Pengusaha Pribumi Buka Suara Soal Wacana Penundaan Pilpres 2024
loading...
Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, wacana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diundur merupakan kebijakan pemerintah. Adapun pengusaha tidak memiliki kewenangan dan peran apa pun dalam kebijakan tersebut.
Sejauh hal tersebut merupakan keputusan politik yang demokratis dan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, kata Sarman, pelaku usaha tidak pada posisi menolak.
Hal itu disampaikan Sarman menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pelaku usaha cenderung setuju atas usulan Pilpres 2024 diundur.
"Bagi dunia usaha yang paling penting adalah apapun bentuk keputusan politik nasional dalam konteks suksesi kepemimpinan harus dapat memberikan jaminan kepada pelaku usaha yaitu keamanan,kenyamanan berusaha, iklim usaha dan investasi yang kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan yang mengganggu aktivitas perekonomian," kata Sarman kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (11/1/2022).
Dia menyebut pelaku usaha saat ini baru mulai merangkak dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pasalnya, hampir dua tahun dunia usaha merasakan tekanan yang luar biasa di mana hal itu membuat arus kas sangat sekarat. "Tidak sedikit yang melakukan PHK, merumahkan karyawan, bahkan banyak pelaku UMKM yang harus tutup," tukasnya.
Ketika saat ini pemerintah membuka ruang kelonggaran yang lebih luas, geliat ekonomi mulai bangkit, dan tentunya pelaku usaha sangat mengharapkan agar kondisi ini tetap terjaga.
Menurut dia, jika dalam kondisi seperti ini persiapan atau tahapan Pilpres 2024 sudah akan dimulai, konsentrasi pemerintah akan terbagi dua yakni antara persiapan Pilpres dan pemulihan ekonomi. "Jika hal ini terjadi tentu akan memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional," cetusnya.
Selain itu, Sarman menilai, jika warga negara sudah memasuki tahapan Pemilu, maka akan sulit menghindari terjadinya kerumunan massa. Terlebih sangat berpotensi menjadi kluster penularan Covid-19.
Sejauh hal tersebut merupakan keputusan politik yang demokratis dan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar, kata Sarman, pelaku usaha tidak pada posisi menolak.
Hal itu disampaikan Sarman menanggapi pernyataan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang menyebut pelaku usaha cenderung setuju atas usulan Pilpres 2024 diundur.
"Bagi dunia usaha yang paling penting adalah apapun bentuk keputusan politik nasional dalam konteks suksesi kepemimpinan harus dapat memberikan jaminan kepada pelaku usaha yaitu keamanan,kenyamanan berusaha, iklim usaha dan investasi yang kondusif dan tidak menimbulkan kegaduhan yang mengganggu aktivitas perekonomian," kata Sarman kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Selasa (11/1/2022).
Dia menyebut pelaku usaha saat ini baru mulai merangkak dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pasalnya, hampir dua tahun dunia usaha merasakan tekanan yang luar biasa di mana hal itu membuat arus kas sangat sekarat. "Tidak sedikit yang melakukan PHK, merumahkan karyawan, bahkan banyak pelaku UMKM yang harus tutup," tukasnya.
Ketika saat ini pemerintah membuka ruang kelonggaran yang lebih luas, geliat ekonomi mulai bangkit, dan tentunya pelaku usaha sangat mengharapkan agar kondisi ini tetap terjaga.
Menurut dia, jika dalam kondisi seperti ini persiapan atau tahapan Pilpres 2024 sudah akan dimulai, konsentrasi pemerintah akan terbagi dua yakni antara persiapan Pilpres dan pemulihan ekonomi. "Jika hal ini terjadi tentu akan memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional," cetusnya.
Selain itu, Sarman menilai, jika warga negara sudah memasuki tahapan Pemilu, maka akan sulit menghindari terjadinya kerumunan massa. Terlebih sangat berpotensi menjadi kluster penularan Covid-19.
Explore More