BI Siapkan Data Penghubung untuk Transaksi Digital
BI Siapkan Data Penghubung untuk Transaksi Digital
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) tengah menyiapkan data penghubung (data hub) untuk seluruh transaksi digital di dalam negeri. Data tersebut pun nantinya bisa diakses oleh publik.
Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan dengan adanya data hub tersebut nantinya tak ada lagi privatisasi data oleh suatu pihak tertentu. Sehingga risiko terhadap penyalahgunaan data bisa diniminalisir.
"BI akan mendorong penggunaan data hub. Nantinya tidak hanya dimiliki satu perusahaan saja. Kita akan reformasi pengaturan, pengawasan, sampai pelaporannya kalau kita punya data hub itu," ujar Fili di Gedung BI, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Filianingsih menambahkan, data saat ini adalah aset yang paling berharga. Sehingga diharapkan adanya hub data dapat mendorong perekonomian.
"Data is the new oil. Siapa yang punya data, dia berkuasa. Tapi data enggak akan jadi apa-apa until you manage the data," kata dia.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono, menjelaskan data hub tersebut memerlukan peran otoritas. Namun dia bilang, data tersebut belum tentu dikelola oleh BI, bisa saja oleh kementerian dan lembaga lainnya.
"Diperlukan peran otoritas sehingga data bisa digunakan banyak orang. Nantinya ini akan menjadi data granular, ini kunci dalam ekonomi digital," katanya.
Erwin pun mencontohkan kasus yang terjadi di China, di mana perusahaan teknologi digital Alibaba menguasai data penduduk China. Hal ini justru menimbulkan dampak negatif seperti shadow banking.
Shadow banking adalah lembaga keuangan nonbank yang bertindak seolah bank, yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Namun lembaga ini tidak memiliki izin seperti bank.
"Alibaba berkembang sangat cepat, karena dia datanya dikekepin sendiri. Super kapitalis di negara komunis. Karena penggunaan data tapi dia ciptakan monopoli. Orang mulai takut ini seperti adanya shadow banking, dia berkembang cepat juga di China," jelasnya.
Asisten Gubernur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan dengan adanya data hub tersebut nantinya tak ada lagi privatisasi data oleh suatu pihak tertentu. Sehingga risiko terhadap penyalahgunaan data bisa diniminalisir.
"BI akan mendorong penggunaan data hub. Nantinya tidak hanya dimiliki satu perusahaan saja. Kita akan reformasi pengaturan, pengawasan, sampai pelaporannya kalau kita punya data hub itu," ujar Fili di Gedung BI, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (27/5/2019).
Filianingsih menambahkan, data saat ini adalah aset yang paling berharga. Sehingga diharapkan adanya hub data dapat mendorong perekonomian.
"Data is the new oil. Siapa yang punya data, dia berkuasa. Tapi data enggak akan jadi apa-apa until you manage the data," kata dia.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Erwin Haryono, menjelaskan data hub tersebut memerlukan peran otoritas. Namun dia bilang, data tersebut belum tentu dikelola oleh BI, bisa saja oleh kementerian dan lembaga lainnya.
"Diperlukan peran otoritas sehingga data bisa digunakan banyak orang. Nantinya ini akan menjadi data granular, ini kunci dalam ekonomi digital," katanya.
Erwin pun mencontohkan kasus yang terjadi di China, di mana perusahaan teknologi digital Alibaba menguasai data penduduk China. Hal ini justru menimbulkan dampak negatif seperti shadow banking.
Shadow banking adalah lembaga keuangan nonbank yang bertindak seolah bank, yaitu menerima dana dari masyarakat dan menyalurkan ke masyarakat. Namun lembaga ini tidak memiliki izin seperti bank.
"Alibaba berkembang sangat cepat, karena dia datanya dikekepin sendiri. Super kapitalis di negara komunis. Karena penggunaan data tapi dia ciptakan monopoli. Orang mulai takut ini seperti adanya shadow banking, dia berkembang cepat juga di China," jelasnya.
(ven)
Explore More