Menkeu Sri Mulyani Akan Percepat Anggaran untuk Kementerian Baru
Rabu, 23 Oktober 2019 - 19:18 WIB
Menkeu Sri Mulyani Akan Percepat Anggaran untuk Kementerian Baru
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan, sudah mempersiapkan anggaran untuk perubahan nomenklatur kementerian pada periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku sudah mengantisipasi anggaran untuk perubahan nomenklatur kementerian, dimana sebelumnya pihak Istana membocorkan akan ada 10 nomenklatur di kementerian baru.
Salah satunya adanya penambahan lembaga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) yakni adanya badan khusus. Dia pun menerangkan, tidak akan menghambat anggaran untuk nomenklatur. Serta akan segera mempercepat anggaran tersebut untuk pembangunan dan kinerja Kementerian.
"Kita akan terus mendukung, ini responsnya. Perubahan-perunaham program ada implikasi ke UU APBN dan kita akan coba untuk percepat dalam proses birokrasinya seingga enggak jadi terlambat," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Lebih lanjut terang dia, penggabungan Kementerian Pariwisata dengan Bekraf juga sudah dipersiapkan mengenai anggarannya. "Dengan ada Menteri baru, kita juga perlu mendengar program-program prioritas mereka untuk tahun 2020," jelasnya.
Sebelumnya Istana merinci tujuh di antaranya 10 atau lebih kementerian yang bakal berubah nama, yang masih bisa berubah. Mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan nomenklatur yang disebutnya itu masih dapat berubah lagi. Dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Jokowi.
Salah satunya adanya penambahan lembaga Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) yakni adanya badan khusus. Dia pun menerangkan, tidak akan menghambat anggaran untuk nomenklatur. Serta akan segera mempercepat anggaran tersebut untuk pembangunan dan kinerja Kementerian.
"Kita akan terus mendukung, ini responsnya. Perubahan-perunaham program ada implikasi ke UU APBN dan kita akan coba untuk percepat dalam proses birokrasinya seingga enggak jadi terlambat," ujar Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Lebih lanjut terang dia, penggabungan Kementerian Pariwisata dengan Bekraf juga sudah dipersiapkan mengenai anggarannya. "Dengan ada Menteri baru, kita juga perlu mendengar program-program prioritas mereka untuk tahun 2020," jelasnya.
Sebelumnya Istana merinci tujuh di antaranya 10 atau lebih kementerian yang bakal berubah nama, yang masih bisa berubah. Mantan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan nomenklatur yang disebutnya itu masih dapat berubah lagi. Dia menyerahkan sepenuhnya hal itu kepada Jokowi.
(akr)
