Menko Luhut Usulkan Anggaran Kemaritiman Rp344 Miliar
Menko Luhut Usulkan Anggaran Kemaritiman Rp344 Miliar
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada banyak pekerjaan rumah di bidang kemaritiman yang harus ditangani. Luhut pun mengusulkan anggaran Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman tahun 2020 senilai Rp344 miliar.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas rencana Kerja Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. Rapat ini membicarakan alokasi anggaran yang akan diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan kemaritiman.
"Dengan pertimbangan ini, kami mengusulkan anggaran tahun 2020 mencapai Rp344 miliar," ujar Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6/2019).
Luhut membeberkan sejumlah masalah di sektor kemaritiman yang masih menjadi PR. Diantaranya masalah laut yang belum pernah ditangani secara serius terutama terkait batas-batas maritim yang sangat penting bagi kedaulatan negara Indonesia.
Luhut juga memaparkan mengenai verifikasi dan pembakuan jumlah pulau di Indonesia. “Kami usahakan supaya pada akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama,” tegasnya.
Luhut mengapresiasi Kebijakan Kelautan Indonesia yang pertama kali dalam sejarah negara Indonesia serta Kebijakan Satu Peta Kemaritiman. Dihadapan anggota dewan, Luhut juga menjelaskan progres penanganan sungai Citarum. Menurutnya, Dansatgas menargetkan Citarum akan selesai dalam 5 tahun dari 7 tahun yang ditargetkan Presiden.
“Progresnya dapat kita lihat sudah sangat bagus sekali,” tukasnya.
Adapun akselerasi pencapaian sasaran dan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang dilaksanakan oleh kementerian yang dikoordinasikan pada lima Prioritas Nasional, merupakan salah satu poin utama pengalokasian anggaran yang dirancang.
“Ada 47 target kinerja tahun 2020 per Unit Kerja Eselon I Kedeputian,” kata Luhut dalam paparannya.
Hal itu disampaikan dalam rapat kerja pemerintah bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang membahas rencana Kerja Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2020. Rapat ini membicarakan alokasi anggaran yang akan diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan pembangunan kemaritiman.
"Dengan pertimbangan ini, kami mengusulkan anggaran tahun 2020 mencapai Rp344 miliar," ujar Luhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6/2019).
Luhut membeberkan sejumlah masalah di sektor kemaritiman yang masih menjadi PR. Diantaranya masalah laut yang belum pernah ditangani secara serius terutama terkait batas-batas maritim yang sangat penting bagi kedaulatan negara Indonesia.
Luhut juga memaparkan mengenai verifikasi dan pembakuan jumlah pulau di Indonesia. “Kami usahakan supaya pada akhir tahun 2019, 17.509 pulau di Indonesia sudah diberi nama,” tegasnya.
Luhut mengapresiasi Kebijakan Kelautan Indonesia yang pertama kali dalam sejarah negara Indonesia serta Kebijakan Satu Peta Kemaritiman. Dihadapan anggota dewan, Luhut juga menjelaskan progres penanganan sungai Citarum. Menurutnya, Dansatgas menargetkan Citarum akan selesai dalam 5 tahun dari 7 tahun yang ditargetkan Presiden.
“Progresnya dapat kita lihat sudah sangat bagus sekali,” tukasnya.
Adapun akselerasi pencapaian sasaran dan target yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020 yang dilaksanakan oleh kementerian yang dikoordinasikan pada lima Prioritas Nasional, merupakan salah satu poin utama pengalokasian anggaran yang dirancang.
“Ada 47 target kinerja tahun 2020 per Unit Kerja Eselon I Kedeputian,” kata Luhut dalam paparannya.
(ind)
Explore More