahadiran LinkAja menurut Kartika adalah dapat dijadikan salah satu alat bagi pemerintah untuk menyalurkan dana bantuan, baik itu bantuan langsung tunai maupun subsidi BBM. Dengan menggunakan layanan LinkAja, pemerintah dapat membuat masyarakat yang tergolong unbanked menjadi banked.
"Sehingga kehadiran LinkAja bisa dipergunakan pemerintah untuk mengawasi penggunaan bantuan yang selama ini dikeluarkan pemerintah melalui dana APBN. Diharapkan dengan adanya LinkAja, kebocoran anggaran subsidi dapat diminimalkan. Selain itu, dengan adanya LinkAja, pemerintah bisa membuat kebijakan subsidi yang tepat bagi warga negaranya," terang Kartika.
Saat ini, LinkAja memiliki berbagai fitur seperti bayar merchant, beli pulsa atau data, bayar beli di HP, belanja online dan berbagai uang. Nantinya LinkAja juga bisa dipergunakan untuk melakukan pembayaran di jalan tol, MRT, LRT, SPBU Pertamina, BPJS, pembayaran PDAM serta mikro insurance.
Sehingga integrasi beragam layanan dari sisi teknologi dan perbankan akan semakin terwujud. Akses masyarakat untuk menikmati fasilitas layanan unbanked juga akan semakin mudah, dengan dukungan kekuatan jaringan layanan telekomunikasi yang sudah terbukti kemampuannya dari keunggulan layanan TCash sebelumnya.
(ven)
Lihat Juga :
