Bangun IKN Nusantara Pakai Duit APBN, Begini Tahapannya
loading...
Kementerian PPN atau Bappenas memaparkan, pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada kawasan 1A di IKN Nusantara bakal menggunakan pembiayaan dari APBN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monarfa mengatakan, pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara siap dibangun tahun 2023
Seperti diketahui hal tersebut sudah masuk dalam arah kebijakan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2023. Pembangunan yang dilakukan terletak pada kawasan yang ditandai dengan kode 1A.
Adapun pembangunan Ibu Kota Baru yang dilakukan meliputi kantor-kantor pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu Suharso memaparkan, pada pembangunan tahap pertama yang dilakukan ini juga akan dibangun perumahan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta perumahan TNI/Porli.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan menambahkan, pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada kawasan 1A pada Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur bakal menggunakan pembiayaan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Misalnya seperti pembangunan kantor-kantor pemerintahan dan sebagian rumah untuk para PNS serta aparat keamanan TNI/Porli.
"Pembangunan kawasan perkantoran dan perumahan dibiayai APBN, antara lain istana, kantor pemerintahan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan," ujar Scenaider dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 secara virtual, Kamis (17/2/2022).
"Perkuatan alokasi pada prioritas, kami akan menekankan pada alokasi yaitu menyelesaikan pembangunan infrastruktur, supaya tidak ada yang mangkrak atau setengah jadi," sambungnya.
Sedangkan pada pembangunan IKN pada tahap kedua pemerintah bakal mulai mengembangkan fase kota. Misal seperti pembangunan pusat-pusat inovasi hingga pusat-pusat ekonomi.
Scenaider menjelaskan, adapun proyek-proyek yang di biayai oleh APBN adalah jalan Tol, Jalan non Tol, Simpul konektivitas, dan infrastruktur pendukung lainnya. Sedangkan dari sektor pertanahan dan keamanan, lahan, Sarpas Hankam (TNI, Porli, BIN) juga bakal di biayai oleh APBN.
Jika mengutip Buku Saku IKN yang diterbitkan Bappenas, ada beberapa pembangunan lain yang menggunakan skema pendanaan APBN, seperti pembangunan pangkalan militer, pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses), diplomatic compound (lahan), dan ruang terbuka hijau (termasuk taman budaya).
Seperti diketahui hal tersebut sudah masuk dalam arah kebijakan pada RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2023. Pembangunan yang dilakukan terletak pada kawasan yang ditandai dengan kode 1A.
Adapun pembangunan Ibu Kota Baru yang dilakukan meliputi kantor-kantor pemerintah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu Suharso memaparkan, pada pembangunan tahap pertama yang dilakukan ini juga akan dibangun perumahan untuk para Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta perumahan TNI/Porli.
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan menambahkan, pembangunan-pembangunan yang dilakukan pada kawasan 1A pada Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur bakal menggunakan pembiayaan dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Misalnya seperti pembangunan kantor-kantor pemerintahan dan sebagian rumah untuk para PNS serta aparat keamanan TNI/Porli.
"Pembangunan kawasan perkantoran dan perumahan dibiayai APBN, antara lain istana, kantor pemerintahan, perumahan, pendidikan, dan kesehatan," ujar Scenaider dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 secara virtual, Kamis (17/2/2022).
"Perkuatan alokasi pada prioritas, kami akan menekankan pada alokasi yaitu menyelesaikan pembangunan infrastruktur, supaya tidak ada yang mangkrak atau setengah jadi," sambungnya.
Sedangkan pada pembangunan IKN pada tahap kedua pemerintah bakal mulai mengembangkan fase kota. Misal seperti pembangunan pusat-pusat inovasi hingga pusat-pusat ekonomi.
Scenaider menjelaskan, adapun proyek-proyek yang di biayai oleh APBN adalah jalan Tol, Jalan non Tol, Simpul konektivitas, dan infrastruktur pendukung lainnya. Sedangkan dari sektor pertanahan dan keamanan, lahan, Sarpas Hankam (TNI, Porli, BIN) juga bakal di biayai oleh APBN.
Jika mengutip Buku Saku IKN yang diterbitkan Bappenas, ada beberapa pembangunan lain yang menggunakan skema pendanaan APBN, seperti pembangunan pangkalan militer, pengadaan lahan dan infrastruktur dasar (jalan akses), diplomatic compound (lahan), dan ruang terbuka hijau (termasuk taman budaya).
(akr)
Lihat Juga :
