Sri Mulyani: Risiko Ekonomi Digital Jadi Fokus Meetings World Bank-IMF 2019

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan beberapa hasil pertemuan yang perlu diwaspadai terkait dinamika ekonomi global dan ekonomi digital dalam Spring Meetings of the World Bank Group (WBG) and the International Monetary Fund (IMF) 2019 di Washington, D.C., Amerika Serikat pada 12-14 April 2019.

Salah satunya pertumbuhan ekonomi dunia dan perdagangan internasional diperkirakan masih mengalami pelemahan. "Pertemuan tersebut membahas bagaimana negara-negara di dunia perlu mendesain kebijakan dan melakukan koordinasi agar dapat menjaga perekonomian masing-masing, sekaligus menumbuhkan optimisme dalam mengelola ekonomi dunia," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (15/4/2019)..

Sambung dia menambahkan, Indonesia telah berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan yang membahas kebijakan fiskal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kebijakan moneter, maupun kebijakan perdagangan internasional.

Hal ini dilakukan untuk memformulasikan kebijakan agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus diperbaiki dan dipertahankan. “Saat ini kita akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% dengan defisit APBN yang terus dijaga turun,” katanya.

Selain itu, Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas harga dan mendorong investasi, serta meningkatkan kegiatan ekspor. Terkait isu ekonomi digital, pertemuan ini menyoroti risiko-risiko yang muncul dari kemungkinan peningkatan cyber trap atau kerapuhan dari sektor keuangan yang berasal dari ekonomi digital.

Peranan e-commerce dan ekonomi digital yang meluas dan akan terus meningkat mendorong negara-negara untuk memperkuat koordinasi perpajakan internasional. "Banyak negara sepakat untuk melakukan perbaikan institusi, distribusi serta kompetisi dalam meningkatkan proteksi terhadap kerahasiaan data konsumen," katanya.

Pertemuan juga membahas kemungkinan kerja sama negara-negara dalam menghindari kemungkinan terjadinya guncangan yang berasal dari teknologi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal perlu didesain untuk mendorong produktivitas dan meningkatkan sumber daya manusia agar tenaga kerja dan generasi muda mendapat manfaat dari globalisasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Pembahasan dalam _Spring Meetings_ juga berfokus pada bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan dari _policy_ untuk meningkatkan produktivitas, terutama bagaimana masyarakat yang akan mengalami era digitalisasi,” jelas Menkeu.

Di sela pertemuan tersebut, Menkeu dan Gubernur Bank Indonesia juga menghadiri forum pertemuan negara-negara anggota G-20. Forum tersebut membahas prospek ekonomi dunia, digitalisasi, isu kesehatan, pendidikan, perpajakan, serta upaya untuk menjaga dan menciptakan momentum pembangunan infrastruktur yang lebih sustainable.

Sebagai negara yang memiliki cita-cita menjadi negara ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045, topik pembahasan tersebut penting dan relevan bagi Indonesia. Melalui forum tersebut, Indonesia berkontribusi serta berkesempatan mempelajari kebijakan negara lain dalam merespons tantangan pembangunan yang sama.

“Di panggung dunia inilah, Indonesia mampu menjadi suatu negara yang bisa mewakili 267 juta rakyat Indonesia dengan bermartabat melalui pertukaran pemikiran dan kebijakan. Apa yang kita capai bisa kita banggakan, yang kita belum baik dapat kita perbaiki. Kita tidak malu belajar dan kita tidak segan untuk memberikan seluruh pengalaman Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan keadilan kepada negara-negara lain,” jelasnya.