APBN Tak Akan Sanggup Danai Pemindahan Ibu kota Baru
APBN Tak Akan Sanggup Danai Pemindahan Ibu kota Baru
A
A
A
JAKARTA - Pemindahan Ibu kota negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Sebagian Kabupaten Kutai Kartenagara bakal membutuhkan anggaran sangat besar. Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudisthira menilai anggaran yang bakal dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp520 triliun.
Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, tentunya bakal membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kalau melihat adanya tren kenaikan harga bisa membengkak di atas Rp500 hingga Rp520 triliun dan ini tidak akan cukup. 80% nya perlu libatkan swasta dan BUMN. Pertanyaannya ketika kondisi ekonomi sedang melambat, apa swasta mau keluarkan ratusan triliun," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Menurutnya, pengumuman lokasi ibu kota yang terburu-buru justru berisiko terhadap naiknya harga tanah. Spekulan tanah akan memborong aset warga di lokasi ibu kota baru hingga membuat harga tanah bisa naik bahkan ratusan hingga ribuan kali lipat.
"Tanah yang awalnya hanya Rp300 ribu per meter bisa naik hingga Rp5 juta per meter. Imbasnya investor yang ingin kembangkan perumahan untuk PNS misalnya atau fasilitas lain jadi berpikir ulang," jelasnya.
Dia menambahkan pembangunan ibu kota ini juga dinilai justru berbahaya bagi pembangunan kedepannya, sementara regulasi di Indonesia tidak memiliki sanksi bagi spekulan tanah. "Baru bilang ibu kota mau pindah ke Kalimantan saja, tanah sudah naik apalagi spesifik nama kota atau daerahnya," terang dia.
Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan estimasi dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektare. "Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40%, dan ruang terbuka hijau 20%. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar untuk estimasi atau skenario yang pertama," ucap Bambang Brodjo.
Hal itu menurutnya apabila mengikuti skenario pertama, dimana tidak ada resizing jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka seluruh ASN pemerintah pusat akan pindah ke ibu kota baru dengan jumlah sekitar 1,5 juta orang. Meliputi anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri dan bersama anggota keluarganya.
Skenario kedua, apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, dimana ASN-nya yang pindah itu 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, maka jumlah penduduk diperkirakan 870.000 orang. Dengan peruntukan lahan dengan persentase pemakaian yang sama, maka lahan yang diperlukan sekitar 30.000 hektar.
Menurut Bambang, sumber pembiayaan untuk kota baru ini bisa berasal dari empat sumber. Yaitu dari APBN, khususnya untuk initial infrastructure dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. Kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Selanjutnya, KPBU, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk beberapa unsur utama dan juga fasilitas sosial, dan swasta murni khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas commercial.
Dengan anggaran yang sangat besar tersebut, tentunya bakal membebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). "Kalau melihat adanya tren kenaikan harga bisa membengkak di atas Rp500 hingga Rp520 triliun dan ini tidak akan cukup. 80% nya perlu libatkan swasta dan BUMN. Pertanyaannya ketika kondisi ekonomi sedang melambat, apa swasta mau keluarkan ratusan triliun," ujar Bhima saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Menurutnya, pengumuman lokasi ibu kota yang terburu-buru justru berisiko terhadap naiknya harga tanah. Spekulan tanah akan memborong aset warga di lokasi ibu kota baru hingga membuat harga tanah bisa naik bahkan ratusan hingga ribuan kali lipat.
"Tanah yang awalnya hanya Rp300 ribu per meter bisa naik hingga Rp5 juta per meter. Imbasnya investor yang ingin kembangkan perumahan untuk PNS misalnya atau fasilitas lain jadi berpikir ulang," jelasnya.
Dia menambahkan pembangunan ibu kota ini juga dinilai justru berbahaya bagi pembangunan kedepannya, sementara regulasi di Indonesia tidak memiliki sanksi bagi spekulan tanah. "Baru bilang ibu kota mau pindah ke Kalimantan saja, tanah sudah naik apalagi spesifik nama kota atau daerahnya," terang dia.
Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memberikan estimasi dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektare. "Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40%, dan ruang terbuka hijau 20%. Diperkirakan dibutuhkan lahan minimal 40.000 hektar untuk estimasi atau skenario yang pertama," ucap Bambang Brodjo.
Hal itu menurutnya apabila mengikuti skenario pertama, dimana tidak ada resizing jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka seluruh ASN pemerintah pusat akan pindah ke ibu kota baru dengan jumlah sekitar 1,5 juta orang. Meliputi anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri dan bersama anggota keluarganya.
Skenario kedua, apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, dimana ASN-nya yang pindah itu 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, maka jumlah penduduk diperkirakan 870.000 orang. Dengan peruntukan lahan dengan persentase pemakaian yang sama, maka lahan yang diperlukan sekitar 30.000 hektar.
Menurut Bambang, sumber pembiayaan untuk kota baru ini bisa berasal dari empat sumber. Yaitu dari APBN, khususnya untuk initial infrastructure dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen. Kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial. Selanjutnya, KPBU, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk beberapa unsur utama dan juga fasilitas sosial, dan swasta murni khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas commercial.
(akr)
Explore More