Kementerian PUPR Targetkan Transaksi Tol Nirsentuh Berlaku 2020
Senin, 03 Juni 2019 - 06:01 WIB
Kementerian PUPR Targetkan Transaksi Tol Nirsentuh Berlaku 2020
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyepakati 12 program sinergi untuk mendorong inovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah yang difokuskan dalam tiga area yakni Bantuan Sosial, Transaksi Pemerintah Daerah dan Transportasi. Kesepakatan tersebut merupakan hasil dari Rapat Kordinasi Pemerintah, pemerintah daerah dan BI (Rakorpusda).
Dari 12 kesepakatan tersebut, terdapat poin mengenai implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi salah satunya transaksi jalan tol. Dalam pembayaran jalan tol, strategi implementasi teknologi nir sentuh pembayarannya melalui penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC).
Kementerian PUPR bersama dengan badan usaha jalan tol (BUJT) tengah menyiapkan implementasi elektronifikasi transaksi tol menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) yang merupakan transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan penggunaan uang elektronik telah mengurangi waktu transaksi menjadi 4 detik dibandingkan transaksi manual 10 detik.
"Dengan penggunaan MLFF, manfaatnya sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi nol detik. Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalisir bahan bakar kendaraan," kata Basuki, belum lama ini.
Saat ini elektronifikasi transaksi telah dilakukan di 50 ruas tol sepanjang 1.780 km yang pengusahaannya dilakukan oleh 33 Badan Usaha jalan Tol (BUJT) menggunakan uang elektronik chip based yang dikeluarkan oleh empat bank penerbit. Saat ini transaksi nontunai tol sudah 100% atau meningkat tajam dibandingkan pada Januari tahun 2017 yang masih 20%. Nilai transaksi per tahunnya diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
Terdapat empat tahapan untuk menuju Multi Lane Free Flow. Tahap 1 yakni pemberlakukan transaksi nontunai 100% dan Tahap 2 integrasi ruas tol telah dilakukan. Integrasi yang telah dilakukan yakni Tahun 2017 pada ruas tol Tangerang-Merak dan Jakarta-Tangerang, perubahan sistem transaksi di Ruas Tol Jagorawi dari tertutup menjadi terbuka.
Tahun 2018 dilakukan integrasi transaksi tol JORR W1 dengan Tol Prof. Sedyatmo, perubahan sistem transaksi tol Semarang ABC dan Semarang-Solo, JORR Akses Tanjung Priok dan Pondok Aren-Ulujami, dan penerapan Klaster 2 sampai Gerbang Tol Kalikangkung, Klaster 3 Semarang-Surabaya dan Klaster 4 Porong-Grati.
Tahap 3 dilakukan tahun 2019 yakni feasibility study MLFF dan ujicoba teknologi nir sentuh melalui Single Lane Free Flow (SLFF) dan tahap akhir yakni berlakunya MLFF bisa dilaksanakan tahun 2020. Saat ini sudah dilakukan ujicoba Single Lane Free Flow (SLFF) dengan menggunakan barrier sebanyak tiga lajur di Tol Prof. Sedyatmo
Dalam persiapan menuju MLFF, sejumlah tantangan seperti kliring perbankan dan settlement, pemilihan teknologi yang tepat, interoperabilitas antara BUJT dengan sektor transportasi lainnya dan sistem penegakan hukum.
Penetapan kebijakan penggunaan transaksi nontunai di jalan tol menjadi bagian dari Program Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, khususnya terkait Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
Dari 12 kesepakatan tersebut, terdapat poin mengenai implementasi elektronifikasi pembayaran di sektor transportasi salah satunya transaksi jalan tol. Dalam pembayaran jalan tol, strategi implementasi teknologi nir sentuh pembayarannya melalui penerapan Multi Lane Free Flow (MLFF) yang didukung oleh lembaga pengelola yang berperan sebagai Toll Service Provider (TSP) atau Electronic Toll Collection (ETC).
Kementerian PUPR bersama dengan badan usaha jalan tol (BUJT) tengah menyiapkan implementasi elektronifikasi transaksi tol menuju Multi Lane Free Flow (MLFF) yang merupakan transaksi pembayaran tol yang dilakukan dalam kecepatan normal dengan menggunakan teknologi nirsentuh.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dengan penggunaan uang elektronik telah mengurangi waktu transaksi menjadi 4 detik dibandingkan transaksi manual 10 detik.
"Dengan penggunaan MLFF, manfaatnya sangat besar karena bisa menghilangkan waktu antrian menjadi nol detik. Manfaat lain adalah efisiensi biaya operasi dan meminimalisir bahan bakar kendaraan," kata Basuki, belum lama ini.
Saat ini elektronifikasi transaksi telah dilakukan di 50 ruas tol sepanjang 1.780 km yang pengusahaannya dilakukan oleh 33 Badan Usaha jalan Tol (BUJT) menggunakan uang elektronik chip based yang dikeluarkan oleh empat bank penerbit. Saat ini transaksi nontunai tol sudah 100% atau meningkat tajam dibandingkan pada Januari tahun 2017 yang masih 20%. Nilai transaksi per tahunnya diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
Terdapat empat tahapan untuk menuju Multi Lane Free Flow. Tahap 1 yakni pemberlakukan transaksi nontunai 100% dan Tahap 2 integrasi ruas tol telah dilakukan. Integrasi yang telah dilakukan yakni Tahun 2017 pada ruas tol Tangerang-Merak dan Jakarta-Tangerang, perubahan sistem transaksi di Ruas Tol Jagorawi dari tertutup menjadi terbuka.
Tahun 2018 dilakukan integrasi transaksi tol JORR W1 dengan Tol Prof. Sedyatmo, perubahan sistem transaksi tol Semarang ABC dan Semarang-Solo, JORR Akses Tanjung Priok dan Pondok Aren-Ulujami, dan penerapan Klaster 2 sampai Gerbang Tol Kalikangkung, Klaster 3 Semarang-Surabaya dan Klaster 4 Porong-Grati.
Tahap 3 dilakukan tahun 2019 yakni feasibility study MLFF dan ujicoba teknologi nir sentuh melalui Single Lane Free Flow (SLFF) dan tahap akhir yakni berlakunya MLFF bisa dilaksanakan tahun 2020. Saat ini sudah dilakukan ujicoba Single Lane Free Flow (SLFF) dengan menggunakan barrier sebanyak tiga lajur di Tol Prof. Sedyatmo
Dalam persiapan menuju MLFF, sejumlah tantangan seperti kliring perbankan dan settlement, pemilihan teknologi yang tepat, interoperabilitas antara BUJT dengan sektor transportasi lainnya dan sistem penegakan hukum.
Penetapan kebijakan penggunaan transaksi nontunai di jalan tol menjadi bagian dari Program Bank Indonesia selaku otoritas sistem pembayaran, khususnya terkait Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT).
(fjo)
