Sri Mulyani Waspadai Perlambatan Ekonomi Global ke Asumsi Makro
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengakui kondisi perekonomian global di tahun 2020 masih menantang. Perekonomian nasional dihadapkan pada tantangan perekonomian dunia yang masih lemah.
Untuk itu, pemerintah terus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi global yang bisa berdampak pada target pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun 2020.
"Ada beberapa risiko dari tantangan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia melemah dan itu akan menjadi down side risk bagi asumsi makro dalam RAPBN 2020," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Prospek ekonomi global masih menghadapi risiko ketidakpastian yang bersumber dari kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat (AS). Selain itu, masih ada risiko perang dagang yang masih berlanjut antara AS-China serta ketidakpastian zona Eropa dan geopolitik global.
Bahkan IMF dalam World Economic Forum (WEF) 2019, kembali merevisi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019-2020 menjadi 3,2% dan 3,5%, lebih rendah 0,1% dibandingkan proyeksi sebelumnya.
"Semua diproyeksikan kondisinya lebih lemah dari 2018 dan 2019. Oleh karena itu, kita harus mewaspadainya dalam asumsi RAPBN 2020," imbuh Sri Mulyani.
Meski begitu, lanjut Sri Mulyani, kondisi perekonomian domestik sampai dengan Juli 2019 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan pada perdagangan internasional. "Sampai Juli terjadi recovery yang cukup besar dan juga terlihat dalam nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan sampai Juli 2019," ungkapnya.
Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2020 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tumbuh 5,3%. Inflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,1%. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,4%, dengan optimisme terkait persepsi positif dan perbaikan iklim investasi di Indonesia sehingga arus investasi akan terus mengalir ke dalam negeri.
Pemerintah juga bertekad memberikan manfaat perekonomian Indonesia sebesar-besarnya kepada masyarakat secara lebih merata. Tahun 2020, tingkat kemiskinan diupayakan turun menjadi 8,5%-9,0% dan tingkat pengangguran menjadi 4,8%-5,1%. Sementara itu, ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Rasio Gini akan ditekan menjadi 0,375-0,380 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan ditingkatkan menjadi 72,51.
Untuk itu, pemerintah terus mewaspadai risiko perlambatan ekonomi global yang bisa berdampak pada target pertumbuhan ekonomi 5,3% di tahun 2020.
"Ada beberapa risiko dari tantangan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi dunia melemah dan itu akan menjadi down side risk bagi asumsi makro dalam RAPBN 2020," ujarnya di Jakarta, Jumat (16/8/2019).
Prospek ekonomi global masih menghadapi risiko ketidakpastian yang bersumber dari kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat (AS). Selain itu, masih ada risiko perang dagang yang masih berlanjut antara AS-China serta ketidakpastian zona Eropa dan geopolitik global.
Bahkan IMF dalam World Economic Forum (WEF) 2019, kembali merevisi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019-2020 menjadi 3,2% dan 3,5%, lebih rendah 0,1% dibandingkan proyeksi sebelumnya.
"Semua diproyeksikan kondisinya lebih lemah dari 2018 dan 2019. Oleh karena itu, kita harus mewaspadainya dalam asumsi RAPBN 2020," imbuh Sri Mulyani.
Meski begitu, lanjut Sri Mulyani, kondisi perekonomian domestik sampai dengan Juli 2019 masih terjaga dengan baik meskipun terdapat tekanan pada perdagangan internasional. "Sampai Juli terjadi recovery yang cukup besar dan juga terlihat dalam nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan sampai Juli 2019," ungkapnya.
Adapun asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2020 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap tumbuh 5,3%. Inflasi masih dapat terkendali dalam kisaran 3,1%. Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada Rp14.400 per dolar Amerika Serikat. Tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,4%, dengan optimisme terkait persepsi positif dan perbaikan iklim investasi di Indonesia sehingga arus investasi akan terus mengalir ke dalam negeri.
Pemerintah juga bertekad memberikan manfaat perekonomian Indonesia sebesar-besarnya kepada masyarakat secara lebih merata. Tahun 2020, tingkat kemiskinan diupayakan turun menjadi 8,5%-9,0% dan tingkat pengangguran menjadi 4,8%-5,1%. Sementara itu, ketimpangan yang ditunjukkan dengan Indeks Rasio Gini akan ditekan menjadi 0,375-0,380 dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan ditingkatkan menjadi 72,51.
(ven)