Sapi Australia Bebas Bea Masuk, Darmin Pastikan Impor Tak Jor-joran
Senin, 11 Maret 2019 - 14:21 WIB
Sapi Australia Bebas Bea Masuk, Darmin Pastikan Impor Tak Jor-joran
A
A
A
JAKARTA - Indonesia telah menyepakati kesepakatan kerja sama ekonomi dengan Australia untuk memberi kemudahan perdagangan bagi kedua negara. Salah satu kesepakatannya adalah dibebaskannya tarif bea masuk untuk impor sapi bakalan dari Australia ke Indonesia.
Kesepakatan tersebut dikhawatirkan bakal membuat impor sapi ke Indonesia melonjak sehingga bisa mengancam industri peternakan dalam negeri. Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menepis kekhawatiran itu. Dia memastikan, impor sapi dari Australian tidak akan dilakukan secara jor-joran.
"Impor sapi dari Australia bebas bea masuk sampai jumlah tertentu. Begitu (impor) membludak lebih dari jumlah (yang ditentukan) dia kena bea masuk," jelas Darmin di Jakarta, Senin (11/3/2019).
Namun demikian Darmin mengaku belum mengetahui berapa kuota impor sapi dari Australia yang disepakati. Dia mengatakan akan menanyakan batasan jumlah yang disepakati ke menteri perdagangan yang berwenang menetapkan kuota impor tersebut.
"Nanti tanya. Tapi jumlah impor itu yang paling lama diperdebatkan. Dia minta berapa, kita ngotot berapa. Ya jadi enggak akan kemudian berlebihan impornya karena begitu lebih dari jumlah itu kena bea masuk," tandasnya.
Kesepakatan tersebut dikhawatirkan bakal membuat impor sapi ke Indonesia melonjak sehingga bisa mengancam industri peternakan dalam negeri. Namun, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menepis kekhawatiran itu. Dia memastikan, impor sapi dari Australian tidak akan dilakukan secara jor-joran.
"Impor sapi dari Australia bebas bea masuk sampai jumlah tertentu. Begitu (impor) membludak lebih dari jumlah (yang ditentukan) dia kena bea masuk," jelas Darmin di Jakarta, Senin (11/3/2019).
Namun demikian Darmin mengaku belum mengetahui berapa kuota impor sapi dari Australia yang disepakati. Dia mengatakan akan menanyakan batasan jumlah yang disepakati ke menteri perdagangan yang berwenang menetapkan kuota impor tersebut.
"Nanti tanya. Tapi jumlah impor itu yang paling lama diperdebatkan. Dia minta berapa, kita ngotot berapa. Ya jadi enggak akan kemudian berlebihan impornya karena begitu lebih dari jumlah itu kena bea masuk," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
