Dilarang Ekspor Sawit ke Eropa, Pemerintah Cari Dukungan ASEAN

JAKARTA - Pemerintah terus mencari dukungan dari terkait penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar ramah lingkungan. Dukungan tersebut diperoleh dari negara-negara ASEAN pada acara ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) ke-37 di Bangkok, Thailand, Kamis (4/9) lalu.

"Kita mencari dukungan karena tidak boleh ekspor kan ke Eropa. Ini merupakan usaha aktif kita ke luar supaya bisa melihat bahwa biosolar ataupun biodiesel bisa menjadi komponen untuk meningkatkan energi bersih," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/9/2019).

Menurut dia dukungan penggunaan minyak nabati (fatty acid methyl ester/FAME)sebagai green energy juga diberikan oleh International Energy Agency (IEA) dan International Renewable Energy Agency (IRENA). Selain itu pihaknya juga mencari dukungan dari Amerika Serikat melalui US-ASEAN Business Council dan US Department of State.
"Kami menanyakan seperti apa posisi Amerika terhadap kelapa sawit. Respons mereka dalam posisi netral," kata dia.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan tersebut pemerintah juga menjajaki kerja sama terkait penggunaan teknologi efisiensi untuk mengembangkan biodiesel dengan tetap melihat aspek komersialnya. "Tetap kita melihat teknologi available atau tidak, kemudian secara komersial ini available apa tidak," tandas dia.

Dalam pertemuan AMEM ke-37 tersebut, khusus sub sektor minyak dan gas bumi, para Menteri Energi ASEAN menyambut baik pengembangan infrastruktur gas dan regasifikasi di ASEAN mengingat gas akan tetap mengambil peran penting di sektor energi masa depan.
Para Menteri juga memuji upaya ASCOPE dalam meningkatkan kerja sama dan perdagangan LNG intra-ASEAN.

ASCOPE dalam kesempatan AMEM ke-37 ini juga melaporkan pencapaian ASEAN dalam pembangunan delapam terminal regasifikasi di 4 (empat) negara dengan total kapasitas 37,5 juta ton per tahun (MTPA) dan 13 ruas pipa gas dengan total panjang 3.673 km yang menghubungkan negara-negara di ASEAN.

Sebagaimana diketahui, industri minyak sawit (crude palm oil/CPO) mengalami tekanan bertubi-tubi beberapa waktu belakangan. Salah satunya terkait larangan Komisi Uni Eropa (UE) menghapus penggunaan minyak kelapa sawit CPO sebagai bahan bakar.
Kampanye antisawit menggelora di wilayah Uni Eropa sebagai salah satu pasar ekspor terbesar CPO Indonesia.

Peneliti senior INDEF Fadhil Hasan sempat menyatakan bahwa kebijakan Uni Eropa pasti berpengaruh terhadap jumlah ekspor CPO dan turunannya tahun ini. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah bisa membawa masalah tersebut ke WTO dan pelaku industri kelapa sawit dalam negeri harus dapat meningkatkan penyerapan di dalam negeri serta mencari pasar lain. Dalam pandangannya, wilayah potensial untuk menjadi pasar ekspor CPO salah satunya adalah kawasan Timur Tengah.