OJK: Investor Inggris Tertarik Perbanyak Investasi di Indonesia
Rabu, 28 Agustus 2019 - 06:32 WIB
OJK: Investor Inggris Tertarik Perbanyak Investasi di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah perusahaan investasi asal Inggris menyatakan tertarik untuk memperbanyak investasinya di sektor jasa keuangan di Indonesia, terutama pembiayaan ramah lingkungan (green financing), dan pembiayaan yang menunjang pencapaian program pembangunan berkelanjutan.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan ketertarikan investor asal Inggris ini, disampaikan saat pertemuan "United Kingdom Financial Services Dialogue 2019," yang dihadiri Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins serta puluhan investor dan jajaran eksekutif pasar keuangan Inggris.
Dubes Owen Jenkins menjelaskan bahwa Inggris sudah memposisikan diri sebagai negara mitra bagi Indonesia untuk berkolaborasi dalam green finance, pembiayaan syariah (Islamic finance), pembiayaan untuk fintech dan berbagai insitiatif penting lainnya di pasar keuangan.
Data OJK menyatakan sampai dengan tahun 2019 ini, pinjaman untuk sektor industri ramah lingkungan (green loans) di Indonesia sudah mencapai USD133 miliar atau setara Rp1.850 triliun. Surat utang untuk sektor ramah lingkungan sebesar USD169 juta dan Surat Utang Syariah pemerintah untuk sektor ramah lingkungan (green sukuk) sebesar USD2 juta.
Dengan minat investasi dari Inggris ini, Wimboh mengatakan, pemerintah dan regulator industri keuangan di Indonesia akan mengantisipasi tantangan ekonomi global untuk menjaga kestabilan ekonomi dan iklim investasi.
"OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah berkomitmen kuat merespon tantangan-tantangan global dengan kebijakan antisipatif. Pemerintah akan meluncurkan insentif perpajakan untuk menarik investasi ke Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah menurunkan suku bunga 50 basis point ke level 5,5% dalam dua bulan terakhir untuk antisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Selain itu, tambah dia, OJK terus berkerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat maupun daerah, Kadin, Apindo dan pelaku industri keuangan untuk pengembangan sektor unggulan, yaitu: Pariwisata, Manufaktur, Pertambangan, Agribisnis dan Perikanan. Pengembangan sektor unggulan ini diharap meningkatkan ekspor dan substitusi impor, membuka lapangan kerja dan meningkatkan basis pajak.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, mengatakan ketertarikan investor asal Inggris ini, disampaikan saat pertemuan "United Kingdom Financial Services Dialogue 2019," yang dihadiri Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins serta puluhan investor dan jajaran eksekutif pasar keuangan Inggris.
Dubes Owen Jenkins menjelaskan bahwa Inggris sudah memposisikan diri sebagai negara mitra bagi Indonesia untuk berkolaborasi dalam green finance, pembiayaan syariah (Islamic finance), pembiayaan untuk fintech dan berbagai insitiatif penting lainnya di pasar keuangan.
Data OJK menyatakan sampai dengan tahun 2019 ini, pinjaman untuk sektor industri ramah lingkungan (green loans) di Indonesia sudah mencapai USD133 miliar atau setara Rp1.850 triliun. Surat utang untuk sektor ramah lingkungan sebesar USD169 juta dan Surat Utang Syariah pemerintah untuk sektor ramah lingkungan (green sukuk) sebesar USD2 juta.
Dengan minat investasi dari Inggris ini, Wimboh mengatakan, pemerintah dan regulator industri keuangan di Indonesia akan mengantisipasi tantangan ekonomi global untuk menjaga kestabilan ekonomi dan iklim investasi.
"OJK bersama Bank Indonesia dan pemerintah berkomitmen kuat merespon tantangan-tantangan global dengan kebijakan antisipatif. Pemerintah akan meluncurkan insentif perpajakan untuk menarik investasi ke Indonesia. Bank Indonesia sendiri telah menurunkan suku bunga 50 basis point ke level 5,5% dalam dua bulan terakhir untuk antisipasi perlambatan pertumbuhan ekonomi global," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (27/8/2019).
Selain itu, tambah dia, OJK terus berkerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat maupun daerah, Kadin, Apindo dan pelaku industri keuangan untuk pengembangan sektor unggulan, yaitu: Pariwisata, Manufaktur, Pertambangan, Agribisnis dan Perikanan. Pengembangan sektor unggulan ini diharap meningkatkan ekspor dan substitusi impor, membuka lapangan kerja dan meningkatkan basis pajak.
(ven)
Lihat Juga :
