KKP Beberkan Capaian Positif hingga Semester I/2019
KKP Beberkan Capaian Positif hingga Semester I/2019
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah mencatatkan beragam kinerja positif sepanjang semester I/2019. Secara umum hal itu dibuktikan dengan naiknya nilai Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
Berdasarkan catatan KKP, nilai PDB Perikanan naik dari Rp58,97 triliun pada kuartal I/2018 menjadi Rp62,31 triliun pada kuartal I/2019. Sementara NTN yang berada pada angka kurang dari 106% di tahun 2014 hingga Mei 2019 naik mencapai 113,08%.
"Pada saat sektor lainnya melemah, perikanan menunjukkan kenaikan secara signifikan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasuti dalam keterangan resminya, Jumat (5/7/2019).
Dalam sektor perikanan tangkap, Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar menambahkan, capaian positif pada semester I/2019 salah satunya tergambar dengan tersedianya rantai pendingin pada kapal-kapal nelayan. Saat ini, kata dia, 72,5% dari 7.987 kapal yang terdaftar di KKP sudah memiliki pendingin (freezer) untuk menjaga kesegaran produk ikan yang ditangkap. Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, KKP juga telah memberikan 1.048.000 premi asuransi untuk nelayan sepanjang tahun 2016-2018.
"Dulu, kapal-kapal yang ada bergantung pada cold storage. Saat ini, mayoritas kapal sudah punya freezer sebagai rantai dinginnya untuk mendorong kualitas ikan yang segar," ucap Zulficar.
Terkait dengan lamanya perizinan kapal yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha, Zulficar menjelaskan bahwa KKP tidak pernah mempersulit perizinan kapal para pelaku usaha. KKP, kata dia, mendorong peningkatan kepatuhan para pelaku usaha. Saat ini, KKP mencatat setidaknya terdapat 2.874 kapal yang izinnya sudah kedaluwarsa (expired) melewati masa enam bulan dan belum diperpanjang izinnya. Akibatnya, proses cek fisik pun harus kembali dilakukan oleh para pelaku usaha.
"Modus yang ditemukan selama ini, banyak dari para pemilik kapal yang belum melakukan perpanjangan izin tersebut mengaku bahwa KKP lambat dalam memproses izin. Padahal, izin yang ada di kami hampir semua sudah kita keluarkan. Kami mendorong agar para pemilik kapal aktif melaporkan kapal dan tangkapannya," tegasnya.
KKP juga terus menunjukkan ketegasannya secara konsisten dalam bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Hingga Juni 2019, KKP telah melakukan penangkapan kapal ilegal sebanyak 67 kapal yang tediri dari 17 kapal Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal Indonesia.
"Keberhasilan dalam penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing tidak lepas dari sistem pengawasan yang terintegrasi antara pengawasan udara, operasi kapal pengawas di laut, dan sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS)," jelas Plt Dirjen PSDKP Agus Suherman.
Sejalan dengan hal itu, KKP bekerjasama dengan Satgas 115, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya juga telah melakukan pemusnahan sebanyak 28 kapal ikan ilegal yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sepanjang Januari-Juni 2019. Angka tersebut terdiri dari 23 kapal Vietnam, 3 kapal Malaysia, 1 kapal Filipina, dan 1 kapal Indonesia. Pemusnahan kapal-kapal tersebut menambahkan jumlah kapal yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014-Juni 2019 menjadi 516 kapal.
Sementara itu, KKP melalui Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM) menorehkan catatan cemerlang dalam ekspor perikanan yang terus meningkat. Hal ini merupakan berkat dari sistem layanan ekspor-impor online yang telah diterapkan oleh KKP, serta diberlakukannya Permen KP No. 18/2018 dan KMK No. 2844/2018. Volume ekspor untuk komoditi perikanan konsumsi hidup semester I/2019 naik 3% dari periode yang sama pada tahun 2018. Sementara itu, volume ekspor komoditi perikanan non-konsumsi non-hidup naik signifikan sebesar 448%.
"Produk ekspor perikanan Indonesia sudah diterima oleh 157 negara di dunia yang menggambarkan bahwa kita sudah memiliki produk yang baik dan memenuhi compliance standar internasional," ujar Kepala BKIPM Rina.
Selanjutnya, dalam sektor perikanan budidaya, produksi pun mengalami peningkatan selama periode Januari-Juni 2019 dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018. Saat ini, total produksi perikanan budidaya tercatat mencapai 8,2 juta ton. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari salah satu program budidaya yaitu pakan mandiri.
"Program pakan mandiri yang dibentuk oleh KKP ini sudah membangun pabrik pakan di Pangandaran yang telah memproduksi 1.000 ton dan sudah didistribusikan ke masyarakat," ujar Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.
Melalui dorongan pakan mandiri ini, pembudidaya mampu meraup nilai tambah terhadap hasil produksi ikan pada kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per kg. Hal itu disebut menambah semangat para pelaku usaha yang terbukti melalui peningkatan NTUPi (Nilai Tukar Usaha Perikanan Budidaya Ikan) selama 4,5 tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,02%.
Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo menyatakan, KKP akan terus berupaya mengoptimalkan seluruh target pencapaian yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2019. Menteri Susi pun berharap, capaian positif yang telah diraih KKP saat ini harus menambah semangat seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerjanya. "Program pembangunan kelautan dan perikanan harus terus lanjut dan terus dilakukan," tandasnya.
Berdasarkan catatan KKP, nilai PDB Perikanan naik dari Rp58,97 triliun pada kuartal I/2018 menjadi Rp62,31 triliun pada kuartal I/2019. Sementara NTN yang berada pada angka kurang dari 106% di tahun 2014 hingga Mei 2019 naik mencapai 113,08%.
