Pengelolaan Transportasi Perkotaan Harus Diperkuat
Sabtu, 23 Maret 2019 - 07:12 WIB
Pengelolaan Transportasi Perkotaan Harus Diperkuat
A
A
A
JAKARTA - Pengelolaan transportasi dinilai perlu diperkuat. Alasannya, di Indonesia, kota-kota besar seperti Jakarta kini menghadapi persoalan yang sama dengan kota negara lain seperti Tokyo, Hong Kong dalam hal transportasi.
"Perilaku masyarakat urban saat ini memilih hunian di luar ibu kota," ujar Pakar Transportasi Jusman Syafi’i Djamal di Jakarta, Jumat (22/3/2019). Salah satu penyebabnya adalah mahalnya harga hunian di tengah kota, sehingga masyarakat banyak yang memilih untuk membeli properti di luar pusat kota.
Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, peran lembaga pengelola transportasi seperti Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) dinilai perlu untuk diperkuat. Sebab, sistem transportasi yang akan dihadapi ke depan akan semakin kompleks.
"BPJT harus bisa bersifat seperti swasta, maksudnya harus ada pendekatan ekonomi, efisiensi dan produktivitas, yang berbeda dengan birokrasi," tuturnya.
Jusman mengungkap kelemahan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ yang saat ini berada di bawah Kementerian Perhubungan. Menurut Jusman, kelemahan BPTJ tidak berada pada sisi kinerja, namun lebih kepada otoritas atau kewenangan. BPTJ ini, sambung dia, memang selayaknya harus berada langsung di bawah Presiden.
Jusman mengatakan, kehadiran BPTJ masih diperlukan. Meski usinya belum genap tiga tahun, namun BPTJ dinilai mampu membenahi sistem transportasi kawasan Jabodetabek menuju arah yang lebih baik.
Kinerjanya sudah on the track dalam menata dan mengelola transportasi kawasan Jabodetabek. "Oleh karena itu, lembaga ini harusnya diperkuat secara kelembagaan. Sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Jusman.
Untuk diketahui, BPTJ dibentuk melalui Perpres No.103/ 2015. BPTJ menyusulan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditetapkan dengan Perpres No.55/2018.Apabila RITJ ini dijalan dengan baik dan konsisten sesuai key performent indicator (KPI) yang sudah dirumuskan, maka masalah transportasi Jabodetabek khususnya di Kota Jakarta akan teratasi.
Beberapa KPI yang ditargerkan pemerintah antara lain setelah turun dari satu moda, untuk pindah ke moda lain tidak boleh berjalan lebih dari 500 meter.
Menurut Jusman, berhasil atau gagalnya menata transportasi Jabodetabek oleh BPTJ tak bisa dilakukan sesaat. Banyak kota-kota besar di dunia, seperti Tokyo butuh waktu sampai 50 tahun.
Pendapat yang sama disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Menurut dia, kinerja BPTJ dalam menata dan mengelola transportasi Jabodetabek sudah cukup baik. "Yang perlu dilakukan, bagaiman peran dan fungsi BPTJ makin baik dan optimal melayani masyarakat," ungkapnya.
"Perilaku masyarakat urban saat ini memilih hunian di luar ibu kota," ujar Pakar Transportasi Jusman Syafi’i Djamal di Jakarta, Jumat (22/3/2019). Salah satu penyebabnya adalah mahalnya harga hunian di tengah kota, sehingga masyarakat banyak yang memilih untuk membeli properti di luar pusat kota.
Menurut mantan Menteri Perhubungan ini, peran lembaga pengelola transportasi seperti Badan Pengelola Transportasi Jakarta (BPTJ) dinilai perlu untuk diperkuat. Sebab, sistem transportasi yang akan dihadapi ke depan akan semakin kompleks.
"BPJT harus bisa bersifat seperti swasta, maksudnya harus ada pendekatan ekonomi, efisiensi dan produktivitas, yang berbeda dengan birokrasi," tuturnya.
Jusman mengungkap kelemahan dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ yang saat ini berada di bawah Kementerian Perhubungan. Menurut Jusman, kelemahan BPTJ tidak berada pada sisi kinerja, namun lebih kepada otoritas atau kewenangan. BPTJ ini, sambung dia, memang selayaknya harus berada langsung di bawah Presiden.
Jusman mengatakan, kehadiran BPTJ masih diperlukan. Meski usinya belum genap tiga tahun, namun BPTJ dinilai mampu membenahi sistem transportasi kawasan Jabodetabek menuju arah yang lebih baik.
Kinerjanya sudah on the track dalam menata dan mengelola transportasi kawasan Jabodetabek. "Oleh karena itu, lembaga ini harusnya diperkuat secara kelembagaan. Sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Jusman.
Untuk diketahui, BPTJ dibentuk melalui Perpres No.103/ 2015. BPTJ menyusulan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditetapkan dengan Perpres No.55/2018.Apabila RITJ ini dijalan dengan baik dan konsisten sesuai key performent indicator (KPI) yang sudah dirumuskan, maka masalah transportasi Jabodetabek khususnya di Kota Jakarta akan teratasi.
Beberapa KPI yang ditargerkan pemerintah antara lain setelah turun dari satu moda, untuk pindah ke moda lain tidak boleh berjalan lebih dari 500 meter.
Menurut Jusman, berhasil atau gagalnya menata transportasi Jabodetabek oleh BPTJ tak bisa dilakukan sesaat. Banyak kota-kota besar di dunia, seperti Tokyo butuh waktu sampai 50 tahun.
Pendapat yang sama disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Menurut dia, kinerja BPTJ dalam menata dan mengelola transportasi Jabodetabek sudah cukup baik. "Yang perlu dilakukan, bagaiman peran dan fungsi BPTJ makin baik dan optimal melayani masyarakat," ungkapnya.
(ven)
Lihat Juga :
