Borobudur Diklaim Yogyakarta, Ganjar: Nggak Apa-apa
Jum'at, 13 September 2019 - 06:19 WIB
Borobudur Diklaim Yogyakarta, Ganjar: Nggak Apa-apa
A
A
A
JAKARTA - Kawasan Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, telah ditetapkan pemerintah sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata super prioritas yang akan dipacu pengembangannya guna menarik kunjungan wisatawan mancanegara (wisman).
Pemerintah pusat menargetkan kunjungan wisman ke Borobudur bisa berlipat ganda menjadi 1 juta wisman tahun depan, dari saat ini sekitar 500.000 wisman. Target ini diyakini dapat tercapai seiring beroperasinya bandara baru yaitu Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, Yogyakarta, yang berbatasan dengan Purworejo, Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui Yogyakarta sebagai pintu masuk utama kunjungan wisman ke Borobudur. Dia pun tidak mempermasalahkan jika wisman lebih mengenal Borobudur sebagai bagian dari Yogyakarta ketimbang Jawa Tengah.
"Ada yang bilang, Borobudur diklaim Yogyakarta. Nggak apa-apa, kan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Menurut dia, dalam mempromosikan dan menjual destinasi wisata diperlukan sinergi yang baik, termasuk diantara pemerintah daerah, sehingga manfaat dari kunjungan wisatawan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat lintas propinsi. "Jualan wisata itu nggak bisa kita buat pagar tembok yang tinggi," tukasnya.
Kendati demikian, pihaknya sepakat agar pengelolaan kawasan wisata Borobudur dan sekitarnya dilakukan oleh satu otoritas tunggal. Hal yang sama dilakukan oleh Kamboja dalam mengelola kuil Angkor Vat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
"Intinya pengelolaan harus tunggal. Kalau masih berebut, tidak akan bisa. Soal rejeki bagi di belakang, jangan di depan. Orang Jawa bilang (itu) saru," cetusnya.
Dia menambahkan, selain masalah konektivitas udara, masih minimnya kunjungan wisman ke Borobudur juga dikarenakan belum memadainya informasi atau website yang bisa diakses secara mudah oleh wisatawan dari seluruh penjuru dunia.
Ganjar menyebut temuan dari staf kedutaan RI di Kamboja yang menyatakan bahwa Angkor Vat sebetulnya tidak dipromosikan secara gencar namun turis asing terus berdatangan kesana.
"Mereka nggak pernah promosi tapi wisman datang berbondong-bondong. Ternyata, cukup buka website dan itu clear. Ini yang sedang kita dorong agar kita bisa memberikan informasi yang cristal clear, berbasis website dan media sosial sehingga orang dari manapun bisa mudah mencari," tandasnya.
Sementara itu, sebagai salah satu destinasi super prioritas (DSP), pemerintah telah menganggarkan Rp2,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di kawasan Borobudur.
Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur di lima DSP dipercepat sehingga bisa dipromosikan pada 2020. Kelima DSP tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang.
Total anggaran bagi pembangunan infrastruktur dan utilitas di lima destinasi pariwisata super prioritas mencapai Rp9,35 triliun.
Pariwisata menjadi harapan baru di tengah persaingan perekonomian global yang semakin berat. Dalam upaya mencegah pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), peran pariwisata didorong melalui devisa yang didapat dari kunjungan wisman.
Agar mendatangkan devisa yang besar, pemerintah berupaya menarik kunjungan wisman yang lebih berkualitas, yaitu yang pengeluarannya besar dan durasi menginap lebih lama.
Sebagai catatan, tahun ini pemerintah menargetkan devisa pariwisata sebesar USD20 miliar dan diharapkan menjadi yang terbesar melampaui kelapa sawit dan migas.
Pemerintah pusat menargetkan kunjungan wisman ke Borobudur bisa berlipat ganda menjadi 1 juta wisman tahun depan, dari saat ini sekitar 500.000 wisman. Target ini diyakini dapat tercapai seiring beroperasinya bandara baru yaitu Yogyakarta International Airport (YIA) di Kulonprogo, Yogyakarta, yang berbatasan dengan Purworejo, Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui Yogyakarta sebagai pintu masuk utama kunjungan wisman ke Borobudur. Dia pun tidak mempermasalahkan jika wisman lebih mengenal Borobudur sebagai bagian dari Yogyakarta ketimbang Jawa Tengah.
"Ada yang bilang, Borobudur diklaim Yogyakarta. Nggak apa-apa, kan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)," ujarnya di Jakarta, Rabu (11/9/2019).
Menurut dia, dalam mempromosikan dan menjual destinasi wisata diperlukan sinergi yang baik, termasuk diantara pemerintah daerah, sehingga manfaat dari kunjungan wisatawan dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat lintas propinsi. "Jualan wisata itu nggak bisa kita buat pagar tembok yang tinggi," tukasnya.
Kendati demikian, pihaknya sepakat agar pengelolaan kawasan wisata Borobudur dan sekitarnya dilakukan oleh satu otoritas tunggal. Hal yang sama dilakukan oleh Kamboja dalam mengelola kuil Angkor Vat sebagai salah satu destinasi wisata unggulan.
"Intinya pengelolaan harus tunggal. Kalau masih berebut, tidak akan bisa. Soal rejeki bagi di belakang, jangan di depan. Orang Jawa bilang (itu) saru," cetusnya.
Dia menambahkan, selain masalah konektivitas udara, masih minimnya kunjungan wisman ke Borobudur juga dikarenakan belum memadainya informasi atau website yang bisa diakses secara mudah oleh wisatawan dari seluruh penjuru dunia.
Ganjar menyebut temuan dari staf kedutaan RI di Kamboja yang menyatakan bahwa Angkor Vat sebetulnya tidak dipromosikan secara gencar namun turis asing terus berdatangan kesana.
"Mereka nggak pernah promosi tapi wisman datang berbondong-bondong. Ternyata, cukup buka website dan itu clear. Ini yang sedang kita dorong agar kita bisa memberikan informasi yang cristal clear, berbasis website dan media sosial sehingga orang dari manapun bisa mudah mencari," tandasnya.
Sementara itu, sebagai salah satu destinasi super prioritas (DSP), pemerintah telah menganggarkan Rp2,1 triliun untuk pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata di kawasan Borobudur.
Presiden Joko Widodo menginginkan pembangunan infrastruktur di lima DSP dipercepat sehingga bisa dipromosikan pada 2020. Kelima DSP tersebut adalah Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Likupang.
Total anggaran bagi pembangunan infrastruktur dan utilitas di lima destinasi pariwisata super prioritas mencapai Rp9,35 triliun.
Pariwisata menjadi harapan baru di tengah persaingan perekonomian global yang semakin berat. Dalam upaya mencegah pelebaran defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD), peran pariwisata didorong melalui devisa yang didapat dari kunjungan wisman.
Agar mendatangkan devisa yang besar, pemerintah berupaya menarik kunjungan wisman yang lebih berkualitas, yaitu yang pengeluarannya besar dan durasi menginap lebih lama.
Sebagai catatan, tahun ini pemerintah menargetkan devisa pariwisata sebesar USD20 miliar dan diharapkan menjadi yang terbesar melampaui kelapa sawit dan migas.
(ind)
Lihat Juga :