"Pada saat sektor lainnya melemah, perikanan menunjukkan kenaikan secara signifikan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiasuti dalam keterangan resminya, Jumat (5/7/2019).
Dalam sektor perikanan tangkap, Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar menambahkan, capaian positif pada semester I/2019 salah satunya tergambar dengan tersedianya rantai pendingin pada kapal-kapal nelayan. Saat ini, kata dia, 72,5% dari 7.987 kapal yang terdaftar di KKP sudah memiliki pendingin (freezer) untuk menjaga kesegaran produk ikan yang ditangkap. Selain itu, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, KKP juga telah memberikan 1.048.000 premi asuransi untuk nelayan sepanjang tahun 2016-2018.
"Dulu, kapal-kapal yang ada bergantung pada cold storage. Saat ini, mayoritas kapal sudah punya freezer sebagai rantai dinginnya untuk mendorong kualitas ikan yang segar," ucap Zulficar.
Terkait dengan lamanya perizinan kapal yang kerap dikeluhkan para pelaku usaha, Zulficar menjelaskan bahwa KKP tidak pernah mempersulit perizinan kapal para pelaku usaha. KKP, kata dia, mendorong peningkatan kepatuhan para pelaku usaha. Saat ini, KKP mencatat setidaknya terdapat 2.874 kapal yang izinnya sudah kedaluwarsa (expired) melewati masa enam bulan dan belum diperpanjang izinnya. Akibatnya, proses cek fisik pun harus kembali dilakukan oleh para pelaku usaha.
"Modus yang ditemukan selama ini, banyak dari para pemilik kapal yang belum melakukan perpanjangan izin tersebut mengaku bahwa KKP lambat dalam memproses izin. Padahal, izin yang ada di kami hampir semua sudah kita keluarkan. Kami mendorong agar para pemilik kapal aktif melaporkan kapal dan tangkapannya," tegasnya.
KKP juga terus menunjukkan ketegasannya secara konsisten dalam bidang pengawasan kelautan dan perikanan. Hingga Juni 2019, KKP telah melakukan penangkapan kapal ilegal sebanyak 67 kapal yang tediri dari 17 kapal Malaysia, 15 kapal Vietnam, 3 kapal Filipina, dan 32 kapal Indonesia.
"Keberhasilan dalam penangkapan kapal perikanan pelaku illegal fishing tidak lepas dari sistem pengawasan yang terintegrasi antara pengawasan udara, operasi kapal pengawas di laut, dan sistem pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS)," jelas Plt Dirjen PSDKP Agus Suherman.
Sejalan dengan hal itu, KKP bekerjasama dengan Satgas 115, Kejaksaan Agung, dan instansi terkait lainnya juga telah melakukan pemusnahan sebanyak 28 kapal ikan ilegal yang telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) sepanjang Januari-Juni 2019. Angka tersebut terdiri dari 23 kapal Vietnam, 3 kapal Malaysia, 1 kapal Filipina, dan 1 kapal Indonesia. Pemusnahan kapal-kapal tersebut menambahkan jumlah kapal yang telah ditenggelamkan sejak Oktober 2014-Juni 2019 menjadi 516 kapal.
Sementara itu, KKP melalui Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Kemanan Hasil Perikanan (BKIPM) menorehkan catatan cemerlang dalam ekspor perikanan yang terus meningkat. Hal ini merupakan berkat dari sistem layanan ekspor-impor online yang telah diterapkan oleh KKP, serta diberlakukannya Permen KP No. 18/2018 dan KMK No. 2844/2018. Volume ekspor untuk komoditi perikanan konsumsi hidup semester I/2019 naik 3% dari periode yang sama pada tahun 2018. Sementara itu, volume ekspor komoditi perikanan non-konsumsi non-hidup naik signifikan sebesar 448%.
"Produk ekspor perikanan Indonesia sudah diterima oleh 157 negara di dunia yang menggambarkan bahwa kita sudah memiliki produk yang baik dan memenuhi compliance standar internasional," ujar Kepala BKIPM Rina.
Selanjutnya, dalam sektor perikanan budidaya, produksi pun mengalami peningkatan selama periode Januari-Juni 2019 dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018. Saat ini, total produksi perikanan budidaya tercatat mencapai 8,2 juta ton. Peningkatan produksi tersebut merupakan dampak dari salah satu program budidaya yaitu pakan mandiri.
"Program pakan mandiri yang dibentuk oleh KKP ini sudah membangun pabrik pakan di Pangandaran yang telah memproduksi 1.000 ton dan sudah didistribusikan ke masyarakat," ujar Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto.
Melalui dorongan pakan mandiri ini, pembudidaya mampu meraup nilai tambah terhadap hasil produksi ikan pada kisaran Rp2.000 hingga Rp3.000 per kg. Hal itu disebut menambah semangat para pelaku usaha yang terbukti melalui peningkatan NTUPi (Nilai Tukar Usaha Perikanan Budidaya Ikan) selama 4,5 tahun terakhir yang mengalami kenaikan rata-rata sebesar 2,02%.
Sekretaris Jenderal Nilanto Perbowo menyatakan, KKP akan terus berupaya mengoptimalkan seluruh target pencapaian yang telah ditetapkan hingga akhir tahun 2019. Menteri Susi pun berharap, capaian positif yang telah diraih KKP saat ini harus menambah semangat seluruh jajaran untuk meningkatkan kinerjanya. "Program pembangunan kelautan dan perikanan harus terus lanjut dan terus dilakukan," tandasnya.
(fjo)
Explore More