Blackout, PLN Harus Perbaiki Manajemen Risiko

JAKARTA - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus meningkatkan manajemen risiko agar mampu merespons berbagai persoalan teknis yang terjadi secara cepat sehingga tidak terjadi blackout atau pemadaman total dalam waktu lama.

Hingga kemarin, pemadaman listrik yang terjadi sejak Minggu (4/8) siang masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Pemadaman total yang terjadi membuat kalang kabut masyarakat, mengganggu pelayanan masyarakat seperti transportasi massal, merugikan pelaku bisnis.

Total korban mati listrik akibat insiden gangguan transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500 kilovolt (kV) Ungaran-Pemalang ini mencapai 21,3 juta pelanggan yang berada di area DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian wilayah di Jawa Tengah.

Kasus blackout ini tercatat salah satu terparah dalam sejarah kelistrikan di Tanah Air. Kasus sama pernah terjadi pada 13 April 1997, 18 Agustus 2005, 18 Maret 2009, dan 4 Agustus 2019.

Tuntutan PLN meningkatkan manajemen risiko disampaikan langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mendatangi Kantor Pusat PLN kemarin. Dalam rapat dengan menteri terkait dan pimpinan PLN, Jokowi mengungkapkan kekesalannya dan menilai PLN tidak bekerja secara optimal melayani masyarakat.

“Dalam sebuah manajemen besar seperti PLN mestinya, menurut saya, ada tata kelola risiko yang dihadapi dengan manajemen besar tentu saja ada contigency plan, ada back up plan. Pertanyaan saya, kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik,” ujar Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu menandaskan, seharusnya PLN mempunyai manajemen risiko yang lebih baik untuk menghindari terjadinya pemadaman massal panjang seperti terjadi kemarin. Apalagi, kasus sama juga pernah terjadi beberapa kali sebelumnya dan bisa menjadi pelajaran bahwa pemadaman berkepanjangan sangat merugikan konsumen dan sangat membahayakan masyarakat.

Jokowi kembali menganggap PLN tidak memiliki mitigasi risiko yang andal untuk mengantisipasi pemadaman total terulang kembali. “Saya tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN. Namun, banyak hal di luar PLN terutama konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum sangat berbahaya sekali, MRT misalnya,” tandas dia.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyebut perlu ada evaluasi total di tubuh PLN. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya perbaikan pelayanan mendatang. “Ya pastilah (evaluasi total). Ada apa, kenapa cukup lama dan sebagainya. Walaupun secara teknis setelah dijelaskan kan paham gitu ya. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana memitigasi kalau terjadi,” tuturnya.

Mantan panglima TNI ini menegaskan bahwa Presiden menekankan pentingnya manajemen risiko sehingga PLN dapat mengambil langkah-langkah pada saat genting. Menanggapi adanya desakan publik agar menteri BUMN dan direksi BUMN mundur, Moeldoko menilai hal tersebut merupakan hak publik. “Ya publik, ya haknya publik. Kalau Presiden menanggapinya adalah enggak boleh terjadi lagi,” katanya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mendesak PLN segera melakukan upaya secepatnya menangani persoalan pemadaman listrik . Pasalnya, insiden ini berdampak luas, seperti melumpuhkan pelayanan umum, transportasi, dan jaringan telekomunikasi.

“Ke depan tidak boleh terjadi seperti ini lagi. PLN harus mampu mengantisipasi dengan cepat bila terjadi seperti kondisi sekarang ini,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana di Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin.

Merespons tuntutan tersebut, Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani menyatakan kesiapannya untuk segera menormalkan kembali pemadaman massal tersebut. Pihaknya akan melakukan langkah-langkah nyata supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali, termasuk dengan menambah jaringan transmisi untuk memperkuat kehandalan sistem interkoneksi Jawa-Bali.

“Penambahan ini supaya ada back up, khususnya dari jalur timur ke barat, karena banyak beban di barat. Ini sudah ada dalam RKAP dan ini yang segera dilaksanakan oleh Pak Presiden,” ungkapnya.

Hingga kemarin, kondisi kelistrikan belum sepenuhnya pulih. Sebelumnya PLN menargetkan sistem kelistrikan dapat kembali normal pada pukul 00.00 WIB setelah terjadi pemadaman massal pada Minggu (4/8) siang kemarin.

Namun kenyataannya, sampai Senin (5/8) pasokan listrik masih belum normal sehingga banyak wilayah yang masih belum menyala. “Memang kemarin kita berjanji untuk bisa cepat tidak sampai pukul 00.00 WIB, tapi ternyata tidak mudah karena di sistem itu ada jaringan dan ada pembangkit,” ujar Inten.

Menurut dia, pendistribusian pasokan listrik dari pembangkit ke jaringan distribusi memerlukan proses panjang. Untuk menyalurkan listrik ke jaringan transmisi turbin pada pembangkit listrik harus dalam keadaan dingin sehingga memerlukan waktu sampai lebih dari delapan jam.

