Inggris dan Korsel Teken Perjanjian Perdagangan Bebas pasca-Brexit

SEOUL - Inggris dan Korea Selatan (Korsel) pada prinsipnya telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) sebagai upaya mempertahankan aturan dagang yang telah ada pasca-Brexit. Sekretaris Perdagangan Internasional Liam Fox menandatangani perjanjian tersebut dengan mitranya dari Korea Selatan Yoo Myung-hee di Seoul.

Kesepakatan awal itu menandai kesepakatan perdagangan pasca-Brexit pertama yang telah dijamin Inggris di Asia. Perjanjian ini sejalan dengan ketentuan FTA Korea-UE (Uni Eropa) yang sudah ada.

Hal itu bakal mencakup ekspor Korea Selatan termasuk mobil dan suku cadang otomotif. Sebagai informasi, Korea Selatan mengekspor sebagian besar mobil dan kapal ke Inggris, sementara itu mereka mengimpor minyak mentah dan juga mobil.

Perjanjian tersebut dirancang untuk memberikan stabilitas saat Brexit berakhir tanpa kesepakatan, dengan Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 31 Oktober, mendatang dengan atau tanpa kesepakatan.

"Kesepakatan ini menjadi penting karena meredakan ketidakpastian yang dipicu oleh Brexit, di tengah kondisi yang menantang untuk ekspor saat meningkatnya perselisihan perdagangan antara Washington dan Beijing," kata Yoo.

Kedua negara bertujuan untuk meratifikasi kesepakatan pada akhir Oktober, dan mengimplementasikannya di bulan November. Korea Selatan sebagai ekonomi terbesar keempat di Asia merupakan pemimpin global dalam industri elektronik, baja dan otomotif.

Ekspor Negeri Gingseng -julukan Korsel- ke Inggris mencapai USD6,36 miliar tahun lalu. Catatan itu membuat Inggris menjadi mitra dagang terbesar kedua Korea Selatan di antara anggota UE, dan mitra dagang terbesar ke-18 negara Asia.

Tawaran Negosiasi

Inggris sendiri sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan mitra dagangnya ketika dibayangi batas waktu negosiasi Brexit. Sebagai anggota UE, Inggris adalah bagian dari 40 kesepakatan perdagangan yang dimiliki UE dengan negara lain.

Jika Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan, maka bakal mengganggu sekitar 11% dari total perdagangan Inggris. Prioritas bagi pemerintah Inggri adalah meminta negara-negara ini untuk mengulang kesepakatan perdagangan mereka dengan Inggris. Sejauh ini Inggris telah menyetujui kesepakatan "berkesinambungan" dengan 12 negara dan wilayah, termasuk Israel, Norwegia dan Islandia, Swiss hingga Chili.