Kebijakan Pengetatan Anggaran Ala Sri Mulyani Disebut Kuno

Selasa, 25 Juni 2019 - 17:31 WIB
Kebijakan Pengetatan...
Kebijakan Pengetatan Anggaran Ala Sri Mulyani Disebut Kuno
A A A
JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli mengaku telah memberikan peringatan sejak lama seputar rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam menerapkan kebijakan austerity atau pengetatan anggaran bakal berdampak pada memburuknya perekonomian Indonesia. Terang dia, hal itu disampaikan mantan Tim Panel Ekonomi PBB itu 3,5 tahun silam.

Kepada Jokowi, Rizal Ramli menjelaskan bahwa kebijakan austerity atau pengetatan anggaran yang dilakukan Menkeu Sri Mulyani merupakan hal yang kuno. Kebijakan ekonomi makro super konservatif itu hanya akan membuat senang kreditor utang dan investor asing.

Sementara akibat yang diterima masyarakat atas kebijakan menteri yang mendapat gelar terbaik di dunia itu, kata Rizal Ramli, adalah pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka lima persen. Selain itu, daya beli masyarakat akan anjlok dan berpengaruh pada harga aset yang yang rontok

Prediksi mantan Menko Ekuin era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu-pun terbukti benar. Tercatat hingga kini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa menembus angka 6%. Sementara, daya beli masyarakat juga mengalami penurunan.

Dampaknya, perusahaan sekelas Giant segera tutup dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) ribuan karyawan. Begitu juga dengan perusahaan plat merah, seperti, PT Krakatau Steel juga harus melakukan restrukturisasi ribuan karyawan.

“Hari ini sektor retail rontok, Giant tutup PHK, Krakatau Steel PHK. Investor China pesta karena asset price anjlok. Terjadi pergantian pola kepemilikan. Jokowi dikibuli,” ujar Rizal Ramli di Jakarta, Selasa (24/6/2019).

Dia juga mengingatkan pemerintah untuk tidak menyangkal penurunan daya beli dengan menyebut masyarakat pindah belanja ke sektor daring atau online. Bagi Rizal Ramli, sektor daring tanah air kini tidak lebih memprihatinkan. Sebab, 70 persen aplikasi jual beli online yang ada sebatas menjadi alat pemasaran produk-produk impor. “Jika nanti sektor retail dan online dikuasai asing, maka komplitlah ketergantungan impor menjadi permanen,” tandasnya.
(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Kemendagri Gelar Rakor...
Kemendagri Gelar Rakor Sekda dan Kepala Bappeda, Selaraskan Program Pusat-Daerah
Carut Marut Pengelolaan...
Carut Marut Pengelolaan Keuangan Arsenal
Bendahara Daerah Diingatkan...
Bendahara Daerah Diingatkan Berani Tolak Pembayaran Tak Sesuai Prosedur
Edukasi Pengelolaan...
Edukasi Pengelolaan Keuangan
Perlunya Pengelolaan...
Perlunya Pengelolaan Keuangan di Masa Pandemi
Pengelolaan Keuangan...
Pengelolaan Keuangan Kabupaten Luwu Semakin Membaik
Berita Terkini
Liburan Sekolah Penuh...
Liburan Sekolah Penuh Aktivitas Seru, Edukatif, dan Bermakna Bersama Paramount Gading Serpong
25 menit yang lalu
Perang Iran Picu Guncangan...
Perang Iran Picu Guncangan Pasokan Minyak Terbesar Sepanjang Sejarah, Lampaui Krisis 1979
47 menit yang lalu
Pertamina Jamin Stok...
Pertamina Jamin Stok LPG di Surabaya Aman
1 jam yang lalu
Tol Prambanan-Purwomartani...
Tol Prambanan-Purwomartani Siap Beroperasi Mudik Lebaran 2027
1 jam yang lalu
Amran Klaim Teknologi...
Amran Klaim Teknologi Pertanian Papua Setara dengan Jepang dan AS
2 jam yang lalu
Sucofindo Dukung Inisiatif...
Sucofindo Dukung Inisiatif ABPEDNAS melalui Program Srikandi Jaga Desa
3 jam yang lalu
Infografis
Transaksi Rp349 T, Sri...
Transaksi Rp349 T, Sri Mulyani Tegaskan: Tak Ada Perbedaan Data
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved