Butuh Anggaran Besar, Pengembangan Kota Perlu Libatkan Swasta
Jum'at, 06 September 2019 - 05:29 WIB
Butuh Anggaran Besar, Pengembangan Kota Perlu Libatkan Swasta
A
A
A
JAKARTA - Tantangan masa depan kota di Indonesia dan dunia akan dibahas oleh 30 walikota dan sekitar 500 pakar perencana kota dunia dari 44 negara, termasuk pembahasan yang berkaitan dengan perencanaan kota baru. Presiden Joko Widodo direncanakan membuka Kongres Perencana Sedunia, ISOCARP pada 9 September mendatang.
"Kita berhasil membawa Kongres Perencana Sedunia ini pertama kali ke Asia Tenggara. Kongres ini adalah manifestasi pentingnya posisi Indonesia dalam isu urbanisasi. Para perencana maupun pemerintah Indonesia dapat belajar dan bertukar pikiran tentang pemecahan masalah perkotaan kita," ungkap Bernardus Djonoputro, Chairman Local Committee ISOCARP dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Persoalan tata ruang sampai saat ini sudah mengalami tumpang tindih yang bisa berdampak pada konflik berkepanjangan di kemudian hari. Sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar persoalan pembangunan ruang kota ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Tak hanya pembangunan kawasan perkantoran, pusat bisnis, sarana komersial dan hunian, namun sebuah kota juga perlu menciptakan society. "Untuk pembangunan infrastruktur butuh anggaran besar. Karenanya perlu melibatkan swasta," tegasnya.
Bernardus menambahkan, konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini karena kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.
Hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang kota maupun desa yang dikaitkan dengan visi perencanaan sistem kota-kota Indonesia sebagai negara maritim di khatulistiwa, ragam budaya di 17.000 lebih pulau, ditengah ring of fire dan keberagaman sosial, Indonesia masih menyisakan beberapa masalah.
Kongres ini menjadi forum yang relevan untuk menyampaikan bahwa perencanaan penting dalam pembangunan khususnya yang terkait dengan pembangunan perkotaan dan sumber daya manusia. Apalagi kota merupakan pusat pendidikan dan pengembangan keilmuan dan teknologi.
Selain itu, bersamaan dengan kongres, akan dilaksanakan Kaukus Walikota IAP 2019, diikuti 30-an walikota untuk mencari solusi inovasi dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang berfokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersedian lahan dengan target pembangunan.
Rencana pemindahan ibu kota negara menjadi refleksi penting bagi tata ruang ke depan. Tata ruang tidak boleh hanya mengikuti kemauan pasar semata, tapi mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dengan cara mengarahkan kegiatan investasi agar menempati ruang yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan pembangunan.
Isu lintas sektor dalam perencanaan menekankan pentingnya pendekatan holistik perencanaan dan terakomodasinya semua matra ruang. Urusan tata ruang juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan perkotaan dan perdesaan, maupun pengembangan wilayah strategis dan khusus lainnya.
"Harus ada upaya padu serasi sektoral harus perubahan positif dalam penataan ruang dan pertanahan yang lebih peka terhadap pelayanan mayarakat umum, kepastian hukum, dan pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif di konstelasi regional," imbuh Sekjen IAP Andy Simarmata.
"Kita berhasil membawa Kongres Perencana Sedunia ini pertama kali ke Asia Tenggara. Kongres ini adalah manifestasi pentingnya posisi Indonesia dalam isu urbanisasi. Para perencana maupun pemerintah Indonesia dapat belajar dan bertukar pikiran tentang pemecahan masalah perkotaan kita," ungkap Bernardus Djonoputro, Chairman Local Committee ISOCARP dan Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia di Jakarta, Kamis (5/9/2019).
Persoalan tata ruang sampai saat ini sudah mengalami tumpang tindih yang bisa berdampak pada konflik berkepanjangan di kemudian hari. Sehingga memerlukan perhatian serius dari pemerintah agar persoalan pembangunan ruang kota ini tidak menghambat pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur.
Tak hanya pembangunan kawasan perkantoran, pusat bisnis, sarana komersial dan hunian, namun sebuah kota juga perlu menciptakan society. "Untuk pembangunan infrastruktur butuh anggaran besar. Karenanya perlu melibatkan swasta," tegasnya.
Bernardus menambahkan, konflik mengenai tata ruang semakin banyak terjadi belakangan ini karena kendala pengelolaan tata ruang lintas sektor yang tidak efektif.
Hingga saat ini belum terlihat langkah-langkah nyata pemerintah berkaitan dengan agenda perkotaan, tata ruang kota maupun desa yang dikaitkan dengan visi perencanaan sistem kota-kota Indonesia sebagai negara maritim di khatulistiwa, ragam budaya di 17.000 lebih pulau, ditengah ring of fire dan keberagaman sosial, Indonesia masih menyisakan beberapa masalah.
Kongres ini menjadi forum yang relevan untuk menyampaikan bahwa perencanaan penting dalam pembangunan khususnya yang terkait dengan pembangunan perkotaan dan sumber daya manusia. Apalagi kota merupakan pusat pendidikan dan pengembangan keilmuan dan teknologi.
Selain itu, bersamaan dengan kongres, akan dilaksanakan Kaukus Walikota IAP 2019, diikuti 30-an walikota untuk mencari solusi inovasi dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan.
Tantangan pembangunan ke depan harus dijawab melalui perencanaan tata ruang nasional yang berfokus pada penyelarasan daya dukung ruang, ketersedian lahan dengan target pembangunan.
Rencana pemindahan ibu kota negara menjadi refleksi penting bagi tata ruang ke depan. Tata ruang tidak boleh hanya mengikuti kemauan pasar semata, tapi mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dengan cara mengarahkan kegiatan investasi agar menempati ruang yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan pembangunan.
Isu lintas sektor dalam perencanaan menekankan pentingnya pendekatan holistik perencanaan dan terakomodasinya semua matra ruang. Urusan tata ruang juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan perkotaan dan perdesaan, maupun pengembangan wilayah strategis dan khusus lainnya.
"Harus ada upaya padu serasi sektoral harus perubahan positif dalam penataan ruang dan pertanahan yang lebih peka terhadap pelayanan mayarakat umum, kepastian hukum, dan pada gilirannya membawa Indonesia menjadi semakin kompetitif di konstelasi regional," imbuh Sekjen IAP Andy Simarmata.
(ven)
