YLKI Harap Infrastruktur Bisa Seperti Bandara

JAKARTA - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pengawasan di pelabuhan sampai saat ini masih lemah.

Pasalnya, masih ditemukan kapal yang berlayar, tapi sebenarnya tak layak layar khususnya kapal rakyat. “Maka yang paling penting dalam hal ini adalah pengawasan,” ujar Tulus di Jakarta, baru-baru ini. Menurut Tulus, dari sisi infrastruktur yang paling penting sekarang adanya Xray (sinar X) seperti di bandara.

“Bagaimana kalau ada serangan teroris dan narkoba, siapa yang mengontrol, padahal di laut. Xray ini harus disediakan regulator sebagai infrastruktur,” katanya.

Sayangnya, menurut Tulus, belum ada kebijakan regulator menyediakan peralatan seperti Xray khususnya untuk pelabuh an besar, seperti Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung perak, dan lainnya.

Tulus mencontohkan di China untuk memasuki stasiun KA harus dicek dengan Xray. Selain itu, kata dia, infrastruktur untuk penanganan ba gasi penumpang juga masih buruk dan harus ditata.

Jika di bandar udara, bagasi penumpang didaftarkan, ditimbang, dan dimasukkan kedalam pesawat dengan ban berjalan dan petugas khusus, sementara di pelabuhan barang bawaan masih ditenteng oleh penumpang atau porter. Akibatnya barang bawaan atau bagasi penumpang kapal melebihi kapasitas berat yang ditentukan.

Terkait lemahnya pengawasan dan infrastruktur di pelabuhan, sering kali pelabuhan-pelabuhan di perbatasan dimanfaatkan untuk perdagangan narkotika. Dalam hal barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas dan terjadinya transaksi narkotika biasanya pihak kapal disalahkan.

Padahal kapal fungsinya seperti pesawat udara, yaitu hanya sebagai sarana pengangkut, sementara fungsi seleksi barang atau bagasi ada di pelabuhan. Menurut Tulus, layanan setara bandara di pelabuhan-pelabuhan di Indonesia sangat dimungkinkan sepanjang ada kemauan dari regulator.

“Kebijakan itu harus benar-benar untuk meningkatkan layanan di pelabuhan, bukan dalih meningkatkan pendapatan,” kata Tulus. Sebelumnya, sejumlah penumpang mengeluhkan layanan pelabuhan yang dikelola Pelindo karena tidak diizinkan memasuki gedung ketika menunggu kapal.

Akibatnya mereka terpaksa menunggu di luar lobi dan kantin yang tidak nyaman. Sebagian gedung pelabuhan memang baru, tapi mereka tidak bisa menikmati karena pintunya dikunci.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya mengkaji penerapan pelayanan pelabuhan setara dengan pelayanan di bandara. Pelayanan itu akan memenuhi setidaknya persyaratan fasilitas boarding pass maupun e-ticketing.

Dirjen Perhubungan Laut Perhubungan Agus H Purnomo menjanjikan tahun ini kajian tersebut akan selesai. Adapun tahap pertama penerapannya dilakukan di tiga pelabuhan, yakni Pelabuhan Kali Adem, Tanjung Pinang, serta Baubau. (Rakhmat Baihaqi/ant)