Kinerja Keuangan Kawasan Berikat Nusantara Diklaim Meningkat

JAKARTA - PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di bawah manajemen Muhamad Sattar Taba diterangkan berhasil meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu ditegaskan KBN secara hukum telah menyampaikan gugatan atas konsesi pengelolaan pelabuhan marunda selama 70 tahun oleh PT KCN.

"Kontrak kerjasama inilah pangkal masalah karena temuan BPK menyatakan bahwa ada kerugian negara dalam kontrak tersebut dan, ada Potensi Loss keuangan negara hingga 50 triliun jika kerjasama tersebut tetap berjalan," ujar Juru Bicara Sinergi Kawal BUMN Abdul Rohim di Jakarta.

Lebih lanjut Ia menerangkan, Info diperolehnya juga menyebutkan BPK akan melakukan audit kepada PT KCN.
"Catatan yang berhasil kami himpun dari beberapa sumber, PT KCN selama proses kerjasama dengan PT KBN tidak pernah melakukan RUPS sejak tahun 2015 hingga saat sekarang," ungkapnya

Selain itu sejak 2015, PT KCN juga tidak pernah menyetorkan dividen kepada PT. KBN. "Kita tahu, RUPS sebagai prasyarat manajemen perusahaan yang sehat. Hal ini tentu menjadi pertanyaan karena tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kinerja yang dapat dinilai," terang Rohim.

Sambung dia menekankan, sebagai seorang yang memiliki pengalaman dalam mengelola BUMN selama 40 tahun, kiprah Dirut KBN Sattar Taba terbilang moncer. Selama menjabat di BUMN, kinerja perusahaan selalu meningkat.

Sebelum didapuk sebagai Dirut KBN, Sattar Taba telah dipercaya mengelola PT Semen Tonasa. Dalam proses perjalanan, kami menilai kinerja BUMN Semen Tonasa cukup baik. "Kami memiliki keyakinan bahwa kebaikan demi kebaikan yang telah banyak ditorehkan oleh Dirut KBN Sattar Taba selama berkarier di BUMN menjadi track record baik yang menjadi parameter Kementerian BUMN," papanya.

Dia juga menembahkan, hal itu menjadi prinsip dasar yang harus sama-sama kita junjung. Sinergi Kawal BUMN berpandangan bahwa segala opini, isu, pemberitaan negatif yang dialamatkan kepada Direktur Utama PT KBN sesungguhnya merupakan sebuah upaya menghadang langkah penyelamatan perusahaan serta aset negara oleh PT KBN yang jika dibiarkan akan dirampas pihak-pihak yang tak bertanggung jawab atas nama kerjasama.

"Perampasan aset negara jauh dari hakikat Nawacita, karena kita tentu tak ingin kekayaan negara berupa lahan dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkan dinikmati oleh sekelompok orang yang tak berhak atas itu," tegasnya.