HIPPI DKI Nilai Tim Ekonomi Indonesia Maju Diluar Ekspektasi
HIPPI DKI Nilai Tim Ekonomi Indonesia Maju Diluar Ekspektasi
A
A
A
JAKARTA - Harapan terhadap Indonesia Maju begitu besar, seiring nama kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Namun dari nama-nama menteri, khususnya tim ekonomi, dinilai diluar ekspektasi dan harapan dunia usaha.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan dominasi kader partai politik dalam tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju, membuat pesimis bahwa Indonesia dapat cepat mencapai pertumbuhan di atas 5% dan memajukan perekonomian nasional.
Sarman pun menyoroti Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari kader parpol.
Sementara itu, HIPPI DKI menyambut positif kalangan profesional mengisi posisi strategis seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan Kepala BKPM.
"Banyaknya kader parpol di tim ekonomi, tentu ada sedikit rasa pesimis. Tapi kita menghargai hak prerogatif Presiden, yang mungkin memiliki pertimbangan khusus," ujar Sarman kepada SINDOnews, Jumat (25/10/2019).
Karena itu, HIPPI DKI berharap para menteri dari kader parpol harus mampu membuktikan diri, menjalankan tugas tidak untuk kepentingan partai di dalamnya. Kebijakan yang mereka buat harus untuk kepentingan rakyat dan dunia usaha.
"HIPPI DKI menunggu terobosan dari menteri ekonomi yang berasal dari parpol, bagaimana strategi stabilisasi harga pangan untuk menekan inflasi. Dan menghadapi gejolak ekonomi global akibat perang dagang. Kebijakan dan regulasi agar segera dievaluasi untuk meningkatkan pelaku usaha dan pasar," ujarnya.
Selain itu, kebijakan impor harus transparan. "Jangan pemerintah menciptakan monopoli tetapi berikan kesempatan yang sama kepada swasta untuk stabilisasi harga," tukasnya.
Sarman mencontohkan impor daging kerbau dari India yang selama ini hanya dimonopoli Bulog dan rencana impor daging sapi dari Brazil lagi-lagi yang diberikan izin hanya BUMN. Sementara, perusahaan importir daging yang sudah puluhan tahun dan memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi yang kuat tidak diberikan peran sama sekali. Hal-hal seperti ini diharapkan menjadi PR yang harus segera dilakukan oleh tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
"Harapan kami agar Menko Perekonomian mampu melakukan monitoring dan koordinasi antar menteri ekonomi, agar memiliki kekompakan, sevisi dan menghilangkan ego sektoral. Apalagi Presiden sudah memberikan hak veto kepada Menko untuk mengintervensi kebijakan para menteri yang tidak sesuai dengan arahan Presiden serta membatalkan kebijakan yang tidak sejalan satu sama lain," harap Sarman.
Dan yang tidak kalah penting dalam sorotan HIPPI adalah data-data yang digunakan oleh masing-masing Kementerian harus sama sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan.
"Apalagi data menyangkut stok pangan, ini sangat strategis dan sensitif karena sangat berdampak pada masyarakat luas dan pelaku pasar. Semoga tim ekonomi bisa mengdepankan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha," ujar Sarman, yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang, mengatakan dominasi kader partai politik dalam tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju, membuat pesimis bahwa Indonesia dapat cepat mencapai pertumbuhan di atas 5% dan memajukan perekonomian nasional.
Sarman pun menyoroti Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berasal dari kader parpol.
Sementara itu, HIPPI DKI menyambut positif kalangan profesional mengisi posisi strategis seperti Menteri Keuangan, Menteri BUMN, Menteri PUPR, dan Kepala BKPM.
"Banyaknya kader parpol di tim ekonomi, tentu ada sedikit rasa pesimis. Tapi kita menghargai hak prerogatif Presiden, yang mungkin memiliki pertimbangan khusus," ujar Sarman kepada SINDOnews, Jumat (25/10/2019).
Karena itu, HIPPI DKI berharap para menteri dari kader parpol harus mampu membuktikan diri, menjalankan tugas tidak untuk kepentingan partai di dalamnya. Kebijakan yang mereka buat harus untuk kepentingan rakyat dan dunia usaha.
"HIPPI DKI menunggu terobosan dari menteri ekonomi yang berasal dari parpol, bagaimana strategi stabilisasi harga pangan untuk menekan inflasi. Dan menghadapi gejolak ekonomi global akibat perang dagang. Kebijakan dan regulasi agar segera dievaluasi untuk meningkatkan pelaku usaha dan pasar," ujarnya.
Selain itu, kebijakan impor harus transparan. "Jangan pemerintah menciptakan monopoli tetapi berikan kesempatan yang sama kepada swasta untuk stabilisasi harga," tukasnya.
Sarman mencontohkan impor daging kerbau dari India yang selama ini hanya dimonopoli Bulog dan rencana impor daging sapi dari Brazil lagi-lagi yang diberikan izin hanya BUMN. Sementara, perusahaan importir daging yang sudah puluhan tahun dan memiliki infrastruktur dan jaringan distribusi yang kuat tidak diberikan peran sama sekali. Hal-hal seperti ini diharapkan menjadi PR yang harus segera dilakukan oleh tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju.
"Harapan kami agar Menko Perekonomian mampu melakukan monitoring dan koordinasi antar menteri ekonomi, agar memiliki kekompakan, sevisi dan menghilangkan ego sektoral. Apalagi Presiden sudah memberikan hak veto kepada Menko untuk mengintervensi kebijakan para menteri yang tidak sesuai dengan arahan Presiden serta membatalkan kebijakan yang tidak sejalan satu sama lain," harap Sarman.
Dan yang tidak kalah penting dalam sorotan HIPPI adalah data-data yang digunakan oleh masing-masing Kementerian harus sama sehingga tidak salah dalam mengambil kebijakan.
"Apalagi data menyangkut stok pangan, ini sangat strategis dan sensitif karena sangat berdampak pada masyarakat luas dan pelaku pasar. Semoga tim ekonomi bisa mengdepankan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha," ujar Sarman, yang juga Wakil Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia.
(ven)
Explore More