Setelah B20, Jokowi Ingin Beralih ke B50 di Akhir 2020
Senin, 12 Agustus 2019 - 21:29 WIB
Setelah B20, Jokowi Ingin Beralih ke B50 di Akhir 2020
A
A
A
JAKARTA - Setelah B20, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginkan penggunaan bahan bakar biodiesel lebih banyak lagi, yaitu B50 pada akhir tahun 2020. B50 merupakan kebijakan mencampur biodiesel ke dalam BBM sebesar 50%.
Presiden Jokowi meminta agar kebijakan tersebut dimulai perlahan mulai tahun depan. Dimana awal tahun mendatang, ditingkatkan dari B20 menjadi B30 atau campuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar.
"Saya juga ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30. Selanjutnya nanti di akhir 2020, sudah meloncat lagi ke B50," katanya saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Senin (12/8/2019).
Dia mengatakakan langkah ini untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor bahan bakar minyak. Bahkan jika kebijakan ini dilakukan secara konsisen maka akan ada penghematan anggaran yang cukup besar.
"Kalkulasinya adalah jika kita konsisten menerapkan B20 ini, kita bisa menghemat kurang lebih USD5,5 miliar per tahun. Ini angka yang gede banget," ungkapnya.
Selain itu, penerapan biodiesel ini juga dapat menimbulkan efek berganda bagi permintaan akan pasar sawit di pasar domestik. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi industri kelapa sawit nasional.
"Yang tidak kalah pentingnya, penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang kita harapkan menimbulkan multiplier effect terhadap 17 petani, pekebun, dan pekerja yang ada di (industri) kelapa sawit," tuturnya.
Selain meningkatkan kualitas lingkungan, penggunaan biodiesel juga dimaksudkan untuk memberikan posisi tawar yang besar bagi Indonesia, terkait dengan produk kelapa sawit nasional. Produksi minyak sawit yang melimpah di Tanah Air dapat diserap sebagai bahan baku penerapan kebijakan tersebut sehingga dapat mengangkat harga CPO di pasar global.
"Tekanan terhadap kelapa sawit kita, saya kira perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga kita memiliki sebuah bargaining position yang baik. Baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mantan Wali Kota Surakarta meminta jajarannya untuk mendalami kemungkinan pengolahan minyak sawit menjadi bahan bakar "avtur hijau". Produksi avtur hijau diharapkan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan melalui penurunan impor minyak atau produk minyak.
"Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam. Kalau itu bisa mengurangi impor avtur kita sehingga defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan kita akan semakin baik,” katanya.
Dia juga memperingatkan implementasi kebijakan ini di lapangan akan langsung diawasi sendiri olehnya. Dia meminta jajarannya agar memberikan komitmen penuh dalam menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut.
"Perlu saya sampaikan di sini, bahwa saya akan cek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini termasuk nanti kalau meloncat ke B30," tandasnya.
Presiden Jokowi meminta agar kebijakan tersebut dimulai perlahan mulai tahun depan. Dimana awal tahun mendatang, ditingkatkan dari B20 menjadi B30 atau campuran 30% biodiesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar.
"Saya juga ingin agar B20 ini nanti pada Januari 2020 itu sudah pindah ke B30. Selanjutnya nanti di akhir 2020, sudah meloncat lagi ke B50," katanya saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Senin (12/8/2019).
Dia mengatakakan langkah ini untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan impor bahan bakar minyak. Bahkan jika kebijakan ini dilakukan secara konsisen maka akan ada penghematan anggaran yang cukup besar.
"Kalkulasinya adalah jika kita konsisten menerapkan B20 ini, kita bisa menghemat kurang lebih USD5,5 miliar per tahun. Ini angka yang gede banget," ungkapnya.
Selain itu, penerapan biodiesel ini juga dapat menimbulkan efek berganda bagi permintaan akan pasar sawit di pasar domestik. Sehingga pada akhirnya dapat memberikan keuntungan bagi industri kelapa sawit nasional.
"Yang tidak kalah pentingnya, penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang kita harapkan menimbulkan multiplier effect terhadap 17 petani, pekebun, dan pekerja yang ada di (industri) kelapa sawit," tuturnya.
Selain meningkatkan kualitas lingkungan, penggunaan biodiesel juga dimaksudkan untuk memberikan posisi tawar yang besar bagi Indonesia, terkait dengan produk kelapa sawit nasional. Produksi minyak sawit yang melimpah di Tanah Air dapat diserap sebagai bahan baku penerapan kebijakan tersebut sehingga dapat mengangkat harga CPO di pasar global.
"Tekanan terhadap kelapa sawit kita, saya kira perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga kita memiliki sebuah bargaining position yang baik. Baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position kita lemah," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mantan Wali Kota Surakarta meminta jajarannya untuk mendalami kemungkinan pengolahan minyak sawit menjadi bahan bakar "avtur hijau". Produksi avtur hijau diharapkan dapat mengurangi defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan melalui penurunan impor minyak atau produk minyak.
"Saya mendengar CPO ini juga bisa dibuat avtur. Tolong ini ditekuni lagi lebih dalam. Kalau itu bisa mengurangi impor avtur kita sehingga defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan kita akan semakin baik,” katanya.
Dia juga memperingatkan implementasi kebijakan ini di lapangan akan langsung diawasi sendiri olehnya. Dia meminta jajarannya agar memberikan komitmen penuh dalam menyukseskan kebijakan pemerintah tersebut.
"Perlu saya sampaikan di sini, bahwa saya akan cek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini termasuk nanti kalau meloncat ke B30," tandasnya.
(ven)
