Penambahan Utang Pemerintah Dingatkan Harus Atas Persetujuan DPR
Senin, 08 Juli 2019 - 17:21 WIB
Penambahan Utang Pemerintah Dingatkan Harus Atas Persetujuan DPR
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah mendapatkan peringatan dari DPR terkait pengelolaan utang dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2020, dengan agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja. Anggota Komisi III DPR John Kennedy Azis meminta pemerintah hati-hati dalam melakukan penambahan utang untuk pembangunan di 2020.
"Catatan kami (DPR), jika pemerintah memutuskan menambah utang untuk mempercepat pembangunan negara, agar melakukannya dengan prinsip kehati-hatian. Dan tetap menjaga rasio utang sesuai dengan undang-undang dan persetujuan DPR," ujar John di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Menurutnya pengendalian rasio utang harus dalam batas aman berkisar 29,4 sampai 30,1% dari PDB untuk mendukung keseimbangan fiskal. Selain itu juga diingatkan adanya pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif sehingga terciptanya efisiensi biaya utang.
Sementara itu terang dia untuk pembiayaan non utang, DPR meminta pemerintah harus mendorong efektivitas pembiayaan investasi pada kisaran 0,3% hingga 0,5% dari PDB. "Kedua meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, kewajiban penjaminan, peningkatan akses pembiayaan UMKM, UMI," pungkas dia.
Sebelumnya DPR telah memberikan persetujuan Asumsi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 yakni untuk pertumbuhan ekonomi 2020 berada di kisaran sebesar 5,2%-5,5%. Kemudian inflasi diperkirakan 2%-4%. Sedangkan tingkat bunga SPN 3 bulan disepakati sebesar 5%-5,5% dan selanjutnya untuk nilai tukar Rupiah menjadi Rp14.000- Rp14.500 per USD.
Sementara harga minyak mentah Indonesia USD60-70/barrel dengan lifting minyak bumi USD695-840/barrel ditambah lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak/hari. Di sisi lain untuk target pembangunan 2020 adalah sebagai berikut target pengangguran 4,8-5,1% pada tahun 2020. Lalu untuk tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5% hingga 9%. Kemudian, rasio gini ditargetkan berada pada kisaran 0,35-0,38 pada tahun depan. Indeks pembangunan manusia ditargetkan 72,51.
"Catatan kami (DPR), jika pemerintah memutuskan menambah utang untuk mempercepat pembangunan negara, agar melakukannya dengan prinsip kehati-hatian. Dan tetap menjaga rasio utang sesuai dengan undang-undang dan persetujuan DPR," ujar John di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Menurutnya pengendalian rasio utang harus dalam batas aman berkisar 29,4 sampai 30,1% dari PDB untuk mendukung keseimbangan fiskal. Selain itu juga diingatkan adanya pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif sehingga terciptanya efisiensi biaya utang.
Sementara itu terang dia untuk pembiayaan non utang, DPR meminta pemerintah harus mendorong efektivitas pembiayaan investasi pada kisaran 0,3% hingga 0,5% dari PDB. "Kedua meningkatkan pembiayaan kreatif dan inovatif untuk akselerasi pembangunan infrastruktur, kewajiban penjaminan, peningkatan akses pembiayaan UMKM, UMI," pungkas dia.
Sebelumnya DPR telah memberikan persetujuan Asumsi Makro Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 yakni untuk pertumbuhan ekonomi 2020 berada di kisaran sebesar 5,2%-5,5%. Kemudian inflasi diperkirakan 2%-4%. Sedangkan tingkat bunga SPN 3 bulan disepakati sebesar 5%-5,5% dan selanjutnya untuk nilai tukar Rupiah menjadi Rp14.000- Rp14.500 per USD.
Sementara harga minyak mentah Indonesia USD60-70/barrel dengan lifting minyak bumi USD695-840/barrel ditambah lifting gas bumi 1.191-1.300 ribu barel setara minyak/hari. Di sisi lain untuk target pembangunan 2020 adalah sebagai berikut target pengangguran 4,8-5,1% pada tahun 2020. Lalu untuk tingkat kemiskinan ditargetkan 8,5% hingga 9%. Kemudian, rasio gini ditargetkan berada pada kisaran 0,35-0,38 pada tahun depan. Indeks pembangunan manusia ditargetkan 72,51.
(akr)
Lihat Juga :
