BI Cerita China Alami Kerugian Tidak Gunakan Standarisasi QR Code
Jum'at, 05 April 2019 - 07:05 WIB
BI Cerita China Alami Kerugian Tidak Gunakan Standarisasi QR Code
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menekankan standarisasi alat pembayaran QR Code sebagai salah satu upaya menghindari kerugian seperti yang dialami China. Negara Tirai Bambu itu mengalami banyak kasus scam atau penipuan yang merugikan hingga USD12 juta.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan sistem pembayaran QR Code memang memberi dampak positif, yakni dari segi efisiensi, kecepatan, hingga keamanan bagi masayarakat. Namun penerapan QR Code menjadi ekslusif atau hanya bisa dibaca oleh sistem penyedia layanan tersebut saja, sehingga tidak mendukung interoperabilitas dan interkonektovitas.
Hal ini merupakan dampak negatif yang membuat QR Code mudah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan scamming atau penipuan. Kondisi ini yang dialami China sehingga menyebabkan kerugian yang tinggi.
"Memang ada beberapa negara yang terlambat melakukan standarisasi malah mengalami kesusahan. Seperti scamming di China, itu bahkan bisa bikin kerugian negaranya sampai USD12 juta. Karenanya, BI melihat sebelum terlambat maka kita melakukan standarisasi," terang Filianingsihdi Gedung BI, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Standarisasi sistem pembayaran QR code akan diterapkan pada seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menjalankan transaksi pembayaran QR Code. Rencananya, sistem ini akan diberlakukan secara nasional pada semester II 2019.
Standardisasi QR Code ini dibuat dengan model Merchant Presented Mode (MPM) ke dalam QR Indonesia Standard (QRIS), yang juga sudah terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Dengan demikian, melalui standarisasi ini, merchant hanya memerlukan satu jenis QR Code untuk menerima pembayaran dari seluruh penyedia jasa. Adapun saat ini terdapat 26 PJSP yang menjalankan transaksi pembayaran QR Code, diantaranya OVO, Go-Pay, Dana, BCA, CIMB Niaga, juga LinkAja yakni QR Code bentukan sinergi Bank Himbara dengan Telkomsel.
Maka kata dia, keuntungan lainnya membuat infrastruktur menjadi lebih murah dan ekosistem pembayaran akan lebih baik. "Dengan adanya standarisasi maka kita hilangkan fragmentasi, sehingga merchant tidak perlu banyak QR Code dari penerbit," tandasnya.
Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, menjelaskan sistem pembayaran QR Code memang memberi dampak positif, yakni dari segi efisiensi, kecepatan, hingga keamanan bagi masayarakat. Namun penerapan QR Code menjadi ekslusif atau hanya bisa dibaca oleh sistem penyedia layanan tersebut saja, sehingga tidak mendukung interoperabilitas dan interkonektovitas.
Hal ini merupakan dampak negatif yang membuat QR Code mudah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan scamming atau penipuan. Kondisi ini yang dialami China sehingga menyebabkan kerugian yang tinggi.
"Memang ada beberapa negara yang terlambat melakukan standarisasi malah mengalami kesusahan. Seperti scamming di China, itu bahkan bisa bikin kerugian negaranya sampai USD12 juta. Karenanya, BI melihat sebelum terlambat maka kita melakukan standarisasi," terang Filianingsihdi Gedung BI, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Standarisasi sistem pembayaran QR code akan diterapkan pada seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang menjalankan transaksi pembayaran QR Code. Rencananya, sistem ini akan diberlakukan secara nasional pada semester II 2019.
Standardisasi QR Code ini dibuat dengan model Merchant Presented Mode (MPM) ke dalam QR Indonesia Standard (QRIS), yang juga sudah terhubung dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
Dengan demikian, melalui standarisasi ini, merchant hanya memerlukan satu jenis QR Code untuk menerima pembayaran dari seluruh penyedia jasa. Adapun saat ini terdapat 26 PJSP yang menjalankan transaksi pembayaran QR Code, diantaranya OVO, Go-Pay, Dana, BCA, CIMB Niaga, juga LinkAja yakni QR Code bentukan sinergi Bank Himbara dengan Telkomsel.
Maka kata dia, keuntungan lainnya membuat infrastruktur menjadi lebih murah dan ekosistem pembayaran akan lebih baik. "Dengan adanya standarisasi maka kita hilangkan fragmentasi, sehingga merchant tidak perlu banyak QR Code dari penerbit," tandasnya.
(ven)
