Pemerintah Tegaskan Tak Akan Pernah Jual Potensi Indonesia ke Negara Lain
Selasa, 30 April 2019 - 19:34 WIB
Pemerintah Tegaskan Tak Akan Pernah Jual Potensi Indonesia ke Negara Lain
A
A
A
JAKARTA - Deputi Koordinasi Infrastruktur Kemenko Kemaritiman, Ridwan Djamaluddin, menegaskan pemerintah tidak akan menjual potensi negara ke negara manapun termasuk juga ke China. Hal ini ditegaskan menyikapi beredarnya isu tentang pemerintah akan menjual potensi Indonesia ke China dalam skema Belt and Road Initiative.
Pasalnya, dirinya ikut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama dibidang ekonomi antara Indonesia dan China beberapa waktu lalu itu.
"Saya pastikan tidak ada satupun utang pemerintah yang ditanda tangani dalam kesepakatan itu," tegas Ridwan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menurut dia, pasca penandatanganan perjanjian kerjasama pada Forum Belt and Road Kedua di Beijing pada 25 April 2019 lalu, pelaksanaan kerjasama secara teknis dilanjutkan di level swasta.
"Jadi, pemerintah hanya membantu menyediakan payung besar kerjasamanya, mempertemukan antara kepentingan pemerintah daerah yang membutuhkan investasi dengan investor. Lalu memberi kepastian hukum tentang proses perizinan, setelah itu kerjasama dilanjutkan antar pengusaha," jelasnya.
Ridwan menambahkan, dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia menawarkan 30 proyek. Namun, dari 30 yang ditawarkan itu hanya enam yang kemungkinan akan berjalan.
Proyek-proyek ini pun terbagi dalam empat koridor, yaitu pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjutng di Sumatra Utara, pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara, pembangunan kawasan industri Kualanamu di Medan.
Kemudian pengembangan Kawasan Ekonomi Bitung di Sulawesi Utara, penanaman kembali kelapa sawit dan pengembangan taman teknologi di Pulau Kura-Kura serta penghubung inovasi kawasan di Bali.
"Jika ditotalkan, nilai investasi di keempat koridor tersebut mencapai USD 91,1 miliar. Tapi karena prinsip kehati-hatian, ada beberapa poin yang kita belum sepakat. Sehingga pemerintah masih belum berencana menandatangani MoU kerjasama penanaman kembali kelapa sawit dengan pemerintah China," tandasnya.
Diluar proyek-proyek tersebut, lanjut Ridwan, pemerintah juga akan melakukan uji kelayakan bersama dan proposal kerjasama baru di berbagai bidang. Antara lain adalah mengenai program vokasi, kerjasama pengembangan atraksi wisata bersama, serta uji kelayakan sistem infrastruktur terpadu di destinasi Wisata Sumber Klampok, Bali.
"Kita bersinergi dengan berbagai kementerian teknis untuk memantau pelaksanaan kerjasama ini," pungkasnya.
Pasalnya, dirinya ikut menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama dibidang ekonomi antara Indonesia dan China beberapa waktu lalu itu.
"Saya pastikan tidak ada satupun utang pemerintah yang ditanda tangani dalam kesepakatan itu," tegas Ridwan di Jakarta, Selasa (30/4/2019).
Menurut dia, pasca penandatanganan perjanjian kerjasama pada Forum Belt and Road Kedua di Beijing pada 25 April 2019 lalu, pelaksanaan kerjasama secara teknis dilanjutkan di level swasta.
"Jadi, pemerintah hanya membantu menyediakan payung besar kerjasamanya, mempertemukan antara kepentingan pemerintah daerah yang membutuhkan investasi dengan investor. Lalu memberi kepastian hukum tentang proses perizinan, setelah itu kerjasama dilanjutkan antar pengusaha," jelasnya.
Ridwan menambahkan, dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia menawarkan 30 proyek. Namun, dari 30 yang ditawarkan itu hanya enam yang kemungkinan akan berjalan.
Proyek-proyek ini pun terbagi dalam empat koridor, yaitu pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjutng di Sumatra Utara, pengembangan pembangkit listrik tenaga air di Kalimantan Utara, pembangunan kawasan industri Kualanamu di Medan.
Kemudian pengembangan Kawasan Ekonomi Bitung di Sulawesi Utara, penanaman kembali kelapa sawit dan pengembangan taman teknologi di Pulau Kura-Kura serta penghubung inovasi kawasan di Bali.
"Jika ditotalkan, nilai investasi di keempat koridor tersebut mencapai USD 91,1 miliar. Tapi karena prinsip kehati-hatian, ada beberapa poin yang kita belum sepakat. Sehingga pemerintah masih belum berencana menandatangani MoU kerjasama penanaman kembali kelapa sawit dengan pemerintah China," tandasnya.
Diluar proyek-proyek tersebut, lanjut Ridwan, pemerintah juga akan melakukan uji kelayakan bersama dan proposal kerjasama baru di berbagai bidang. Antara lain adalah mengenai program vokasi, kerjasama pengembangan atraksi wisata bersama, serta uji kelayakan sistem infrastruktur terpadu di destinasi Wisata Sumber Klampok, Bali.
"Kita bersinergi dengan berbagai kementerian teknis untuk memantau pelaksanaan kerjasama ini," pungkasnya.
(ven)
