Rencana Tax Amnesty Jilid II Buruk Bagi Sistem Perpajakan
Rencana Tax Amnesty Jilid II Buruk Bagi Sistem Perpajakan
A
A
A
JAKARTA - Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menolak tegas wacana tax amnesty jilid II yang tengah digodok oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo menerangkan, tax amnesty jilid II jelas sangat tidak baik bagi masa depan bangsa Indonesia dan sistem perpajakan.
Kewibawaan dan otoritas negara harus melampaui urusan-urusan partikular dan kepentingan sesaat yang sangat subyektif dan oportunistik. "Pengampunan pajak yang diberikan 2016-2017 sudah menunjukkan kebaikan hati pemerintah untuk menunda penegakan hukum, dan seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal oleh wajib pajak," ujarnya di Jakarta.
Apalagi pasca-amensti sudah diikuti keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui Perppu 1 Tahun 2017/UU No. 9 Tahun 2017, baik atas aset di dalam maupun di luar negeri. Hal ini sejalan dengan peta jalan penegakan hukum pasca-amnesti yang akan lebih efektif jika didukung data/informasi yang akurat.
Di sisi lain, pemberian tax amnesty dalam jangka pendek jelas menjadi sinyal buruk bahwa pemerintah bisa diatur oleh segelintir kelompok kepentingan. Hal ini juga akan melukai rasa keadilan bagi yang sudah ikut tax amnesty dengan jujur.
"Bagi yang selama ini sudah patuh akan jadi preseden buruk karena menciptakan efek psikologi bahwa “saya lebih baik tidak patuh karena akan ada tax amnesty”, atau dalam literatur disebut sindrom ‘permanent tax amnesty’ sebagaimana pernah terjadi di Argentina," jelas Yustinus.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya tegas dan fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan.
"Sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel lebih mendesak dibutuhkan untuk menghasilkan penerimaan yang optimal ketimbang terus berkompromi dengan kelompok dan pihak yang memang sejak awal tidak punya niat untuk patuh dan terbiasa menjadi penumpang gelap Republik," tandasnya.
Kewibawaan dan otoritas negara harus melampaui urusan-urusan partikular dan kepentingan sesaat yang sangat subyektif dan oportunistik. "Pengampunan pajak yang diberikan 2016-2017 sudah menunjukkan kebaikan hati pemerintah untuk menunda penegakan hukum, dan seharusnya dimanfaatkan dengan maksimal oleh wajib pajak," ujarnya di Jakarta.
Apalagi pasca-amensti sudah diikuti keterbukaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan melalui Perppu 1 Tahun 2017/UU No. 9 Tahun 2017, baik atas aset di dalam maupun di luar negeri. Hal ini sejalan dengan peta jalan penegakan hukum pasca-amnesti yang akan lebih efektif jika didukung data/informasi yang akurat.
Di sisi lain, pemberian tax amnesty dalam jangka pendek jelas menjadi sinyal buruk bahwa pemerintah bisa diatur oleh segelintir kelompok kepentingan. Hal ini juga akan melukai rasa keadilan bagi yang sudah ikut tax amnesty dengan jujur.
"Bagi yang selama ini sudah patuh akan jadi preseden buruk karena menciptakan efek psikologi bahwa “saya lebih baik tidak patuh karena akan ada tax amnesty”, atau dalam literatur disebut sindrom ‘permanent tax amnesty’ sebagaimana pernah terjadi di Argentina," jelas Yustinus.
Menurut dia, pemerintah sebaiknya tegas dan fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan.
"Sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel lebih mendesak dibutuhkan untuk menghasilkan penerimaan yang optimal ketimbang terus berkompromi dengan kelompok dan pihak yang memang sejak awal tidak punya niat untuk patuh dan terbiasa menjadi penumpang gelap Republik," tandasnya.
(akr)
Explore More