Bos Medco Sebut Ketidakpastian Tarif Hambat Pengembangan Panas Bumi

JAKARTA - Pengusaha panas bumi mengeluhkan ihwal regulasi tarif listrik yang tidak konsisten. Ketidakpastian terkait aturan tersebut dituding sebagai faktor utama lambatnya pengembangan panas bumi di Indonesia.

“Pernah suatu saat aturan menarik tapi ada menteri baru berubah lagi tidak menarik. Itulah yang ditakutkan pengusaha sehingga pengembangannya lambat,” ujar Presiden Direktur Medco Energi Internasional Hilmi Panigoro saat ditemui di acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition 2019 bertajuk ‘Making Geothermal the Energy of Today’ di JCC, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Menurutnya, aturan mencla-mencle terkait regulasi khususnya ketentuan tarif sangat disayangkan karena potensi pengembangan panas bumi cukup besar.

Pihaknya menyebut potensi panas bumi di Indonesia mencapai 12 giga watt (GW) tapi baru sekitar 2.000 MW yang berhasil dikembangkan.

“Mengulang Pak JK (Wakil Presiden Jusuf Kalla), pengembangan panas bumi 2.000 MW dibandingkan potensi sebesar 12 GW itu sangat lambat. Apalagi kemarin (Pertamina) tandatangan pengembangan 10 MW di depan Wakil Presiden itu memalukan,” cetusnya.

Pihaknya berharap pemerintah membuat aturan tarif baru yang berpihak kepada investor sehingga pengembangan panas bumi lebih atraktif. Pasalnya, kebutuhan investasi pengembangan panas bumi (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi/PLTP) cukup besar.

“Investasi geothermal itu mencapai USD5 juta per megawatt. Jadi kalau tarif terlalu rendah berat kita investasi. Makanya itu, tarif diberesin dulu,” tandasnya.

Sebagai gambaran tarif listrik di PLTP Sarulla sebesar 6,9 sen per kWh berbeda dengan kondisi tarif di Sumatera Utara rata-rata 10,2 sen per kWh. Artinya, pengembang PLTP rata-rata hanya dihargai 60% dari harga listrik.

“Sebab itu kita minta supaya tarif itu di-link daripada risiko di lapangan. Pengusaha itu sederhana kok kasih kita return resources yang cocok pasti kita invest,” tandas dia.