Naik Rp1,05 Triliun, Utang Pemerintah Capai Rp4.567 Triliun
Senin, 22 April 2019 - 19:42 WIB
Naik Rp1,05 Triliun, Utang Pemerintah Capai Rp4.567 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat jumlah utang pemerintah hingga akhir Maret 2019 sebesar Rp 4.567,31 triliun. Jumlah ini naik Rp1,05 triliun dibandingkan bulan sebelumnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan total utang pemerintah per Maret 2019 bertambah Rp430,92 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018, yaitu Rp4.136,39 triliun.
"Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 30,12%, angka ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 30,33%," terang Luky di Jakarta, Senin (22/4/2019).
Keterangan dia, rasio utang terhadap PDB masih aman mengingat besaran utang pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60% dari PDB.
"Total utang pemerintah yang mencapai Rp4.567,31 triliun terdiri dari pinjaman yang angkanya Rp791,19 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp3.776,12 triliun," jelasnya
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden, terukur, dan transparan. Dengan APBN yang kredibel diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan dan ketidakpastian.
"Pada gilirannya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan, seperti berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi," tandasnya.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, mengatakan total utang pemerintah per Maret 2019 bertambah Rp430,92 triliun jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018, yaitu Rp4.136,39 triliun.
"Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 30,12%, angka ini menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 30,33%," terang Luky di Jakarta, Senin (22/4/2019).
Keterangan dia, rasio utang terhadap PDB masih aman mengingat besaran utang pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara maksimum sebesar 60% dari PDB.
"Total utang pemerintah yang mencapai Rp4.567,31 triliun terdiri dari pinjaman yang angkanya Rp791,19 triliun dan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp3.776,12 triliun," jelasnya
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengelola keuangan negara dengan pruden, terukur, dan transparan. Dengan APBN yang kredibel diharapkan Indonesia mampu mempertahankan momentum pertumbuhan, termasuk dalam mengantisipasi kondisi perekonomian global yang masih diliputi perlambatan dan ketidakpastian.
"Pada gilirannya, hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan, seperti berkurangnya kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
