DPP KNPI Desak Pemerintah Realisasikan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional
Jum'at, 13 September 2019 - 22:30 WIB
DPP KNPI Desak Pemerintah Realisasikan Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mendorong realisasi janji pemerintah pusat menjadikan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).
"Persoalan LIN ini sudah lama sebelum Susi jadi menteri. Jadi Presiden harus memanggil yang bersangkutan untuk menekankan soal janji ini jika kendalanya di menteri. Sebab adanya LIN digadang-gadang bisa membuat masyarakat Maluku sejahtera dan itu harus dipertimbangkan Presiden," kata Ketua DPP KNPI Haris Pratama dalam keterangan persnya, Jumat (13/9/2019).
DPP KNPI, tegas dia, dalam hal ini akan terus mendorong yang terbaik untuk masyarakat. Pihaknya juga telah meminta semua DPD KNPI mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Haris mengungkapkan, saat memberikan kuliah umum dan dialog publik di kampus Universitas Pattimura (Unipatti), Selasa (11/9) lalu, ia telah menyampaikan dukungannya terhadap langkah Gubernur Maluku Komjen Pol (Purn) Murad Ismail yang memperjuangkan agar sumber daya alam di Maluku bisa memakmurkan masyarat daerah tersebut.
"Yang sekarang sudah jelas, saya pernah lihat di beberapa daerah. Misalnya di Tual ada kapal Thailand, Filipina. Itu daerah Maluku, juga ada kapal-kapal asing lainnya yang ditangkap di Maluku," kata Haris.
Ia menilai, peran pemuda dan masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengawal masalah pemberdayaan sumber daya alam tersebut. "Jangan sampai ada mafia lain lagi yang ikut masuk. Kan sudah ada contoh pernah ada pabrik ikan ditutup karena mafia banyak. Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, jadi tugas KNPI dan pemuda Maluku menjaganya,” tegas Haris.
Sebelumnya, Ketua Caretaker DPD KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa menilai pengelolaan laut di Maluku selama ini sangat tidak optimal bagi masyarakat lokal. Dia menyoroti kebijakan moratorium yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai melemahkan nelayan kecil.
"Kami sangat tegas melawan kebijakan yang merugikan masyarakat Maluku. Harus ada semacam otonomi khusus yang membuat semua industri berinvestasi di Maluku agar ada dampak serapan tenaga kerja, ada ruang orang bisa mendapat hasil maksimal dalam aspek ekonomi dan ada daya beli masyarakat nelayan,” tandasnya.
"Persoalan LIN ini sudah lama sebelum Susi jadi menteri. Jadi Presiden harus memanggil yang bersangkutan untuk menekankan soal janji ini jika kendalanya di menteri. Sebab adanya LIN digadang-gadang bisa membuat masyarakat Maluku sejahtera dan itu harus dipertimbangkan Presiden," kata Ketua DPP KNPI Haris Pratama dalam keterangan persnya, Jumat (13/9/2019).
DPP KNPI, tegas dia, dalam hal ini akan terus mendorong yang terbaik untuk masyarakat. Pihaknya juga telah meminta semua DPD KNPI mengawal kebijakan pemerintah pusat dan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Haris mengungkapkan, saat memberikan kuliah umum dan dialog publik di kampus Universitas Pattimura (Unipatti), Selasa (11/9) lalu, ia telah menyampaikan dukungannya terhadap langkah Gubernur Maluku Komjen Pol (Purn) Murad Ismail yang memperjuangkan agar sumber daya alam di Maluku bisa memakmurkan masyarat daerah tersebut.
"Yang sekarang sudah jelas, saya pernah lihat di beberapa daerah. Misalnya di Tual ada kapal Thailand, Filipina. Itu daerah Maluku, juga ada kapal-kapal asing lainnya yang ditangkap di Maluku," kata Haris.
Ia menilai, peran pemuda dan masyarakat dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk mengawal masalah pemberdayaan sumber daya alam tersebut. "Jangan sampai ada mafia lain lagi yang ikut masuk. Kan sudah ada contoh pernah ada pabrik ikan ditutup karena mafia banyak. Tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, jadi tugas KNPI dan pemuda Maluku menjaganya,” tegas Haris.
Sebelumnya, Ketua Caretaker DPD KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa menilai pengelolaan laut di Maluku selama ini sangat tidak optimal bagi masyarakat lokal. Dia menyoroti kebijakan moratorium yang dikeluarkan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai melemahkan nelayan kecil.
"Kami sangat tegas melawan kebijakan yang merugikan masyarakat Maluku. Harus ada semacam otonomi khusus yang membuat semua industri berinvestasi di Maluku agar ada dampak serapan tenaga kerja, ada ruang orang bisa mendapat hasil maksimal dalam aspek ekonomi dan ada daya beli masyarakat nelayan,” tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
