Meneropong Tantangan Merger Anak Usaha Pertamina dan PLN dengan Geo Dipa

JAKARTA - Rencana pemerintah untuk membentuk holding panas bumi diyakini akan membutuhkan waktu yang panjang. Hal itu karena pembentukan melibatkan beberapa stakeholder terutama melibatkan aset di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni Geo Dipa Energi.

"Jadi sesama BUMN yang di dalam proses konsolidasinya tentu tidak bisa hanya diselesaikan di level pemerintah atau eksekutif, tetapi perlu persetujuan di DPR. Ini yang saya kira menjadi tantangan utama nanti prosesnya perlu waktu lebih lama lagi," ujar Komaidi dalam program Market Review di IDX Channel, Selasa (1/11/2022).



Namun, tambahnya, konsolidasi untuk penggabungan antara PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang merupakan bagian dari Pertamina dengan PT PLN Gas & Geothermal menurutnya sudah dilakukan proses. Hanya tinggal konsolidasi dengan Geo Dipa yang perlu waktu.

"Karena kan ini sama-sama BUMN, satunya BUMN di bawah kementerian teknis, Kementerian BUMN, kemudian satu aset di bawah Kementerian Keuangan," jelasnya.



Komaidi menyebut bahwa nanti dalam penyelesaiannya akan ada konsolidasi keuangan yang tidak sederhana dan yang paling penting, ada tahapan yang harus melalui atau melibatkan persetujuan anggota DPR.

"Ini yang membuat tahapannya lebih lama lagi atau perlu waktu paling tidak," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan rencana merger atau penggabungan anak usaha PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) dengan Geo Dipa Energi yang masih dalam tahap pembahasan.

Dia menjelaskan penggabungan dilakukan usai Pertamina Geothermal, sebagai anak usaha Pertamina, melakukan initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Erick menegaskan proses merger bisa dilakukan bila adanya perbaikan kinerja anak usaha PLN dan Pertamina.

"Kita perbaikan dulu Pertamina-nya dengan tadi melakukan aksi korporasi, lalu kelihatan kinerjanya, bisa saja digabungkan atau sama sama dikembangkan, itu ada opsi-opsinya," ucapnya.