Jokowi Restui Kebijakan Afirmatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
Jokowi Restui Kebijakan Afirmatif Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
A
A
A
PEKALONGAN - Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan kebijakan afirmatif mengenai peningkatan kuantitas dan kualitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Wujudnya berbentuk kemudahan akses kredit atau pembiayaan pada bank, pemasaran, bahan baku, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Usulan ini sudah kami sampaikan. Presiden Jokowi menerimanya dan pesan beliau agar segera diwujudkan," kata Soetrisno Bachir, ketua KEIN, saat menyampaikan pidato ilmiahnya dalam Dialog Ekonomi Keumatan di Era Digital di Universitas Pekalongan (Unikal), Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (2/4/2019).
Pertimbangan perlunya dikeluarkan kebijakan ini karena jumlah UMKM sebanyak 57,8 juta unit atau 99,9% dari populasi usaha di Indonesia. Usaha ini menampung sekitar 107 juta angkatan kerja. Sebagian besar UMKM berkecimpung di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.
Ia menerangkan, literasi UMKM pada lembaga keuangan, baik bank, lembaga keuangan nonbank (IKNB), dan pasar modal minim. Padahal literasi dapat membantu UMKM untuk mengembangkan skala usahanya melalui produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.
"Literasi keuangan yang baik akan mengantarkan UMKM memahami pengetahuan dasar keuangan dengan baik," kata Soetrisno.
Pengelolaan sumber daya keuangan yang baik akan mengantarkannya pada peningkatan skala usaha. Pada akhirnya, kata Soetrisno, akan meningkatkan kesejahteraan angkatan kerjanya.
Dalam literasi keuangan, kata pengusaha asal Pekalongan ini, industri perbankan bisa melakukan linkage program dengan koperasi-koperasi yang berkinerja sehat. Peran pemerintah dalam program ini memberikan stimulus dalam berbagai bentuk, baik mempergunakan instrumen moneter maupun fiskal.
Pengusaha asal Pekalongan ini menerangkan, keberadaan koperasi masih strategis dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan karena tempat berhimpunnya usaha mikro dan kecil. Sebagai bukti, dalam kemajuan Pekalongan juga terdapat andil koperasi. Kabupaten ini dikenal melahirkan pengusaha-pengusaha yang merintis dari nol hingga menjadi pengusaha besar karena bergabung dengan koperasi.
Para pengusaha, lanjut Ketua KEIN, menyadari bahwa keberhasilannya ada dukungan dari koperasi. Karena itu, setelah sukses mereka tidak lupa untuk mengembangkan koperasi sehingga akan lebih banyak lagi melahirkan pengusaha-pengusaha andal.
Salah satu contohnya, koperasi-koperasi batik di Pekalongan menginisiasi pembentukan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), yang kini kantornya berdiri megah di kawasan bisnis Jakarta. Keberadaannya dirasakan anggota koperasi dalam penyediaan bahan baku, pemasaran, dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) koperasi.
Ketua KEIN Soetrisno Bachir menampik bila tindakan afirmatif ini sebagai kebijakan populis dan pilih kasih. "Justru kalau usaha mikro dan kecil ini naik skala usahanya akan menciptakan simbiosis mutualis simbolis antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar," kata Soetrisno.
"Usulan ini sudah kami sampaikan. Presiden Jokowi menerimanya dan pesan beliau agar segera diwujudkan," kata Soetrisno Bachir, ketua KEIN, saat menyampaikan pidato ilmiahnya dalam Dialog Ekonomi Keumatan di Era Digital di Universitas Pekalongan (Unikal), Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (2/4/2019).
Pertimbangan perlunya dikeluarkan kebijakan ini karena jumlah UMKM sebanyak 57,8 juta unit atau 99,9% dari populasi usaha di Indonesia. Usaha ini menampung sekitar 107 juta angkatan kerja. Sebagian besar UMKM berkecimpung di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.
Ia menerangkan, literasi UMKM pada lembaga keuangan, baik bank, lembaga keuangan nonbank (IKNB), dan pasar modal minim. Padahal literasi dapat membantu UMKM untuk mengembangkan skala usahanya melalui produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya.
"Literasi keuangan yang baik akan mengantarkan UMKM memahami pengetahuan dasar keuangan dengan baik," kata Soetrisno.
Pengelolaan sumber daya keuangan yang baik akan mengantarkannya pada peningkatan skala usaha. Pada akhirnya, kata Soetrisno, akan meningkatkan kesejahteraan angkatan kerjanya.
Dalam literasi keuangan, kata pengusaha asal Pekalongan ini, industri perbankan bisa melakukan linkage program dengan koperasi-koperasi yang berkinerja sehat. Peran pemerintah dalam program ini memberikan stimulus dalam berbagai bentuk, baik mempergunakan instrumen moneter maupun fiskal.
Pengusaha asal Pekalongan ini menerangkan, keberadaan koperasi masih strategis dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan karena tempat berhimpunnya usaha mikro dan kecil. Sebagai bukti, dalam kemajuan Pekalongan juga terdapat andil koperasi. Kabupaten ini dikenal melahirkan pengusaha-pengusaha yang merintis dari nol hingga menjadi pengusaha besar karena bergabung dengan koperasi.
Para pengusaha, lanjut Ketua KEIN, menyadari bahwa keberhasilannya ada dukungan dari koperasi. Karena itu, setelah sukses mereka tidak lupa untuk mengembangkan koperasi sehingga akan lebih banyak lagi melahirkan pengusaha-pengusaha andal.
Salah satu contohnya, koperasi-koperasi batik di Pekalongan menginisiasi pembentukan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), yang kini kantornya berdiri megah di kawasan bisnis Jakarta. Keberadaannya dirasakan anggota koperasi dalam penyediaan bahan baku, pemasaran, dan peningkatan sumberdaya manusia (SDM) koperasi.
Ketua KEIN Soetrisno Bachir menampik bila tindakan afirmatif ini sebagai kebijakan populis dan pilih kasih. "Justru kalau usaha mikro dan kecil ini naik skala usahanya akan menciptakan simbiosis mutualis simbolis antara usaha mikro, kecil, menengah dengan usaha besar," kata Soetrisno.
(ven)
Explore More