Skandal Bank Dunia dengan China Guncang Investor

Senin, 20 September 2021 - 11:37 WIB
loading...
Skandal Bank Dunia dengan...
Seorang peserta berdiri di dekat logo Bank Dunia pada Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional - Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, Indonesia, 12 Oktober 2018. FOTO/REUTERS/Johannes P. Christo
A A A
LONDON - Sejumlah investor kecewa soal skandal penilaian kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Bank Dunia dengan China . Isu skandal tersebut bisa menurunkan kepercayaan investor terhadap Bank Dunia (World Bank) sebagai pemberi peringkat.

Dilansir dari Reuters, Senin (20/9) peringkat soal kemudahan berbisnis tersebut diterbitkan Bank Dunia sejak 2003. Sebagimana diketahui, Ease of Doing Business telah menjadi acuan investor di dunia.

"Berbagai model kuantitatif risiko dibangun menjadi peringkat bisnis. Uang dan investasi digelontorkan mengacu pada laporan tersebut," kata Tim Ash dari BlueBay Asset Management.



Namun dengan adanya isu skandal antara Bank Dunia dipastikan menurunkan kepercayaan investor terhadap Bank Dunia. Berdasarkan laporan Investigasi oleh firma hukum WilmerHale atas permintaan Komite Etika Bank Dunia menemukan bahwa Kepala Bank Dunia termasuk Kristalina Georgieva yang sekarang sekarang menjabat sebagai Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) menekan stafnya untuk meningkatka skor China pada laporan EODB 2018.

Pada saat itu, pemberi pinjaman multilateral yang berbasis di Washington sedang mencari dukungan China untuk meningkatkan modal besar. Namun segala tuduhan itu dibantah Georgieva. Ia menyangkal, investigasi yang dilakukan oleh Komite Etik Bank Dunia. Pihaknya juga telah memberikan pernyataan secara resmi kepada Dewan Eksekutif IMF.

Baca Juga: Ahmad Dhani Pernah Ribut dengan Musisi Ini: Saya Tonjok 3 Kali

Kepala Ekonom Renaissance Capital Charles Robertson mengatakan pada dasarnya skor kemudahan berbisnis telah kehilangan kredibilitas bertahun-tahun. Sementara itu Himpunan Advokasi Jaringan Keadilan Pajak menyambut baik penyelidikan oleh komite etik. "Pertanyaan besar selanjutnya, bagaimana bisa menghapus korupsi yang kini telah tampak dari institusi tersebut," kata CEO Himpunan Advokasi yang berbasis di Inggris ini.
(nng)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.4043 seconds (0.1#10.140)