“Pada waktu semua turun, kami harus hidupkan satu per satu dengan cermat dan hati-hati. Jadi memang kami mengakui di dalam proses ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk menormalkan kembali,” kata dia.

Selain itu, PLN juga kemarin sempat gagal melakukan pemasangan jalur transmisi SUTT 500 kV jalur Ungaran-Pemalang sehingga janji realisasi target pemulihan dari kemarin menjadi terhambat. Gangguan tersebut menyebabkan jaringan SUTT Depok dan Tasikmalaya juga ikut mengalami gangguan sehingga terjadi pemadaman listrik terjadi di wilayah Jakarta, Banten, dan sebagian wilayah Jawa Barat. “Kemarin memang sempat lepas lagi sehingga butuh proses,” ucapnya.

Tak berhenti di situ, pemasangan jaringan SUTT Depok dan Tasikmalaya juga membutuhkan waktu untuk di distribusikan di sejumlah wilayah terdampak di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Lantas, kapan persoalan tersebut bisa dituntaskan. PLN belum bisa memastikan. Untuk itu, PLN masih melakukan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah terdampak, yakni di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Brebes. “Sampai dengan siang sampai sore nanti, mohon maaf pemadaman bergilir masih terjadi. Kami terus upayakan wilayah terdampak pemadaman bergilir semakin sedikit,” jelas Inten.

Dia tidak menyebut per berapa jam pemadaman akan berlangsung, walaupun tersiar kabar pemadaman dilakukan per tiga jam. Pemadaman bergilir bisa dilakukan dalam waktu per tiga jam atau bahkan lebih tergantung wilayahnya. “Saya belum menerima laporan secara rinci, tapi nanti saya akan informasikan dari rekan-rekan distribusi,” ujar dia.

Inten pun berharap pemadaman bergilir bisa selesai secepatnya. Ia menargetkan pemadaman bergilir sehingga listrik kondisi listrik bisa kembali normal malam nanti. “Mudah-mudahan nanti malam (Senin malam) sudah normal kembali. Nanti (kemarin, red) pukul 16.00 WIB akan masuk dari PLTU dengan kapasitas 1.000 MW tapi agak menjelang malam,” kata dia.

Sebanyak 21,3 Juta Pelanggan Terdampak
Dampak pemadaman total yang terjadi sejak Minggu siang terbilang sangat luas. PLN mencatat pelanggan terdampak pamadaman listrik akibat dari lepasnya jalur transmisi SUTET 500 kilovolt (kV) Ungaran-Pemalang jumlahnya mencapai 21,3 juta yang berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan sebagian wilayah di Jawa Tengah.

Direktur Pengadaan Strategis II PLN Djoko Abumanan menjanjikan seluruh pelanggan terdampak akan diberikan kompensasi. Pemberian kompensasi tersebut akan dilakukan secara otomatis oleh perseroan setelah melakukan verifikasi seluruh data pelanggan terdampak. “Kompensasi PLN langsung otomatis. Pelanggan yang terdampak jumlahnya hampir 21,3 juta,” kata dia di Kantor Pusat PLN, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemberian kompensasi kepada pelanggan terdampak akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pengurangan Tagihan Listrik Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) atau kompensasi kepada konsumen yang dirugikan ketika ada pemadaman. PLN akan memberikan kompensasi sesuai deklarasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), dengan Indikator Lama Gangguan.

Dia mengungkapkan, kompensasi akan diberikan sebesar 35% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment, dan 20% dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen pada golongan tarif yang tidak dikenakan penyesuaian tarif tenaga listrik. Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.

Khusus untuk prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Pemberian kompensasi akan diberikan pada saat pelanggan memberi token berikutnya (prabayar).

Saat ini PLN sedang menghitung besaran kompensasi yang akan diberikan kepada konsumen. Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai service level agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama.

Kementerian SDM memastikan PLN akan memberikan kompensasi bagi masyarakat, bisnis, dan industri terdampak pemadaman. “Intinya akan diberikan kompensasi walaupun memakai permen lama, kita dorong agar tidak kaku tetapi harus tetap tanggung jawab,” ujar Rida Mulyana.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menuntut PLN memberikan kompensasi atas kerugian yang diderita masyarakat, pelaku bisnis, dan pihak lain akibat mati listrik. "YLKI meminta PT PLN memberikan kompensasi pada konsumen, bukan hanya berdasar regulasi teknis yang ada, tetapi berdasar kerugian riil yang dialami konsumen akibat pemadaman ini," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi.

YLKI menyesalkan terjadinya pemadaman listrik secara total di sejumlah wilayah. YLKI menilai kondisi tersebut menjadi tengara bahwa infrastruktur pembangkit PT PLN belum andal. Tulus Abadi menandaskan, program pemerintah seharusnya bukan hanya menambah kapasitas pembangkit PLN, tetapi juga harus meningkatkan keandalan pembangkit PT PLN, dan infrastruktur pendukung lainnya, seperti transmisi, gardu induk, gardu distribusi, dan lainnya. (Nanang Wijayanto/Dita Angga/Kunthi Fahmar Sandy)