KUR Pariwisata Potensial Dongkrak Wisata Bahari Pangandaran
KUR Pariwisata Potensial Dongkrak Wisata Bahari Pangandaran
A
A
A
PANGANDARAN - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dikhususkan bagi para pelaku usaha pariwisata dinilai sangat potensial untuk bisa mendongkrak pengembangan wisata bahari di Pangandaran, Jawa Barat (Jabar). Sebagai salah satu kawasan yang ditetapkan Pemerintah sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kabupaten Pangandaran mulai dibenahi agar bisa menjadi destinasi wisata kelas dunia.
Untuk mendorong hal itu Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengadakan "Sosialisasi dan Coaching Clinic Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran” yang diikuti sekitar 100 pelaku UMKM Pangandaran di Laut Biru Hotel, Pangandaran, Jawa Barat. Kepala Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Kemenpar Mugiyanto mengatakan, KUR menjadi jalan keluar untuk membantu pemilik usaha pariwisata yang terkendala dengan permodalan.
"KUR ini kredit dengan bunga ringan, suku bunga KUR pada 2019 sebesar 7% efektif pertahun atau sama dengan suku bunga flat yang setara. Total plafon KUR pada 2019 mencapai Rp140 triliun," ujar Mugiyanto di Jakarta, Jumat (15/3/2019)..
Kemenpar berkomitmen untuk memfasilitasi para pelaku usaha UMKM pariwisata untuk mendapatkan permodalan melalui KUR khusus pariwisata, yang disalurkan melalui bank-bank BUMN. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Undang Sohbarudin menjelaskan, bahwa daya tarik di Pagandaran adalah wisata bahari.
Selama ini, banyak wisatawan datang ke Pengandaran karena meminati wisata baharinya yang unik sehingga semakin banyak pelaku usaha di bidang pariwisata yang berkembang. Namun untuk tetap bisa bertahan di tengah ketatnya kompetisi, perlu ada inovasi dan kreativitas baru sebagai daya tarik wisata.
“Pangandaran ini ibarat Bali. Sama-sama memanfaatkan wisata bahari sebagai sumber penghasilan daerah. Namun budaya dan adat istiadat di Bali tetap dipertahankan. Dan itu juga yang harus diterapkan di Pangandaran,” katanya.
Undang menilai Pangandaran harus belajar dari kesuksesan pariwisata Bali. Tidak hanya itu, lanjut Undang, pelaku industri pariwisata di wilayahnya juga harus bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah termasuk program KUR.
“Potensi KUR di sektor pariwisata terbilang besar. Itu terutama sejalan dengan program pemerintah dimana tahun ini sedang didorong program 10 destinasi Bali Baru dan 88 KSPN di Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Surpervisor Marketing BNI KCP Pangandaran Arief Syubban Rizal mengungkapkan, pihaknya semakin optimistis dengan berbagai kebijakan pemerintah khususnya pada sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebagai sektor unggulan. Program KUR sebagai salah satu yang menurut dia layak untuk diapresiasi.
“Sejak diluncurkan pada 1 Maret 2017 hingga hari ini 14 Maret 2019. Penyaluran KUR Pariwisata di Kabupaten Pangandaran terbilang cukup besar,” katanya.
Untuk KUR Pariwisata terdapat 32 debitur atau senilai Rp9,7 miliar. Di segmen BNI Wirausaha (BWU) tercatat kredit Rp5,1 miliar dari 8 debitur. Sementara untuk segmen komersil tercatat kredit Rp59 miliar dari 11 debitur. “Total perputaran uang BNI di Pangandaran untuk kredit pada sektor pariwisata sekitar Rp74 miliar dengan total 51 debitur,” katanya.
Untuk mendorong hal itu Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengadakan "Sosialisasi dan Coaching Clinic Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pariwisata Kabupaten Pangandaran” yang diikuti sekitar 100 pelaku UMKM Pangandaran di Laut Biru Hotel, Pangandaran, Jawa Barat. Kepala Bidang Investasi Destinasi Pariwisata Kemenpar Mugiyanto mengatakan, KUR menjadi jalan keluar untuk membantu pemilik usaha pariwisata yang terkendala dengan permodalan.
"KUR ini kredit dengan bunga ringan, suku bunga KUR pada 2019 sebesar 7% efektif pertahun atau sama dengan suku bunga flat yang setara. Total plafon KUR pada 2019 mencapai Rp140 triliun," ujar Mugiyanto di Jakarta, Jumat (15/3/2019)..
Kemenpar berkomitmen untuk memfasilitasi para pelaku usaha UMKM pariwisata untuk mendapatkan permodalan melalui KUR khusus pariwisata, yang disalurkan melalui bank-bank BUMN. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Undang Sohbarudin menjelaskan, bahwa daya tarik di Pagandaran adalah wisata bahari.
Selama ini, banyak wisatawan datang ke Pengandaran karena meminati wisata baharinya yang unik sehingga semakin banyak pelaku usaha di bidang pariwisata yang berkembang. Namun untuk tetap bisa bertahan di tengah ketatnya kompetisi, perlu ada inovasi dan kreativitas baru sebagai daya tarik wisata.
“Pangandaran ini ibarat Bali. Sama-sama memanfaatkan wisata bahari sebagai sumber penghasilan daerah. Namun budaya dan adat istiadat di Bali tetap dipertahankan. Dan itu juga yang harus diterapkan di Pangandaran,” katanya.
Undang menilai Pangandaran harus belajar dari kesuksesan pariwisata Bali. Tidak hanya itu, lanjut Undang, pelaku industri pariwisata di wilayahnya juga harus bisa memanfaatkan kebijakan pemerintah termasuk program KUR.
“Potensi KUR di sektor pariwisata terbilang besar. Itu terutama sejalan dengan program pemerintah dimana tahun ini sedang didorong program 10 destinasi Bali Baru dan 88 KSPN di Indonesia,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Surpervisor Marketing BNI KCP Pangandaran Arief Syubban Rizal mengungkapkan, pihaknya semakin optimistis dengan berbagai kebijakan pemerintah khususnya pada sektor pariwisata yang telah ditetapkan sebagai sektor unggulan. Program KUR sebagai salah satu yang menurut dia layak untuk diapresiasi.
“Sejak diluncurkan pada 1 Maret 2017 hingga hari ini 14 Maret 2019. Penyaluran KUR Pariwisata di Kabupaten Pangandaran terbilang cukup besar,” katanya.
Untuk KUR Pariwisata terdapat 32 debitur atau senilai Rp9,7 miliar. Di segmen BNI Wirausaha (BWU) tercatat kredit Rp5,1 miliar dari 8 debitur. Sementara untuk segmen komersil tercatat kredit Rp59 miliar dari 11 debitur. “Total perputaran uang BNI di Pangandaran untuk kredit pada sektor pariwisata sekitar Rp74 miliar dengan total 51 debitur,” katanya.
(akr)
Explore More