Indonesia-Australia Berdayakan Perempuan lewat Program MAMPU
Indonesia-Australia Berdayakan Perempuan lewat Program MAMPU
A
A
A
JAKARTA - Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan penting yang ingin dicapai dalam Sustainable Development Goals(SDGs). Demi peningkatan akses dan peran perempuan terhadap pemerintah, Australia dan Indonesia membentuk sebuah program Kemitraan Australia-Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU).
"MAMPU bekerja untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan penting dan program pemerintah lainnya melalui kerja sama dengan OMS di 1.137 desa di 147 kabupaten/kota yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia," ujar penggerak pemberdayaan perempuan dan Direktur KAPAL Perempuan Misiyah Misi dalam SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta, Rabu(9/10/2019).
MAMPU bersama KAPAL Perempuan bekerja di 6 provinsi, menjangkau 77 desa/kelurahan di 9 kabupaten/kota. MAMPU juga turut mendukung kelautan berkelanjutan dengan adanya Sekolah Perempuan di 10 pulau, salah satunya di Pulau Sabangko, bekerja sama dengan Yayasan Pengkajian dan Pembangun Masyarakat (YKPM) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.
"Sekolah Perempuan merupakan wadah pemberdayaan perempuan akar rumput yang bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan," lanjut Misiyah.
Model yang dikembangkan sekolah ini adalah pendidikan kritis dan pengorganisasian perempuan agar perempuan mampu meningkatkan kesejahteraannya seiring meningkatnya akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol perempuan terhadap pembangunan di kepulauan.
"Anggota Sekolah Perempuan di Pulau Sabangko telah terlibat dalam pengambilan keputusan lokal (Musrenbang) dan kini telah membuahkan hasil. Salah satunya adalah pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan nelayan perempuan dan memberikan kartu nelayan, memiliki akses terhadap kapal nelayan bersubsidi pemerintah yang sebelumnya hanya dimiliki oleh laki-laki," ujar nelayan perempuan Pangkep Nurlina.
Bupati Pangkep Syamsuddin A Hammid juga menjelaskan bahwa hasil advokasi dan kolaborasi dengan pemerintah Pangkep diantaranya adalah tersedianya fasilitas transportasi laut gratis untuk ibu melahirkan, ambulans khusus kepulauan, dan penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sabangko dan perbaikan layanan publik lainnya di wilayah kepulauan.
"MAMPU bekerja untuk meningkatkan akses perempuan miskin ke layanan penting dan program pemerintah lainnya melalui kerja sama dengan OMS di 1.137 desa di 147 kabupaten/kota yang tersebar di 27 provinsi di Indonesia," ujar penggerak pemberdayaan perempuan dan Direktur KAPAL Perempuan Misiyah Misi dalam SDGs Annual Conference 2019 di Jakarta, Rabu(9/10/2019).
MAMPU bersama KAPAL Perempuan bekerja di 6 provinsi, menjangkau 77 desa/kelurahan di 9 kabupaten/kota. MAMPU juga turut mendukung kelautan berkelanjutan dengan adanya Sekolah Perempuan di 10 pulau, salah satunya di Pulau Sabangko, bekerja sama dengan Yayasan Pengkajian dan Pembangun Masyarakat (YKPM) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan.
"Sekolah Perempuan merupakan wadah pemberdayaan perempuan akar rumput yang bertujuan untuk memperkuat kepemimpinan perempuan," lanjut Misiyah.
Model yang dikembangkan sekolah ini adalah pendidikan kritis dan pengorganisasian perempuan agar perempuan mampu meningkatkan kesejahteraannya seiring meningkatnya akses, kesadaran kritis, partisipasi dan kontrol perempuan terhadap pembangunan di kepulauan.
"Anggota Sekolah Perempuan di Pulau Sabangko telah terlibat dalam pengambilan keputusan lokal (Musrenbang) dan kini telah membuahkan hasil. Salah satunya adalah pengakuan pemerintah daerah terhadap keberadaan nelayan perempuan dan memberikan kartu nelayan, memiliki akses terhadap kapal nelayan bersubsidi pemerintah yang sebelumnya hanya dimiliki oleh laki-laki," ujar nelayan perempuan Pangkep Nurlina.
Bupati Pangkep Syamsuddin A Hammid juga menjelaskan bahwa hasil advokasi dan kolaborasi dengan pemerintah Pangkep diantaranya adalah tersedianya fasilitas transportasi laut gratis untuk ibu melahirkan, ambulans khusus kepulauan, dan penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Pulau Sabangko dan perbaikan layanan publik lainnya di wilayah kepulauan.
(fjo)
Explore More