Rencana Pengelolaan Pelabuhan Patimban Harus Transparan

JAKARTA - Sejumlah pihak menanggapi wacana tertutupnya pintu bagi BUMN untuk mengajukan diri sebagai operator di Pelabuhan Patimban. Akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Raja Oloan Saut Gurning mengatakan, kabar tersebut perlu diluruskan mengingat pemerintah tidak semestinya mengabaikan BUMN.

"Saya kira BUMN, khususnya BUMN pelabuhan punya potensi besar memberikan kontribusi di Pelabuhan Patimban. Terutama karena jaringan bisnisnya dan reputasinya yang sudah nasional bahkan ada yang internasional," ucapnya di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Menurutnya, jika operator pelabuhan akan dijalankan sepenuhnya oleh swasta nasional maupun asing, hal tersebut diperkirakan hanya sebatas kepemilikan pengelolaan operasional pelabuhannya saja.

"Namun dari sisi bisnis, tentunya siapa pun operatornya tidak akan membatasi pasar, baik oleh swasta ataupun BUMN. Jaringan BUMN beserta anak usaha, afiliasi, serta mitra-mitra bisnisnya merupakan pasar yang besar dan mapan yang berada di sekitar Pelabuhan Patimban yang sudah lama menjalankan operasi bisnisnya," ucapnya

Dia menjelaskan potensi kerja sama dengan operator atau entitas kepelabuhanan yang berafiliasi dengan BUMN juga perlu dibuka guna memberikan kepastian usaha dari operator swasta Patimban mendatang.

"Jadi justru dengan menjalankan bisnis yang terbuka dan melakukan kolaborasi operasional, maka garansi kargo akan menjadi faktor penting dalam pengembangan Pelabuhan Patimban ke depannya," tegas dia.

Dia menambahkan bisnis pelabuhan akan selalu tergantung berdasarkan jaminan kuantitas serta kelancaran arus barang. "Bahkan di era modern seperti sekarang ini adalah eranya sinergi untuk value creation dan berbagi data untuk pertumbuhan bersama," pungkasnya.

Lebih lanjut, lulusan World Maritime University, Swedia, ini memaparkan, bahwa pelabuhan sebesar Patimban sebaiknya mengembangkan berbagai skenario model bisnis yang melakukan integrasi operasional, komersial, dan layanannya. Kepemilikan konsesi mungkin preferensi ke swasta, karena orientasi utamanya terkait kepemilikan.