Bikin Holding Penerbangan, Menteri Rini Bantah Minta Suntikan Dana ke Menkeu
Senin, 15 April 2019 - 14:00 WIB
Bikin Holding Penerbangan, Menteri Rini Bantah Minta Suntikan Dana ke Menkeu
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno membantah pihaknya meminta suntikan dana ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai pembentukan holding penerbangan. Pasalnya surat bersifat rahasia Menteri BUMN Rini Soemarno ke Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pembentukan Holding BUMN Penerbangan diduga bocor.
Surat tertanggal 25 Maret 2019 tersebut berisikan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kajian Pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara. "Tidak ada permintaan suntikan dana, tidak ada sama sekali," ujar Menteri Rini di Jakarta, Senin (15/4/2019)
"Kemarin di 2018 soal APBN 2019, permintaan modal itu kita minta untuk PLN karena masih banyak pembangunan transmisi yang harus dilakukan dan untuk Hutama Karya hanya dua itu. Jadi tidak ada permitaan tambahan dana dari BUMN ke pemerintah selain untuk dua itu. Jadi saya tidak tahu itu laporannya dari mana," jelasnya.
Sambung dia menerangkan, pada dasarnya pembuatan holding itu sebelumnya dilakukan dengan membuat analisa bersama beberapa Kementerian untuk bertukar pikiran. "Kita melakukan analisa dalam membuat holding. Analisa itu kita undang Kemenkeu, Kemenkumham, kalau infrastruktur holding untuk konstruksi kita undang KemenPUPR, Kalau urusan penerbangan kita undang Kementerian Perhubungan. Seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," terang dia.
Dia pun menegaskan akan terus mempelajari mengenai rencana holding penerbangan agar memberikan keuntungan bagi perusahan BUMN. "Karena itu yang kita pelajari adalah neraca dari perusahaan ini, holding dibentuk tidak terlepas untuk melihat sehingga neracanya lebih besar, hingga membuat investasi yang lebih banyak," sebut Menteri Rini.
Surat tertanggal 25 Maret 2019 tersebut berisikan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Kajian Pembentukan Holding BUMN Sarana dan Prasarana Perhubungan Udara. "Tidak ada permintaan suntikan dana, tidak ada sama sekali," ujar Menteri Rini di Jakarta, Senin (15/4/2019)
"Kemarin di 2018 soal APBN 2019, permintaan modal itu kita minta untuk PLN karena masih banyak pembangunan transmisi yang harus dilakukan dan untuk Hutama Karya hanya dua itu. Jadi tidak ada permitaan tambahan dana dari BUMN ke pemerintah selain untuk dua itu. Jadi saya tidak tahu itu laporannya dari mana," jelasnya.
Sambung dia menerangkan, pada dasarnya pembuatan holding itu sebelumnya dilakukan dengan membuat analisa bersama beberapa Kementerian untuk bertukar pikiran. "Kita melakukan analisa dalam membuat holding. Analisa itu kita undang Kemenkeu, Kemenkumham, kalau infrastruktur holding untuk konstruksi kita undang KemenPUPR, Kalau urusan penerbangan kita undang Kementerian Perhubungan. Seperti itu normal, tidak ada yang out of the ordinary," terang dia.
Dia pun menegaskan akan terus mempelajari mengenai rencana holding penerbangan agar memberikan keuntungan bagi perusahan BUMN. "Karena itu yang kita pelajari adalah neraca dari perusahaan ini, holding dibentuk tidak terlepas untuk melihat sehingga neracanya lebih besar, hingga membuat investasi yang lebih banyak," sebut Menteri Rini.
(akr)
Lihat Juga :
