Kredibilitas Bank Sentral Penting untuk Dukung Efektivitas Kebijakan
A
A
A
JAKARTA - Kredibilitas bank sentral dinilai sangat penting untuk memberikan keyakinan kepada publik terhadap kebijakan yang ditempuh sehingga efektivitas kebijakan dapat tercapai. Meningkatnya kredibilitas bank sentral dipandang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan moneter itu sendiri.
"Kredibilitas bank sentral yang baik akan memengaruhi rasionalitas publik, sehingga langkah kebijakan bank sentral khususnya dalam mengendalikan inflasi akan direspons secara positif oleh publik," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (8/3/2019).
Lebih lanjut, dia mengatakan, hal ini akan berdampak pada terjaganya stabilitas harga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Perry pun menyampaikan dua poin penting dalam menjaga fundamental ekonomi.
"Pertama, pilihan antara mengikuti aturan (rule of policy making) atau diskresi (discretion), khususnya terkait respons kebijakan di tengah ketidakpastian ekonomi di masa depan, dan dalam menghadapi perilaku rasional pelaku ekonomi," katanya.
Apabila lembaga memilih diskresi dalam kebijakannya, maka akan muncul adanya inkonsistensi waktu kebijakan. Namun, jika mengikuti aturan kebijakan, maka konsistensi kebijakan yang ditempuh akan memperoleh respon kebijakan yang optimal. Pemikiran ini telah mengubah pandangan mengenai independensi, akuntabilitas, transparansi dan komunikasi.
Untuk itu, Gubernur BI menekankan pentingnya komunikasi kebijakan selain mekanisme kebijakan, kerangka kerja, dan proses pengambilan keputusan dalam setiap penetapan kebijakan bank sentral.
"Komunikasi merupakan instrumen kebijakan yang sangat kuat agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan. Apabila hal ini terwujud, maka kredibilitas bank sentral akan dapat dicapai," Katanya.
Selain itu, Perry juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor terutama dalam mendukung reformasi struktural ekonomi Indonesia. Kedua, perlunya menyeimbangkan sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply) di dalam perekonomian.
Hal tersebut menunjukkan perlunya komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang baik dicapai secara konsisten dari waktu ke waktu. Tanpa komitmen seperti itu, kata dia, dapat diprediksi bahwa kebijakan ekonomi menjadi berorientasi jangka pendek, kehilangan manfaat dari konsistensi jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan.
"Kredibilitas bank sentral yang baik akan memengaruhi rasionalitas publik, sehingga langkah kebijakan bank sentral khususnya dalam mengendalikan inflasi akan direspons secara positif oleh publik," ujar Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo di Jakarta, Jumat (8/3/2019).
Lebih lanjut, dia mengatakan, hal ini akan berdampak pada terjaganya stabilitas harga tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Perry pun menyampaikan dua poin penting dalam menjaga fundamental ekonomi.
"Pertama, pilihan antara mengikuti aturan (rule of policy making) atau diskresi (discretion), khususnya terkait respons kebijakan di tengah ketidakpastian ekonomi di masa depan, dan dalam menghadapi perilaku rasional pelaku ekonomi," katanya.
Apabila lembaga memilih diskresi dalam kebijakannya, maka akan muncul adanya inkonsistensi waktu kebijakan. Namun, jika mengikuti aturan kebijakan, maka konsistensi kebijakan yang ditempuh akan memperoleh respon kebijakan yang optimal. Pemikiran ini telah mengubah pandangan mengenai independensi, akuntabilitas, transparansi dan komunikasi.
Untuk itu, Gubernur BI menekankan pentingnya komunikasi kebijakan selain mekanisme kebijakan, kerangka kerja, dan proses pengambilan keputusan dalam setiap penetapan kebijakan bank sentral.
"Komunikasi merupakan instrumen kebijakan yang sangat kuat agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan. Apabila hal ini terwujud, maka kredibilitas bank sentral akan dapat dicapai," Katanya.
Selain itu, Perry juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor terutama dalam mendukung reformasi struktural ekonomi Indonesia. Kedua, perlunya menyeimbangkan sisi permintaan (demand) dan penawaran (supply) di dalam perekonomian.
Hal tersebut menunjukkan perlunya komitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi yang baik dicapai secara konsisten dari waktu ke waktu. Tanpa komitmen seperti itu, kata dia, dapat diprediksi bahwa kebijakan ekonomi menjadi berorientasi jangka pendek, kehilangan manfaat dari konsistensi jangka panjang yang diperlukan untuk pertumbuhan berkelanjutan.
(fjo)