DPR Minta Darmin Tegas dalam Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi V DPR, Bambang Haryo Soekartono, meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, untuk lebih tegas dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.
Ia pun meminta Kemenko Perekonomian melakukan inovasi kebijakan agar menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.
"Menko Perekonomian seharusnya menjadi dirigen yang mengkoordinir iklim investasi di Indonesia. Infrastruktur yang dibangun harusnya dapat lebih menarik untuk mendatangkan investor supaya tidak sia-sia," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Politikus Partai Gerindra ini menilai ekonomi biaya tinggi menjadi musabab investor lebih memilih negara tetangga ketimbang Indonesia. Selain itu, ada kekhawatiran dari investor atas rencana kepindahan ibu kota, sehingga membuat fokus pemerintah berkurang dalam mendorong perekonomian yang lebih baik.
"Rencana pindah ibu kota bisa membuat investor khawatir karena fokus pemerintah akan teralihkan. Belum lagi banyak bencana juga menjadi pertimbangan investor karena kesiapan pemerintah untuk menghadapi bencana dan dampak penanggulangannya masih minim," ujarnya.
Ia pun meminta Kemenko Perekonomian melakukan inovasi kebijakan agar menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia.
"Menko Perekonomian seharusnya menjadi dirigen yang mengkoordinir iklim investasi di Indonesia. Infrastruktur yang dibangun harusnya dapat lebih menarik untuk mendatangkan investor supaya tidak sia-sia," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Politikus Partai Gerindra ini menilai ekonomi biaya tinggi menjadi musabab investor lebih memilih negara tetangga ketimbang Indonesia. Selain itu, ada kekhawatiran dari investor atas rencana kepindahan ibu kota, sehingga membuat fokus pemerintah berkurang dalam mendorong perekonomian yang lebih baik.
"Rencana pindah ibu kota bisa membuat investor khawatir karena fokus pemerintah akan teralihkan. Belum lagi banyak bencana juga menjadi pertimbangan investor karena kesiapan pemerintah untuk menghadapi bencana dan dampak penanggulangannya masih minim," ujarnya.
(ven)