PLTU yang Dibangun PLN Dilengkapi Monitor Emisi
Selasa, 06 Agustus 2019 - 06:14 WIB
PLTU yang Dibangun PLN Dilengkapi Monitor Emisi
A
A
A
JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) terus melakukan inovasi teknologi. Pembangkit listrik yang ada di Jakarta misalnya, dilengkapi dengan continuous emission monitoring system (CEMS) yang berfungsi untuk memonitor emisi.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, memaparkan kebijakan pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia sangat memperhatikan kebijakan penurunan emisi dan Gas Rumah Kaca (GRK) nasional.
"Khusus untuk PLTU batubara, PLN juga menerapkan teknologi rendah karbon dengan tingkat efisiensi tinggi atau High Efficiency and Low Emmission (HELE), seperti Clean Coal Technology (Super Critical dan Ultra Super Critical)," jelasnya di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Dengan diterapkannya teknologi efisiensi tinggi dan rendah emisi pada pembangkit listrik tersebut, maka konsumsi bahan bakar fosil akan berkurang. Sehingga berdampak mengurangi efek gas rumah kaca, emisi gas buang dan pencemaran lingkungan hidup.
Tidak hanya diterapkan bagi PLN, kegiatan pembangkit listrik milik swasta juga dikenai tuntutan untuk menurunkan emisi non GRK. Kepada mereka, pemerintah menerapkan ketentuan untuk pemasangan teknologi pengendalian pencemaran udara (PPU).
Beberapa unit pembangkit swasta telah memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) untuk menurunkan kandungan sulfur pada gas buang dan hampir semua PLTU telah dilengkapi Low NOx Burner.
RUPTL PTPLN (Persero) tahun 2019-2028 menargetkan penerapan bauran energi pembangkit listrik dengan komposisi batubara 54,4%, EBT 23,2%, gas alam 22% dan BBM 0,4%.
Melalui penerapan bauran 23% EBT, jelas Wanhar, pemerintah telah menargetkan penurunan emisi sebesar 137 juta ton CO2, yang berarti penurunan 28% dari skenario tanpa EBT yang bisa mencapai 488 juta ton CO2 pada 2028.
Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wanhar, memaparkan kebijakan pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia sangat memperhatikan kebijakan penurunan emisi dan Gas Rumah Kaca (GRK) nasional.
"Khusus untuk PLTU batubara, PLN juga menerapkan teknologi rendah karbon dengan tingkat efisiensi tinggi atau High Efficiency and Low Emmission (HELE), seperti Clean Coal Technology (Super Critical dan Ultra Super Critical)," jelasnya di Jakarta, Senin (5/8/2019).
Dengan diterapkannya teknologi efisiensi tinggi dan rendah emisi pada pembangkit listrik tersebut, maka konsumsi bahan bakar fosil akan berkurang. Sehingga berdampak mengurangi efek gas rumah kaca, emisi gas buang dan pencemaran lingkungan hidup.
Tidak hanya diterapkan bagi PLN, kegiatan pembangkit listrik milik swasta juga dikenai tuntutan untuk menurunkan emisi non GRK. Kepada mereka, pemerintah menerapkan ketentuan untuk pemasangan teknologi pengendalian pencemaran udara (PPU).
Beberapa unit pembangkit swasta telah memasang Flue Gas Desulphurization (FGD) untuk menurunkan kandungan sulfur pada gas buang dan hampir semua PLTU telah dilengkapi Low NOx Burner.
RUPTL PTPLN (Persero) tahun 2019-2028 menargetkan penerapan bauran energi pembangkit listrik dengan komposisi batubara 54,4%, EBT 23,2%, gas alam 22% dan BBM 0,4%.
Melalui penerapan bauran 23% EBT, jelas Wanhar, pemerintah telah menargetkan penurunan emisi sebesar 137 juta ton CO2, yang berarti penurunan 28% dari skenario tanpa EBT yang bisa mencapai 488 juta ton CO2 pada 2028.
(ven)
