KEIN Cetuskan Pancasilanomics, Ini Maknanya
Sabtu, 19 Oktober 2019 - 16:01 WIB
KEIN Cetuskan Pancasilanomics, Ini Maknanya
A
A
A
JAKARTA - Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN) meminta struktur dan jalannya pembangunan perekonomian Indonesia pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin berlandaskan pada Pancasila, yang diistilahkan dengan Pancasilanomics. Dengan begitu, keadilan serta kemakmuran dapat segera dirasakan oleh rakyat secara nyata dalam bingkai Indonesia maju.
"Pancasilanomics menempatkan keadilan sebagai orientasi dari pembangunan. Sehingga pemenuhan hak sosial rakyat dapat terpenuhi, kesempatan terbuka bagi seluruh warga dan persatuan nasional semakin kuat," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).
Dia menjelaskan, Pancasilanomics sebagai sebuah sistem dan paradigma ekonomi, memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan sistem serta paradigma lain. Pancasilanomics memiliki nilai yang khas dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan titik berangkat yang juga berbeda dengan titik berangkat liberalisme.
"Pancasilanomics menempatkan nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai fondasi penting dalam relasi ekonomi, yang titik berangkatnya bukan berasal dari basis individualisme, apalagi kapital atau modal," kata Arif.
Pancasilanomics, jelas dia, pada dasarnya memiliki tiga corak inti yang utama. Pertama, merupakan roh dari ekonomi yang dikehendaki oleh konstitusi. Kedua, tidak anti terhadap pasar, karena justru di pasar itulah perlu ada perlindungan terhadap pelaku-pelaku ekonomi agar dapat berelasi dengan adil. Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua poin sebelumnya, maka negara harus hadir untuk mendukung serta menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan.
"Pancasilanomics menempatkan keseimbangan dan integrasi sosial yang menjadi tujuan akhir, bukan keseimbangan pasar," ujar Arif.
Sebagai perbandingan, negara-negara maju di dunia terbukti memiliki paradigma ekonomi yang khas, yang berasal dari kebudayaan serta pola masyarakat setempat. Jerman memiliki social market economy, Korea Selatan memiliki Dao-Yi-Li (neo confusianism) serta Jepang dengan konsep Wa yang mengutamakan kerja sama.
"Maka Pancasilanomics, dapat menjadi sistem dan paradigma ekonomi Indonesia ke depan, sebagai panduan dalam menyusun jalan Indonesia Maju," tegas Arif.
Jalan Indonesia Maju dengan berpandu pada Pancasilanomics diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5%, menurunkan ketimpangan antarpendapatan dan antarwilayah, serta menguatkan keberpihakan negara terhadap UMKM dan koperasi.
Terkait dengan UMKM, kata dia, komposisi pelaku usaha di Indonesia ternyata 99,99% terdiri dari pelaku UMKM, yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dan berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB nasional. Namun kebijakan distribusi pembiayaan perbankan justru masih berpihak kepada pelaku usaha besar yang memperoleh alokasi hingga 80% dari total distribusi pembiayaan perbankan.
"Redistribusi aset dan akses, regional growth strategy serta menaikkan kelas UMKM dan koperasi, adalah solusi operasional dari Pancasilanomics untuk dapat menyelesaikan persoalan mendasar ekonomi kita, sehingga Indonesia Maju dapat segera terwujud," pungkas Arif.
"Pancasilanomics menempatkan keadilan sebagai orientasi dari pembangunan. Sehingga pemenuhan hak sosial rakyat dapat terpenuhi, kesempatan terbuka bagi seluruh warga dan persatuan nasional semakin kuat," ujar Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta di Jakarta, Sabtu (19/10/2019).
Dia menjelaskan, Pancasilanomics sebagai sebuah sistem dan paradigma ekonomi, memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan sistem serta paradigma lain. Pancasilanomics memiliki nilai yang khas dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan titik berangkat yang juga berbeda dengan titik berangkat liberalisme.
"Pancasilanomics menempatkan nilai etik pertanggungjawaban kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai fondasi penting dalam relasi ekonomi, yang titik berangkatnya bukan berasal dari basis individualisme, apalagi kapital atau modal," kata Arif.
Pancasilanomics, jelas dia, pada dasarnya memiliki tiga corak inti yang utama. Pertama, merupakan roh dari ekonomi yang dikehendaki oleh konstitusi. Kedua, tidak anti terhadap pasar, karena justru di pasar itulah perlu ada perlindungan terhadap pelaku-pelaku ekonomi agar dapat berelasi dengan adil. Ketiga, sebagai konsekuensi dari dua poin sebelumnya, maka negara harus hadir untuk mendukung serta menopang pelaku pasar yang lemah dan terlemahkan.
"Pancasilanomics menempatkan keseimbangan dan integrasi sosial yang menjadi tujuan akhir, bukan keseimbangan pasar," ujar Arif.
Sebagai perbandingan, negara-negara maju di dunia terbukti memiliki paradigma ekonomi yang khas, yang berasal dari kebudayaan serta pola masyarakat setempat. Jerman memiliki social market economy, Korea Selatan memiliki Dao-Yi-Li (neo confusianism) serta Jepang dengan konsep Wa yang mengutamakan kerja sama.
"Maka Pancasilanomics, dapat menjadi sistem dan paradigma ekonomi Indonesia ke depan, sebagai panduan dalam menyusun jalan Indonesia Maju," tegas Arif.
Jalan Indonesia Maju dengan berpandu pada Pancasilanomics diharapkan dapat mengeluarkan Indonesia dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5%, menurunkan ketimpangan antarpendapatan dan antarwilayah, serta menguatkan keberpihakan negara terhadap UMKM dan koperasi.
Terkait dengan UMKM, kata dia, komposisi pelaku usaha di Indonesia ternyata 99,99% terdiri dari pelaku UMKM, yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dan berkontribusi sebesar 60% terhadap PDB nasional. Namun kebijakan distribusi pembiayaan perbankan justru masih berpihak kepada pelaku usaha besar yang memperoleh alokasi hingga 80% dari total distribusi pembiayaan perbankan.
"Redistribusi aset dan akses, regional growth strategy serta menaikkan kelas UMKM dan koperasi, adalah solusi operasional dari Pancasilanomics untuk dapat menyelesaikan persoalan mendasar ekonomi kita, sehingga Indonesia Maju dapat segera terwujud," pungkas Arif.
(fjo)
Lihat Juga :
