Peran Pemerintah Dibutuhkan untuk Dukung Hilirisasi Pertambangan

JAKARTA - Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan industri manufaktur berbasis mineral sangat diperlukan untuk mendorong hilirisasi sektor pertambangan. Pasalnya, ada banyak tantangan yang harus dihadapi pelaku sektor pertambangan dalam melaksanakan program hilirisasi.

Hal itu diungkapkan Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau saat berbicara dalam seminar nasional yang digelar oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) di Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Acara yang mengambil tema "Outlook and Challenges: 10 tahun Hilirisasi Industri Mineral dan Batubara Indonesia" itu menghadirkan sejumlah narasumber baik dari pemerintah di lingkup Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta para pelaku usaha di sektor pertambangan.

Dalam paparannya Rachmat Makkasau mengatakan, keterlibatan pemerintah diharapkan mendorong proses industrialisasi agar dapat berjalan dengan lebih baik.

"Ada banyak tantangan yang harus dihadapi pelaku sektor pertambangan dalam melaksanakan program peleburan dan pemurnian, misalnya kebutuhan investasi yang besar, penyiapan lokasi dan infrastruktur pendukung, termasuk produk sampingan dikarenakan keekonomian proyek yang marginal," ujarnya.

Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, tegas dia, diperlukan peran besar pemerintah untuk terus bersinergi dengan para pelaku usaha, termasuk memberikan keringanan pajak terkait pembangunan dan operasinya.

Diketahui Amman Mineral Nusa Tenggara saat ini masih terus melakukan pembangunan fasilitas pemurnian logam dan tembaga berkapasitas 1,3 juta ton konsetrat per tahun yang berlokasi di Benete Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Saat ini proses desain teknik dan rekayasa awal atau Front End Engineering Design (FEED) masih terus dilakukan oleh Outotec, Finlandia.