Tarif Ojol Baru Berlaku 1 Mei, Menhub Pastikan Gojek dan Grab Taat
A
A
A
JAKARTA - Tarif ojek online resmi ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam hal ini Direktorat Jendral (Ditjen) Perhubungan Darat yakni sebesar Rp2.000 per kilometer untuk batas bawah dan tarif batas atas sampai Rp2.500/km. Sebelumnya aturan ojek online telah terbit melalui Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No 12 tahun 2019.
Dalam hal ini Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengatakan perusahaan transportasi online ini sudah menerima keputusan yang ditetapkan Pemerintah. "Ya satu, dua hari ini besok saya akan rapat dengan Grab dan Gojek. Prinsipnya mereka menerima itu, dan mereka mengharapkan itu dilakukan secara equal atau sama antara Grab dan Gojek," ujar Menhub di Jakarta.
Dia pun mengatakan, Gojek dan Grab juga akan mengikuti aturan yang sudah dibuat Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jendral Hubungan Darat. "Berikutnya adalah karena ini legitimid, kita akan berlakukan. Besok kita akan nyatakan dengan Gojek dan GraB, kita ada aturannya dan akan jalani. Bahwa nanti ada masukan setelah jalan ya kita akan evaluasi kalau memang harus ada dievaluasi," jelasnya.
Sebagai informasi, penerapan tarif baru ini baru akan dilaksanakan pada 1 Mei 2019 meski tidak disepakati ini. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan perusahaan aplikator ojek online bisa menyesuaikan penetapan tarif ojek online ini.
Selain itu, besaran tarif untuk ojek online ditetapkan berdasarkan zonasi. Ketiga zona itu adalah yaitu zona I untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali; zona II Jabodetabek; dan zona III Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya.
Adapun besaran tarif nett untuk zona I batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. Sementara zona II batas bawah Rp2.000 dengan batas atas Rp2.500, dan biaya jasa minimal Rp8.000-Rp10.000. Untuk zona III batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 dengan biaya jasa minimal Rp7.000- Rp10.000.
Dalam hal ini Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya mengatakan perusahaan transportasi online ini sudah menerima keputusan yang ditetapkan Pemerintah. "Ya satu, dua hari ini besok saya akan rapat dengan Grab dan Gojek. Prinsipnya mereka menerima itu, dan mereka mengharapkan itu dilakukan secara equal atau sama antara Grab dan Gojek," ujar Menhub di Jakarta.
Dia pun mengatakan, Gojek dan Grab juga akan mengikuti aturan yang sudah dibuat Kementerian Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jendral Hubungan Darat. "Berikutnya adalah karena ini legitimid, kita akan berlakukan. Besok kita akan nyatakan dengan Gojek dan GraB, kita ada aturannya dan akan jalani. Bahwa nanti ada masukan setelah jalan ya kita akan evaluasi kalau memang harus ada dievaluasi," jelasnya.
Sebagai informasi, penerapan tarif baru ini baru akan dilaksanakan pada 1 Mei 2019 meski tidak disepakati ini. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan perusahaan aplikator ojek online bisa menyesuaikan penetapan tarif ojek online ini.
Selain itu, besaran tarif untuk ojek online ditetapkan berdasarkan zonasi. Ketiga zona itu adalah yaitu zona I untuk wilayah Sumatera, Jawa (tanpa Jabodetabek), dan Bali; zona II Jabodetabek; dan zona III Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya.
Adapun besaran tarif nett untuk zona I batas bawah Rp1.850 dan batas atas Rp2.300, dengan biaya jasa minimal Rp7.000-Rp10.000. Sementara zona II batas bawah Rp2.000 dengan batas atas Rp2.500, dan biaya jasa minimal Rp8.000-Rp10.000. Untuk zona III batas bawah Rp2.100 dan batas atas Rp2.600 dengan biaya jasa minimal Rp7.000- Rp10.000.
(akr)