Sri Mulyani Siapkan Strategi Tarik Pajak untuk Facebook dan Google
Sri Mulyani Siapkan Strategi Tarik Pajak untuk Facebook dan Google
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pertemuan KTT G20 di Jepang. Dalam pertemuan ini, negara yang tergabung G-20 memiliki peraturan umum untuk menarik pajak untuk perusahaan teknologi global seperti Facebook dan Google.
Anggota G20 yang berkumpul di Fukuoka, Jepang, sepakat menarik pajak bagi perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Google, dan Amazon, yang selama ini mendapat kecaman karena tidak membayar pajak tapi memupuk keuntungan dari negara dan masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Praktik tersebut pun dinilai banyak orang sebagai tindakan tidak adil.
Aturan baru dari G20 mengisyaratkan beban pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan multinasional besar, tetapi juga akan mempersulit negara-negara yang memberi tarif pajak lebih rendah bagi perusahaan multinasional besar, seperti Irlandia.
"Di era digital, salah satu aspek dalam perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan physical presence atau kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment," ujar Sri Mulyani seperti dikutip akun instagramnya di Jakarta, Sabtu (8/6/2019).
Menurutnya, dengan kompleksitas struktur ekonomi digital, tantangan lain Pemerintah Indonesia adalah membuat formulasi kebijakan, khususnya perhitungan kuantitatif terkait significant presence.
"Tantangan lain adalah bagaimana mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan juga bagaimana mengalokasikan hak pemajakan, terutama formula dan dasar perhitungannya," katanya.
Dia pun menyampaikan bahwa era digital telah memengaruhi berbagai hal dalam kehidupan masyarakat termasuk perpajakan.
"Dengan 260 juta populasi penduduk dan 100 jutaan pengguna internet, realisasi penerimaan perpajakan masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut," tandasnya.
Dalam acara yang bertempat di Hotel Hilton Fukuoka ini, bertindak sebagai panelis lainnya adalah Menkeu Jepang Taro Aso, Sekjen Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Angel Gurria, Menkeu China Liu Kun, Menkeu Prancis Bruno Le Maire, Menkeu Inggris Phillip Hammond, dan Menkeu Amerika Serikat Steven Mnuchin.
Anggota G20 yang berkumpul di Fukuoka, Jepang, sepakat menarik pajak bagi perusahaan teknologi besar seperti Facebook, Google, dan Amazon, yang selama ini mendapat kecaman karena tidak membayar pajak tapi memupuk keuntungan dari negara dan masyarakat yang menggunakan aplikasi tersebut. Praktik tersebut pun dinilai banyak orang sebagai tindakan tidak adil.
Aturan baru dari G20 mengisyaratkan beban pajak yang lebih tinggi untuk perusahaan multinasional besar, tetapi juga akan mempersulit negara-negara yang memberi tarif pajak lebih rendah bagi perusahaan multinasional besar, seperti Irlandia.
"Di era digital, salah satu aspek dalam perpajakan adalah tidak hanya berdasarkan physical presence atau kehadiran secara fisik dari para pengusaha yang melakukan kegiatan di Indonesia. Oleh karena itu, saat ini prioritas tertinggi adalah melakukan redefinisi dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau permanent establishment," ujar Sri Mulyani seperti dikutip akun instagramnya di Jakarta, Sabtu (8/6/2019).
Menurutnya, dengan kompleksitas struktur ekonomi digital, tantangan lain Pemerintah Indonesia adalah membuat formulasi kebijakan, khususnya perhitungan kuantitatif terkait significant presence.
"Tantangan lain adalah bagaimana mendefinisikan low or no tax jurisdictions dan juga bagaimana mengalokasikan hak pemajakan, terutama formula dan dasar perhitungannya," katanya.
Dia pun menyampaikan bahwa era digital telah memengaruhi berbagai hal dalam kehidupan masyarakat termasuk perpajakan.
"Dengan 260 juta populasi penduduk dan 100 jutaan pengguna internet, realisasi penerimaan perpajakan masih belum tercermin dari besaran pengguna internet dan jumlah penduduk tersebut," tandasnya.
Dalam acara yang bertempat di Hotel Hilton Fukuoka ini, bertindak sebagai panelis lainnya adalah Menkeu Jepang Taro Aso, Sekjen Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Angel Gurria, Menkeu China Liu Kun, Menkeu Prancis Bruno Le Maire, Menkeu Inggris Phillip Hammond, dan Menkeu Amerika Serikat Steven Mnuchin.
(ven)
Explore More