Bertemu Jokowi, Raja Malaysia Ajak Kerja Sama Petronas-Pertamina
A
A
A
BOGOR - Raja Malaysia, Yang Dipertuan Agong XVI, Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, untuk membahas berbagai kerja sama ekonomi dan bisnis, diantaranya kerja sama Petronas dengan Pertamina.
"Pertemuan ini membahas kerja sama Petronas dan Pertamina, yang kita akan tindak lanjuti. Intinya, Petronas dan Pertamina ingin memperkokoh kolaborasi, termasuk menggarap proyek-proyek yang ada di luar," terang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (27/8/2019).
Dia menerangkan sebenarnya kedua perusahaan selama ini sudah melakukan kolaborasi. Salah satunya berkaitan dengan kerjasama jual beli.
"Yang terjadi selama ini antara Pertamina dan Petronas sudah kerja sama jual beli. Nilainya cukup banyak. Misalnya semeseter II tahun ini, nilainya USD133 juta. Sementara, jual beli akan dilanjutkan untuk tahun 2020 dengan nilai lebih banyak lagi," ungkapnya.
Namun begitu, pemerintah berharap kerja sama keduanya bukan hanya jual beli tapi harus lebih strategis.
"Nah, yang strategis itu yang kita sedang bahas, bagaimana keduanya berkolaborasi untuk menggarap proyek-proyek pihak ketiga," tuturnya.
Ditanyak negara mana yang dijadikan sasaran kerja sama Pertamina dan Petronas, Retno enggan menyebutkan. Menurutnya hal tersebut bukan kewenangannya untuk menyampaikan.
"Ada hitung-hitungan dan perlu waktu. Sekarang kita sudah tahu usulan seperti apa, saya akan bicara kepada Menteri BUMN, kemudian bicara kepada Pertamina untuk tindak lanjut. Sebuah ide besar, bagus sekali untuk menggarap proyek di luar," kata dia.
Lebih lanjut Retno mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Raja Malysia membahas hubungan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu juga menekankan kembali pentingnya kedua negara untuk bersatu melawan diskriminasi kelapa sawit.
"Presiden juga menyampaikan, selain mencari cara (ekspor) juga perlu cari jalan lain untuk penyerapan kelapa sawit di dalam negeri. Kita sudah melakukan B20, kemudian akan B30 dan sebagainya. Ini akan secara konsisten disampaikan ketika bertemu Tun (PM Malaysia Mahathir Mohamad) awal bulan, dan pada saat bertemu Yang Dipertuan Agong," paparnya.
Retno menambahkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan masalah kepentingan warga negara indonesia (WNI) yang ada di Malaysia, mengingat cukup banyak jumlah WNI di Malaysia, termasuk yang sedang kena masalah hukum.
"Soal WNI yang mengalami masalah hukum, tentunya kita menghormati sistem hukum setempat. Tetapi juga minta dipertimbangkan pemberian perlakuan yang adil. Intinya itu," pungkasnya.
"Pertemuan ini membahas kerja sama Petronas dan Pertamina, yang kita akan tindak lanjuti. Intinya, Petronas dan Pertamina ingin memperkokoh kolaborasi, termasuk menggarap proyek-proyek yang ada di luar," terang Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (27/8/2019).
Dia menerangkan sebenarnya kedua perusahaan selama ini sudah melakukan kolaborasi. Salah satunya berkaitan dengan kerjasama jual beli.
"Yang terjadi selama ini antara Pertamina dan Petronas sudah kerja sama jual beli. Nilainya cukup banyak. Misalnya semeseter II tahun ini, nilainya USD133 juta. Sementara, jual beli akan dilanjutkan untuk tahun 2020 dengan nilai lebih banyak lagi," ungkapnya.
Namun begitu, pemerintah berharap kerja sama keduanya bukan hanya jual beli tapi harus lebih strategis.
"Nah, yang strategis itu yang kita sedang bahas, bagaimana keduanya berkolaborasi untuk menggarap proyek-proyek pihak ketiga," tuturnya.
Ditanyak negara mana yang dijadikan sasaran kerja sama Pertamina dan Petronas, Retno enggan menyebutkan. Menurutnya hal tersebut bukan kewenangannya untuk menyampaikan.
"Ada hitung-hitungan dan perlu waktu. Sekarang kita sudah tahu usulan seperti apa, saya akan bicara kepada Menteri BUMN, kemudian bicara kepada Pertamina untuk tindak lanjut. Sebuah ide besar, bagus sekali untuk menggarap proyek di luar," kata dia.
Lebih lanjut Retno mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dan Raja Malysia membahas hubungan hubungan perdagangan dan investasi. Selain itu juga menekankan kembali pentingnya kedua negara untuk bersatu melawan diskriminasi kelapa sawit.
"Presiden juga menyampaikan, selain mencari cara (ekspor) juga perlu cari jalan lain untuk penyerapan kelapa sawit di dalam negeri. Kita sudah melakukan B20, kemudian akan B30 dan sebagainya. Ini akan secara konsisten disampaikan ketika bertemu Tun (PM Malaysia Mahathir Mohamad) awal bulan, dan pada saat bertemu Yang Dipertuan Agong," paparnya.
Retno menambahkan bahwa Presiden Jokowi menyampaikan masalah kepentingan warga negara indonesia (WNI) yang ada di Malaysia, mengingat cukup banyak jumlah WNI di Malaysia, termasuk yang sedang kena masalah hukum.
"Soal WNI yang mengalami masalah hukum, tentunya kita menghormati sistem hukum setempat. Tetapi juga minta dipertimbangkan pemberian perlakuan yang adil. Intinya itu," pungkasnya.
(ven)