Ini Sosok Menteri Tenaga Kerja Harapan Kalangan Buruh
Kamis, 17 Oktober 2019 - 22:04 WIB
Ini Sosok Menteri Tenaga Kerja Harapan Kalangan Buruh
A
A
A
JAKARTA - Kalangan buruh pekerja berharap menteri tenaga kerja di bawah pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin bisa menciptakan hubungan industrial yang baik antara pekerja dan pemilik usaha. Karena itu, sosok yang paham persoalan buruh sekaligus dapat menjembatani kepentingan buruh dan industri dinilai paling tepat sebagai menteri tenaga kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, berdasarkan kriteria tersebut, kalangan buruh menilai salah satu sosok yang tepat untuk duduk sebagai salah satu pembantu Jokowi-Ma'ruf Amin di sektor ketenagakerjaan tak lain adalah Andi Ghani Nena Wea yang merupakan pimpinan serikat buruh terbesar di Indonesia.
Menurut Iqbal, ada beberapa kriteria yang membuat Andi Gani pantas mengemban tugas sebagai menteri tenaga kerja. Pertama, kata dia, sosok Andi Gani merupakan pimpinan serikat buruh terbesar di Indonesia dan sudah teruji sepak terjangnya. Apalagi, kata Iqbal, Andi Gani juga merupakan pimpinan buruh se-ASEAN.
Kedua, secara kapasitas, Andi Gani menurutnya bisa merangkul dan menyatukan seluruh pemimpin buruh di Indonesia. Ketiga, Andi Gani terbukti mampu membuat hubungan industrial ketenagakerjaan yang harmonis, kondusif, aman dan damai.
"Kemampuan ini sangat diperlukan oleh Presiden Jokowi untuk mewujudkan dan menciptakan iklim investasi dan ketenagakerjaan dengan kebijakan yang seimbang antara pekerja dan pengusaha," kata Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Selanjutnya, kata Iqbal, Andi Gani bukan hanya sukses sebagai pemimpin serikat buruh terbesar di Indonesia tapi juga seorang pengusaha muda dan menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT PP (Persero) yang bersama jajaran direksinya sukses meningkatkan kinerja BUMN tersebut.
"Dengan latar belakang sebagai pengusaha, Andi Gani akan menjadi penyeimbang dan memberikan masukan yang sangat objektif kepada Presiden di ranah kebijakan ketenagakerjaan," jelasnya.
Iqbal juga mengingatkan, selepas reformasi, hanya pada era Presiden Megawati Soekarnoputri saja perwakilan murni buruh masuk dalam kabinet. Selepas itu tidak ada lagi perwakilan buruh masuk kabinet. Maka di periode kedua Kabinet Kerja, sudah saatnya bagi Presiden Jokowi kembali menarik unsur buruh.
Iqbal juga menyinggung 50% PDB Indonesia yang disumbangkan dari sektor manufaktur, di mana peran buruh yang jumlahnya mencapai 6 juta di seluruh Indonesia di sektor ini sangat signifikan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, berdasarkan kriteria tersebut, kalangan buruh menilai salah satu sosok yang tepat untuk duduk sebagai salah satu pembantu Jokowi-Ma'ruf Amin di sektor ketenagakerjaan tak lain adalah Andi Ghani Nena Wea yang merupakan pimpinan serikat buruh terbesar di Indonesia.
Menurut Iqbal, ada beberapa kriteria yang membuat Andi Gani pantas mengemban tugas sebagai menteri tenaga kerja. Pertama, kata dia, sosok Andi Gani merupakan pimpinan serikat buruh terbesar di Indonesia dan sudah teruji sepak terjangnya. Apalagi, kata Iqbal, Andi Gani juga merupakan pimpinan buruh se-ASEAN.
Kedua, secara kapasitas, Andi Gani menurutnya bisa merangkul dan menyatukan seluruh pemimpin buruh di Indonesia. Ketiga, Andi Gani terbukti mampu membuat hubungan industrial ketenagakerjaan yang harmonis, kondusif, aman dan damai.
"Kemampuan ini sangat diperlukan oleh Presiden Jokowi untuk mewujudkan dan menciptakan iklim investasi dan ketenagakerjaan dengan kebijakan yang seimbang antara pekerja dan pengusaha," kata Iqbal dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (17/10/2019).
Selanjutnya, kata Iqbal, Andi Gani bukan hanya sukses sebagai pemimpin serikat buruh terbesar di Indonesia tapi juga seorang pengusaha muda dan menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT PP (Persero) yang bersama jajaran direksinya sukses meningkatkan kinerja BUMN tersebut.
"Dengan latar belakang sebagai pengusaha, Andi Gani akan menjadi penyeimbang dan memberikan masukan yang sangat objektif kepada Presiden di ranah kebijakan ketenagakerjaan," jelasnya.
Iqbal juga mengingatkan, selepas reformasi, hanya pada era Presiden Megawati Soekarnoputri saja perwakilan murni buruh masuk dalam kabinet. Selepas itu tidak ada lagi perwakilan buruh masuk kabinet. Maka di periode kedua Kabinet Kerja, sudah saatnya bagi Presiden Jokowi kembali menarik unsur buruh.
Iqbal juga menyinggung 50% PDB Indonesia yang disumbangkan dari sektor manufaktur, di mana peran buruh yang jumlahnya mencapai 6 juta di seluruh Indonesia di sektor ini sangat signifikan.
(fjo)
Lihat Juga :
